MUI Rampungkan Fatwa Haram Vape, Pengurus Daerah Diminta Masifkan Sosialisasi
- account_circle admin
- calendar_month 30 menit yang lalu
- visibility 11
- print Cetak
MAKASSAR – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan perumusan fatwa mengenai keharaman penggunaan rokok elektrik atau vape telah rampung. Saat ini, MUI mulai memfokuskan perhatian pada upaya sosialisasi agar ketentuan tersebut diketahui dan dipahami masyarakat secara luas.
Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, mengatakan, tahapan perumusan fatwa telah selesai. Langkah berikutnya adalah memperkuat penyebarluasan informasi hingga ke tingkat masyarakat melalui jajaran pengurus MUI di daerah.
“Untuk fatwa haram vape itu telah selesai dan tinggal menggencarkan sosialisasinya hingga ke tingkat masyarakat,” ujar Marsudi dikutip dari Antara, Sabtu (14/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan Marsudi saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan Pengurus MUI Sulawesi Selatan periode 2026-2031.
Menurut dia, sosialisasi perlu dilakukan secara masif dan terstruktur. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui adanya fatwa tersebut, tetapi juga memahami dasar, konteks, serta implikasi dari ketentuan mengenai penggunaan vape.
Selain persoalan vape, Marsudi juga meminta seluruh jajaran pengurus MUI di daerah memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Menurutnya, upaya tersebut harus menjadi agenda berkelanjutan yang dijalankan mulai dari tingkat daerah hingga pusat.
“Kami di MUI konsisten menyuarakan pentingnya penguatan ekosistem halal di Indonesia. Upaya ini digalakkan secara berkesinambungan mulai dari tingkat pengurus daerah hingga pusat untuk memastikan implementasi jaminan produk halal semakin mengakar di masyarakat,” katanya.
Marsudi mengakui, pemenuhan target kehalalan di seluruh sektor tidak bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu singkat. Meski begitu, berbagai program dan upaya yang telah berjalan diminta tetap dilanjutkan hingga seluruh target dapat tercapai.
Ia menjelaskan, dewan halal dan dewan sertifikasi masih menjalankan tugas pemeriksaan, pengujian, hingga penetapan status halal terhadap berbagai produk secara bertahap.
“Yang pasti semua kerja-kerja dari dewan halal dan dewan sertifikasi saat ini masih terus berjalan dan aktif mengawal proses ini hingga semuanya rampung sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang kemudian disempurnakan melalui regulasi turunan dan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Marsudi menegaskan, kesinambungan kerja lembaga sertifikasi serta keterlibatan pengurus MUI di berbagai tingkatan menjadi bagian penting dalam memperkuat penerapan jaminan produk halal di tengah masyarakat.(afn)
- Penulis: admin
