Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Dorong DLHK Bangun Laboratorium Sendiri, Komisi II: Sudah Layak

Dorong DLHK Bangun Laboratorium Sendiri, Komisi II: Sudah Layak

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
  • visibility 1.501
  • print Cetak

TANJUNG REDEB- Kenaikan tarif air oleh Perumdam Batiwakkal rupanya tidak lepas dari kualitas air baku, terutama air sungai yang menjadi sumber utama air minum di Kabupaten Berau.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah yang menyebut pencemaran lingkungan membuat proses pengolahan air menjadi lebih sulit dan membutuhkan bahan kimia yang lebih banyak, yang berujung pada peningkatan biaya produksi.

“Sumber air baku yang selama ini diandalkan, yaitu air sungai, kini mulai tercemar. Ini ada hubungan erat dengan alasan kenaikan tarif air yang bikin heboh beberapa waktu lalu. Karena ternyata proses pengolahan air memerlukan bahan kimia yang lebih mahal, sehingga tarif air harus disesuaikan dengan biaya produksi yang semakin tinggi,” ungkapnya.

Berkaitan dengan hal itu, Komisi II kemudian mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) untuk segera membangun laboratorium uji kelayakan air di Kabupaten Berau.

Pasalnya, setiap kali terjadi masalah pencemaran, DLHK harus mengirim sampel air ke luar daerah, seperti Tarakan dan Samarinda, yang memakan waktu hingga 15 hari kerja.

“Ini jelas tidak efisien. Kami mendorong DLHK untuk membangun laboratorium uji air di Berau agar bisa lebih cepat menangani masalah pencemaran dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar,” katanya.

Agus juga menyoroti kejadian tumpahan batu bara di perairan Mantaritip, yang menunjukkan keterbatasan DLHK dalam melakukan pengujian sendiri terhadap air yang terdampak pencemaran. Ia menegaskan bahwa pembangunan laboratorium uji air bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pengawasan lingkungan di Berau sekaligus berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). (adv/)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Berau Bahas Dampak Operasional SPPG Karang Ambun yang Terhenti

    Pemkab Berau Bahas Dampak Operasional SPPG Karang Ambun yang Terhenti

    • calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.732
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Pemerintah Kabupaten Berau, akan menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti terhentinya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karang Ambun. Gangguan layanan ini berdampak langsung pada distribusi makanan bergizi gratis (MBG) ke sejumlah sekolah di wilayah Tanjung Redeb. SPPG Karang Ambun terpaksa menghentikan sementara layanannya setelah satu-satunya tenaga ahli gizi yang bertugas di sana mengundurkan […]

  • Jaga Harga & Serap Panen Petani: Berau Dorong Distribusi Hingga Kampung Menggerakkan Ekonomi

    Jaga Harga & Serap Panen Petani: Berau Dorong Distribusi Hingga Kampung Menggerakkan Ekonomi

    • calendar_month Minggu, 26 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 418
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Tingginya produksi pertanian di Kabupaten Berau semestinya menjadi kabar baik bagi petani. Namun, tanpa dukungan distribusi dan penyerapan hasil panen yang memadai, kelebihan produksi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan petani di kampung-kampung sentra pangan. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengingatkan bahwa keberhasilan meningkatkan produksi tidak boleh berhenti di fase tanam […]

  • Berau Terbitkan 80 Ribu SPPT-P2, Wajib Pajak Dapat Diskon hingga 10 Persen

    Berau Terbitkan 80 Ribu SPPT-P2, Wajib Pajak Dapat Diskon hingga 10 Persen

    • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 513
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau meluncurkan sejumlah program digitalisasi pelayanan dan keuangan daerah dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Senin, 15 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di SM Tower Hotel and Convention itu dirangkai dengan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi […]

  • DPRD Berau Soroti SiLPA Rp 893 Miliar, Tuding Lemahnya Perencanaan dan Serapan Anggaran

    DPRD Berau Soroti SiLPA Rp 893 Miliar, Tuding Lemahnya Perencanaan dan Serapan Anggaran

    • calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 591
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Komisi II DPRD Kabupaten Berau menyoroti membengkaknya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp 893 miliar. Angka ini dinilai terlalu besar dan mencerminkan lemahnya koordinasi, perencanaan, serta rendahnya serapan anggaran oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Ketua Komisi II DPRD […]

  • Tingkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat, Pemkab Berau Luncurkan Akses Layanan Darurat 112

    Tingkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat, Pemkab Berau Luncurkan Akses Layanan Darurat 112

    • calendar_month Rabu, 4 Des 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 795
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Layanan darurat 112 yang diluncurkan pada 2016 kini kembali mendapat perhatian penting di Kabupaten Berau. Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau menggelar evaluasi penggunaan layanan ini bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Ruang Sangalaki, Tanjung Redeb, pada Rabu, 4 Desember 2024. Layanan darurat […]

  • Di Tengah Maraknya THM dan Miras Ilegal, Satpol PP Berau Minta Tudingan Bekingan Dibuka Terang-Terangan

    Di Tengah Maraknya THM dan Miras Ilegal, Satpol PP Berau Minta Tudingan Bekingan Dibuka Terang-Terangan

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 209
    • 0Komentar

    BERAU – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Berau merespons isu dugaan adanya oknum aparat yang membekingi operasional tempat hiburan malam (THM) dan peredaran minuman keras ilegal di daerah tersebut. Satpol PP menegaskan setiap dugaan yang berkembang di masyarakat harus disertai data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksana Tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan […]

expand_less