Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Dorong DLHK Bangun Laboratorium Sendiri, Komisi II: Sudah Layak

Dorong DLHK Bangun Laboratorium Sendiri, Komisi II: Sudah Layak

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
  • visibility 1.362
  • print Cetak

TANJUNG REDEB- Kenaikan tarif air oleh Perumdam Batiwakkal rupanya tidak lepas dari kualitas air baku, terutama air sungai yang menjadi sumber utama air minum di Kabupaten Berau.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah yang menyebut pencemaran lingkungan membuat proses pengolahan air menjadi lebih sulit dan membutuhkan bahan kimia yang lebih banyak, yang berujung pada peningkatan biaya produksi.

“Sumber air baku yang selama ini diandalkan, yaitu air sungai, kini mulai tercemar. Ini ada hubungan erat dengan alasan kenaikan tarif air yang bikin heboh beberapa waktu lalu. Karena ternyata proses pengolahan air memerlukan bahan kimia yang lebih mahal, sehingga tarif air harus disesuaikan dengan biaya produksi yang semakin tinggi,” ungkapnya.

Berkaitan dengan hal itu, Komisi II kemudian mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) untuk segera membangun laboratorium uji kelayakan air di Kabupaten Berau.

Pasalnya, setiap kali terjadi masalah pencemaran, DLHK harus mengirim sampel air ke luar daerah, seperti Tarakan dan Samarinda, yang memakan waktu hingga 15 hari kerja.

“Ini jelas tidak efisien. Kami mendorong DLHK untuk membangun laboratorium uji air di Berau agar bisa lebih cepat menangani masalah pencemaran dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar,” katanya.

Agus juga menyoroti kejadian tumpahan batu bara di perairan Mantaritip, yang menunjukkan keterbatasan DLHK dalam melakukan pengujian sendiri terhadap air yang terdampak pencemaran. Ia menegaskan bahwa pembangunan laboratorium uji air bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pengawasan lingkungan di Berau sekaligus berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). (adv/)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pembangunan Jalan KBNK di Berau Dilakukan Secara Bertahap karena Kendala Anggaran

    Pembangunan Jalan KBNK di Berau Dilakukan Secara Bertahap karena Kendala Anggaran

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 328
    • 0Komentar

    BERAU – Pembangunan jalan di kawasan berstatus Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) di Kabupaten Berau belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang menjadi penghambat utama, sehingga beberapa ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai KBNK belum sepenuhnya bisa dilakukan pengaspalan. Fendra Firnawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, […]

  • Koperasi Desa di Berau Diingatkan, Gagal Bayar Bisa Potong Dana Desa

    Koperasi Desa di Berau Diingatkan, Gagal Bayar Bisa Potong Dana Desa

    • calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 578
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau memastikan seluruh desa dan kelurahan telah memiliki Koperasi Merah Putih (KMP). Sebanyak 99 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan 10 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) kini resmi terbentuk. Dua kampung, Batu Rajang dan Siduung Indah, sepakat bergabung dalam satu wadah. “Dengan demikian, 100 persen kampung dan kelurahan di Berau […]

  • DPRD Soroti Kebersihan Kota di Tengah Ambisi Berau Jadi Destinasi Wisata

    DPRD Soroti Kebersihan Kota di Tengah Ambisi Berau Jadi Destinasi Wisata

    • calendar_month Kamis, 5 Mar 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 328
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Keinginan Kabupaten Berau untuk berkembang sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Kalimantan Timur dinilai perlu dibarengi dengan keseriusan menjaga kebersihan lingkungan. Tanpa pengelolaan kebersihan yang baik, potensi wisata yang dimiliki daerah itu dikhawatirkan tidak mampu memberikan kesan positif bagi para pelancong. Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah, mengatakan bahwa kondisi lingkungan sering […]

  • DLHK Berau: Drainase Tertutup Tak Pernah Dibersihkan, Kerjasama dengan PUPR Diperlukan

    DLHK Berau: Drainase Tertutup Tak Pernah Dibersihkan, Kerjasama dengan PUPR Diperlukan

    • calendar_month Kamis, 3 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 1.043
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Genangan air yang kerap kali muncul pasca hujan deras di beberapa titik dalam Kota Tanjung Redeb, diduga akibat adanya sedimentasi dan penumpukan sampah di dalam drainase. Dikatakan Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Berau, Suhardi, selama ini pihaknya telah melakukan tugas dan fungsi mereka untuk membersihkan sampah-sampah yang ada […]

  • Berau Sempat Catat Suhu Tertinggi di Indonesia, Kemarau Diprediksi Bertahan hingga Akhir September

    Berau Sempat Catat Suhu Tertinggi di Indonesia, Kemarau Diprediksi Bertahan hingga Akhir September

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 58
    • 0Komentar

    BERAU — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat wilayah Kabupaten Berau masih mengalami cuaca panas, minim hujan, serta munculnya asap dan kabut yang mempengaruhi jarak pandang. Kepala Stasiun BMKG Berau, Ade Heryadi, mengatakan berdasarkan hasil pengamatan terkini, keberadaan asap masih terpantau di sejumlah wilayah. Dari pemantauan di kawasan Bandara Kalimarau, jarak pandang tercatat berkisar […]

  • PKKPRL Jadi Kunci Penataan dan Kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang Laut, Ada Sanksi Pidana Kalau Melanggar

    PKKPRL Jadi Kunci Penataan dan Kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang Laut, Ada Sanksi Pidana Kalau Melanggar

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 484
    • 0Komentar

    SAMARINDA – Akademisi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman (Unmul), Muchlis Efendi, menegaskan bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) kini menjadi instrumen penting dalam mengatur pemanfaatan wilayah laut di Indonesia. Menurut Muchlis, PKKPRL merupakan bentuk persetujuan dari negara kepada pihak tertentu, baik individu maupun badan usaha, untuk memanfaatkan ruang laut sesuai dengan […]

expand_less