Stunting Berau Naik ke 25,4%, Wabup Gamalis Minta Penanganan Lebih Fokus dan Terintegrasi
- account_circle admin
- calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
- visibility 90
- comment 0 komentar
- print Cetak
TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmen mempercepat penurunan stunting melalui pendekatan lintas sektor dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Stunting 2026. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat RPJPD Baplitbang, Senin, 6 April 2026.
Wakil Bupati Berau yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Gamalis, mengatakan upaya penanganan stunting harus dilakukan secara lebih fokus, serius, dan terintegrasi. Hal ini diperlukan agar target penurunan prevalensi dapat tercapai sesuai rencana nasional.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Berau tercatat sebesar 25,4 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dan masih berada di atas rata-rata nasional.
Meski demikian, Gamalis mengapresiasi peningkatan kinerja dalam pelaporan data melalui sistem elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) pada 2025. Capaian input data Berau meningkat dari peringkat ke-10 menjadi posisi ke-3 di Kalimantan Timur dengan skor mendekati 100 persen.
Sejumlah kecamatan juga menunjukkan progres tinggi dalam pelaporan data, di antaranya Kecamatan Gunung Tabur dengan capaian 89 persen dan Pulau Derawan sebesar 88 persen.
Menurut Gamalis, Pemerintah Kabupaten Berau akan menyelaraskan program dengan target nasional, yakni menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,4 persen pada 2029 dan menuju nol persen pada 2045.
“Penanganan stunting bukan sekadar mengejar angka, tetapi memastikan kehadiran pemerintah dalam menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, integrasi program, serta pelaksanaan delapan aksi konvergensi sebagai strategi utama percepatan penurunan stunting.
Forum Musrenbang ini menjadi sarana untuk mengintegrasikan usulan dari tingkat kampung, kelurahan, hingga kecamatan ke dalam perencanaan pembangunan daerah tahun anggaran 2027. Gamalis juga meminta seluruh jajaran TPPS, termasuk tim pendamping keluarga di lapangan, aktif mengawal implementasi program.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 170 peserta secara luring, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kepala organisasi perangkat daerah. Selain itu, kepala kampung dan kepala puskesmas se-Kabupaten Berau turut mengikuti secara daring.
Hasil kesepakatan dalam forum ini akan menjadi dasar komitmen bersama yang akan dideklarasikan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kabupaten. (tnr)
- Penulis: admin
