6 Kecamatan di Berau Jadi Target Program Gratis Rehabilitasi Mangrove
- account_circle redaksi Beraunews
- calendar_month Kamis, 28 Nov 2024
- visibility 578
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TANJUNG REDEB – Setelah melakukan sosialisasi dan pemaparan program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) di Kabupaten Berau, 6 kecamatan menjadi lokasi indikatif bagi program ini.
Dihubungi Kamis (28/11/2024), Kepala Kelompok Kerja Edukasi Sosialisasi BGRM RI, Suwignya Utama, membenarkan hal tersebut. Total luasan mangrove yang bakal mendapatkan program rehabilitasi gratis dari pemerintah pusat ini adalah 1.320 Ha.
“Itu hasil audiensi dan pemetaan kita di Kabupaten Berau. Dan program ini akan berjalan secepatnya, kemungkinan dimulai akhir tahun 2024 ini untuk Berau,” jelasnya.
Enam kecamatan yang mendapatkan program itu adalah Biatan, Bidukbiduk, Pulau Derawan, Sambaliung, Tabalar, dan Talisayan. Dengan rincian, di Kecamatan Biatan ada kampung Biatan Lempake seluas 14 Ha, dan Kampung Karangan dengan luas 21 Ha.
Kemudian untuk Kecamatan Bidukbiduk hanya 1 Kampung yang mendapatkan program rehabilitasi magrove, yakni Kampung Pantai Harapan, dengan luasan lahan mangrove 23 Ha. Kecamatan Talisayan pun hanya satu kampung yang mendapatkan jatah program ini yaitu Kampung Dumaring dengan luas lahan 15 Ha.
Di Kecamatan Pulau Derawan ada 2 kampung yaitu Pegat Batumbuk dengan luas area mangrove 700 Ha, dan Kampung Tanjung Batu seluas 18 Ha. Dua kampung di Kecamatan Tabalar adalah Kampung Buyung-Buyung dengan luas 28 Ha, dan Kampung Tabalar Muara luas 97 Ha.
Terakhir di Kecamatan Sambaliung yang paling banyak mendapatkan jatah program rehabilitasi mangrove. Tercatat 4 kampung yaitu Gurimbang dengan luasan 26 Ha, Kampung Pilanjau 100 Ha, Suaran dengan luas 248 Ha, dan Sukan Tengah dengan luas lahan mangrove 30 Ha, yang akan menjalankan M4CR.
“Kita bersinergi dengan semua pihak sampai lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat ke Pemprov, Pemkab hingga perguruan tinggi, TNI/Polri, masyarakat, NGO, swasta dan dunia usaha, agar program rehabilitasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya,” tutup Suwignya. (Amel)
- Penulis: redaksi Beraunews
Saat ini belum ada komentar