Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Pentingnya Dukungan RKB di Kampung untuk Pendidikan Berkualitas

Pentingnya Dukungan RKB di Kampung untuk Pendidikan Berkualitas

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 16 Okt 2024
  • visibility 839
  • print Cetak

*DPRD*

 

RKB di Perkampungan Juga Harus Diperhatikan

 

Tanjung Redeb – Adanya pengalokasian anggaran untuk bidang pendidikan khususnya untuk sarpras sekolah, harus merata. Hal ini ditegaskan salah satu anggota DPRD Berau periode 2024-2029, Suharno beberapa waktu lalu.

Dirinya menyebut jika kebutuhan sarpras pendidikan seperti ruang kelas belajar (RKB) haruslah diperhatikan hingga ke perkampungan, karena sampai sekarang masih banyak sekolah yang masih kekurangan RKB.

“Jangan hanya di perkotaan saja karena Berau ini juga ada 100 kampung yang dimana masyarakatnya juga masih membutuhkan support pendidikan salah satunya tambahan RKB,” ujarnya.

Dirinya pun mengakui jika Pemkab Berau memang memberikan perhatian lebih untuk sarpras pendidikan ini, dan ini memang patut didukung. Namun, catatan pentingnya adalah anggaran yang ada harus dimanfaatkan secara maksimal.

“UU itu mewajibkan anggaran pendidikan itu 20 persen. Itu sebetulnya tidak bisa ditawar-tawar apapun alasannya. Saya sangat tidak setuju kalau nanti dikatakan lagi anggaran itu kurang karena terpecah juga ke OPD lain,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Disdik Berau Mardiatul Idalisah menjelaskan jika di 2024 ini total anggaran Rp 71 miliar disiapkan untuk pembangunan RKB SD dan SMP. Namun, anggaran itu mayoritas untuk RKB di wilayah dalam Kota Tanjung Redeb.

“Kita gunakan anggaran murni tahun ini. Total fisiknya di SD itu Rp 31 miliar, SMP Rp 35 miliar, dan TK Rp 5 miliar. Itu sudah termasuk DAK. Kita tidak bisa gunakan anggaran dari ABT karena waktunya tidak cukup,” bebernya.

Untuk pembangunan RKB itu dilakukan sesuai hasil usulan dari sekolah, Musrenbang, dan monitoring langsung dari Dinas Pendidikan. Beberapa sekolah yang menjadi sasaran pembangunan untuk di Tanjung Redeb, seperti SD 19, SMP 3, dan SMP 1.

“Kalau satu RKB itu, rata-rata Rp 300 juta, kalau SMP Rp 350 juta. Karena beda luasannya. Terus untuk SD Rp 300 juta itu kalau tidak bertingkat. Kalau bertingkat mahalnya di pondasi,” tutupnya. (Adv)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perkuat Ekonomi Berkelanjutan, Bupati Berau Dorong Disbun Genjot Sektor Perkebunan

    Perkuat Ekonomi Berkelanjutan, Bupati Berau Dorong Disbun Genjot Sektor Perkebunan

    • calendar_month Minggu, 20 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 524
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau mulai menggeser orientasi ekonominya dari sektor tambang menuju perkebunan sebagai tumpuan baru. Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyebutkan bahwa wilayahnya memiliki potensi agraria yang besar, terutama dengan tanah yang subur dan iklim yang mendukung pengembangan komoditas seperti kelapa sawit dan kakao. “Kita harus memperkuat komitmen bahwa sektor perkebunan adalah tumpuan […]

  • Dua Poin Kesepakatan RDP BPHTB Berau Mulai Diterapkan, Sosialisasi Dinilai Masih Kurang

    Dua Poin Kesepakatan RDP BPHTB Berau Mulai Diterapkan, Sosialisasi Dinilai Masih Kurang

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 93
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Dua poin hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Berau terkait polemik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mulai resmi diterapkan sejak 15 Juni 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie, menyebut implementasi kebijakan […]

  • Polres Berau Siap Tindak Mobil Berknalpot Brong Mulai 1 Mei

    Polres Berau Siap Tindak Mobil Berknalpot Brong Mulai 1 Mei

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 394
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Satuan Lalu Lintas Polres Berau akan mulai menindak tegas kendaraan roda empat yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar atau knalpot brong mulai 1 Mei 2026. Masyarakat diminta segera mengganti knalpot kendaraan sebelum batas waktu yang ditentukan. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Berau, AKP Rhondy Hermawan, mengatakan kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya keluhan […]

  • IP Karaoke Dekat Kantor Pemerintahan Diduga Menyediakan Minuman Beralkohol dan LC, Manajemen Berikan Penjelasan

    IP Karaoke Dekat Kantor Pemerintahan Diduga Menyediakan Minuman Beralkohol dan LC, Manajemen Berikan Penjelasan

    • calendar_month Selasa, 29 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 2.411
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Salah satu tempat karaoke di Tanjung Redeb, IP Karaoke, diduga menjual minuman beralkohol berbagai jenis tanpa mencantumkannya dalam menu resmi. Menurut informasi dari warga, Ferdiansyah, minuman yang tersedia meliputi beragam merek, seperti Bir, Soju, Anggur Merah, Captain Morgan, hingga Civas Regal. Dilansir dari media zona.my.id, dalam praktik penjualannya, harga minuman tersebut tergolong […]

  • Sosialisasi Beasiswa Harus Sampai ke Setiap Kampung

    Sosialisasi Beasiswa Harus Sampai ke Setiap Kampung

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 576
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Program Beasiswa Berau Cerdas kembali menjadi sorotan Anggota DPRD Berau, Rudi Mangunsong. Ia mengungkapkan keprihatinannya terkait belum meratanya akses beasiswa ini bagi calon penerima, terutama bagi mereka yang tinggal di luar Kota Tanjung Redeb. Rudi menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih luas dari pemerintah daerah untuk menjangkau para siswa di kampung-kampung yang ingin […]

  • ‎RLH Jadi Harapan Baru, Langkah Atasi Kemiskinan dari Akar Permasalahan

    ‎RLH Jadi Harapan Baru, Langkah Atasi Kemiskinan dari Akar Permasalahan

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 748
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Tinggal di rumah yang layak masih jadi mimpi bagi banyak warga Berau. Data terbaru mencatat lebih dari 4.200 keluarga masih menunggu giliran mendapatkan bantuan rumah layak huni dari pemerintah. ‎Sayangnya, kuota pembangunan rumah tahun ini justru mengalami penurunan. Kalau tahun lalu pemerintah berhasil membangun 345 unit rumah, tahun ini hanya 45 unit […]

expand_less