Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » BBM Subsidi Langka, Nelayan Tabalar Menjerit

BBM Subsidi Langka, Nelayan Tabalar Menjerit

  • account_circle admin
  • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
  • visibility 742
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi persoalan utama bagi nelayan di Kecamatan Tabalar. Ketergantungan mereka pada sektor perikanan membuat akses terhadap BBM bersubsidi menjadi kebutuhan mendesak. Namun, hingga kini, pasokan yang terbatas kerap menghambat aktivitas melaut mereka.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, mendesak Pemerintah Kabupaten Berau segera mencari solusi konkret agar para nelayan tidak semakin terhimpit akibat sulitnya memperoleh BBM. Dalam setiap reses yang digelar, keluhan ini selalu mencuat dari masyarakat Tabalar.

“Pendapatan ekonomi mereka bergantung pada hasil tangkapan laut. Tapi setiap kali saya turun ke lapangan, keluhan yang paling sering muncul adalah sulitnya mendapatkan BBM,” ujar Nurung, politisi Partai NasDem, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kondisi ini memaksa nelayan membeli BBM dari pihak lain di luar SPBU resmi dengan harga yang jauh lebih mahal. Beban biaya operasional yang meningkat pun semakin menyulitkan mereka untuk bertahan.

Sebagai solusi jangka pendek, Nurung mengusulkan agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kecamatan Tabalar. Dengan keberadaan SPBN, pasokan BBM dapat lebih mudah diakses oleh nelayan setempat.

“Sebenarnya, rencana pembangunan SPBN di Tabalar sudah pernah diajukan oleh Pemkab Berau melalui pihak ketiga. Tapi sampai sekarang belum terealisasi,” katanya.

Untuk jangka panjang, Nurung menilai pembangunan SPBN permanen di Tabalar adalah langkah paling efektif. Rencana ini mulai terlihat nyata dengan adanya proyek pembangunan SPBN di Kampung Buyung-Buyung, Kecamatan Tabalar, yang telah berjalan pada tahun 2024.

“Kami berharap Pemkab Berau benar-benar serius menangani permasalahan ini. Sebab, masyarakat Tabalar sangat menggantungkan kehidupan mereka pada sektor perikanan. Jangan sampai keterlambatan penanganan membuat mereka semakin terpuruk,” tegasnya.

Dengan adanya dorongan dari DPRD, diharapkan Pemkab Berau segera mengambil langkah konkret agar kelangkaan BBM yang selama ini menjadi momok bagi nelayan Tabalar bisa segera teratasi. (ADV/*)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pelantikan Pengurus KONI Berau 2024-2028, Diharap Lebih Memajukan Dunia Olahraga

    Pelantikan Pengurus KONI Berau 2024-2028, Diharap Lebih Memajukan Dunia Olahraga

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 970
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Pelantikan Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Berau masa bakti 2024-2028 Resmi dilantik di Tokyo Ballroom Hotel Bumi Segah pada Senin, (18/11/2024). Dihadiri oleh unsur pemerintah Kabupaten Berau, jajaran KONI dari luar daerah, serta anggota Cabor KONI Kabupaten Berau. Dalam kesempatan ini, Taupan Majid yang ditunjuk sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten […]

  • PBB Tetap, Retribusi Ringan Diharap Jadi Penopang PAD Berau

    PBB Tetap, Retribusi Ringan Diharap Jadi Penopang PAD Berau

    • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.233
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau memastikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tetap tidak mengalami kenaikan. Namun, masyarakat diingatkan agar tidak mengabaikan kontribusi kecil seperti retribusi parkir atau pungutan serupa, sebab semuanya menjadi bagian dari pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan keputusan tidak menaikkan PBB diambil dengan mempertimbangkan kondisi […]

  • Bupati Berau Akui Tak Pernah Tandatangani SK Kenaikan Tarif Air Perumdam Batiwakkal

    Bupati Berau Akui Tak Pernah Tandatangani SK Kenaikan Tarif Air Perumdam Batiwakkal

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 914
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Surat Keputusan (SK) yang menetapkan kenaikan tarif air pada Perumda Air Minum Batiwakkal. SK tersebut, dengan nomor 705 tahun 2024, bertanggal 29 September 2024, berisi tentanf penetapan tarif air minum untuk Perumda Air Minum Batiwakkal Berau pada periode 2024-2025. Sri mengungkapkan bahwa dirinya […]

  • Tekan Biaya Produksi, Pedagang Tahu Berau Kurangi Margin Tanpa Naikkan Harga

    Tekan Biaya Produksi, Pedagang Tahu Berau Kurangi Margin Tanpa Naikkan Harga

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 371
    • 0Komentar

    BERAU — Kenaikan harga kedelai mulai dirasakan pelaku usaha tahu dan tempe di Kabupaten Berau. Meski biaya produksi meningkat, sebagian pedagang memilih tidak menaikkan harga jual demi menjaga pelanggan. Trisno (40), penjual tahu gejrot di kawasan Jalan Hj Isa I, mengatakan harga bahan baku tahu mengalami kenaikan dari Rp500 menjadi Rp600 per biji. “Awalnya lima […]

  • Tepian Teratai Bersolek: Rombong Baru untuk PKL Akan Segera Hadir

    Tepian Teratai Bersolek: Rombong Baru untuk PKL Akan Segera Hadir

    • calendar_month Kamis, 17 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 688
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Revitalisasi sepanjang tepian Sungai Segah masih berlanjut. Setelah tepian Ahmad Yani, Tepian Teratai di Jalan Pulau Derawan kini mulai terlihat perubahannya. Kabar gembiranya, Pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sepanjang lokasi revitalisasi bakal dapat bantuan rombong berjualan, sama dengan yang didapat PKL di tepian Ahmad Yani. “Diskoperindag Berau masih melakukan koordinasi […]

  • Batas Berau-Kutai Timur Belum Disepakati, Dibawa ke Kemendagri

    Batas Berau-Kutai Timur Belum Disepakati, Dibawa ke Kemendagri

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle beraunews
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Pemkab Berau dan Pemkab Kutai Timur belum menyepakati batas wilayah. Hasil pertemuan akan ditindaklanjuti Kementerian Dalam Negeri.

expand_less