Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Pentingnya Dukungan RKB di Kampung untuk Pendidikan Berkualitas

Pentingnya Dukungan RKB di Kampung untuk Pendidikan Berkualitas

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 16 Okt 2024
  • visibility 850
  • print Cetak

*DPRD*

 

RKB di Perkampungan Juga Harus Diperhatikan

 

Tanjung Redeb – Adanya pengalokasian anggaran untuk bidang pendidikan khususnya untuk sarpras sekolah, harus merata. Hal ini ditegaskan salah satu anggota DPRD Berau periode 2024-2029, Suharno beberapa waktu lalu.

Dirinya menyebut jika kebutuhan sarpras pendidikan seperti ruang kelas belajar (RKB) haruslah diperhatikan hingga ke perkampungan, karena sampai sekarang masih banyak sekolah yang masih kekurangan RKB.

“Jangan hanya di perkotaan saja karena Berau ini juga ada 100 kampung yang dimana masyarakatnya juga masih membutuhkan support pendidikan salah satunya tambahan RKB,” ujarnya.

Dirinya pun mengakui jika Pemkab Berau memang memberikan perhatian lebih untuk sarpras pendidikan ini, dan ini memang patut didukung. Namun, catatan pentingnya adalah anggaran yang ada harus dimanfaatkan secara maksimal.

“UU itu mewajibkan anggaran pendidikan itu 20 persen. Itu sebetulnya tidak bisa ditawar-tawar apapun alasannya. Saya sangat tidak setuju kalau nanti dikatakan lagi anggaran itu kurang karena terpecah juga ke OPD lain,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Disdik Berau Mardiatul Idalisah menjelaskan jika di 2024 ini total anggaran Rp 71 miliar disiapkan untuk pembangunan RKB SD dan SMP. Namun, anggaran itu mayoritas untuk RKB di wilayah dalam Kota Tanjung Redeb.

“Kita gunakan anggaran murni tahun ini. Total fisiknya di SD itu Rp 31 miliar, SMP Rp 35 miliar, dan TK Rp 5 miliar. Itu sudah termasuk DAK. Kita tidak bisa gunakan anggaran dari ABT karena waktunya tidak cukup,” bebernya.

Untuk pembangunan RKB itu dilakukan sesuai hasil usulan dari sekolah, Musrenbang, dan monitoring langsung dari Dinas Pendidikan. Beberapa sekolah yang menjadi sasaran pembangunan untuk di Tanjung Redeb, seperti SD 19, SMP 3, dan SMP 1.

“Kalau satu RKB itu, rata-rata Rp 300 juta, kalau SMP Rp 350 juta. Karena beda luasannya. Terus untuk SD Rp 300 juta itu kalau tidak bertingkat. Kalau bertingkat mahalnya di pondasi,” tutupnya. (Adv)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Estetika Baru Jembatan Sambaliung: Simbol Keindahan dan Kebanggaan Berau

    Estetika Baru Jembatan Sambaliung: Simbol Keindahan dan Kebanggaan Berau

    • calendar_month Sabtu, 21 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 921
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb -Berawal dari pembicaraan antara Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dengan Bupati Berau Sri Juniarsih beberapa bulan lalu, kini pada Sabtu (21/9/2024) malam tambahan ornamen elemen estetis di Jembatan Sambaliung dilaunching. Diresmikan langsung oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, tambahan ornamen di salah satu sisi bagian jembatan itu, diharapkan akan menjadi ikon baru kebanggaan […]

  • DPKBP3A Berau Bongkar Pola Pendatangan Anak dari Luar Daerah untuk Berjualan Saat Lebaran

    DPKBP3A Berau Bongkar Pola Pendatangan Anak dari Luar Daerah untuk Berjualan Saat Lebaran

    • calendar_month Senin, 18 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 169
    • 0Komentar

    BERAU – Menjelang Idul Fitri, keberadaan anak-anak yang berjualan dan berkeliaran di jalanan kembali mencuat di Kabupaten Berau. Fenomena musiman ini menjadi sorotan serius Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBP3A) Berau, yang mengingatkan bahwa aktivitas membantu orang tua tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar anak. Plt. Kepala Dinas PPKBP3A, Warji, melalui […]

  • Berau Gelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla, Bupati: Mitigasi Harus Terukur dan Terpadu

    Berau Gelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla, Bupati: Mitigasi Harus Terukur dan Terpadu

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 568
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten Berau menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di halaman Makodim 0902/Berau, Kamis, 7 Agustus 2025. Apel dimulai pukul 09.00 Wita dan diikuti lebih dari 150 peserta dari unsur TNI, Polri, BPBD, relawan, serta sejumlah instansi teknis lainnya. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, memimpin langsung apel yang juga […]

  • Sri Juniarsih Bebas dari Tuduhan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

    Sri Juniarsih Bebas dari Tuduhan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

    • calendar_month Sabtu, 23 Nov 2024
    • account_circle admin
    • visibility 785
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Sri Juniarsih calon Bupati Berau nomor urut 2 dilaporkan ke Bawaslu RI terkait mutasi jabatan yang sempat dilakukannya, saat menjabat sebagai Bupati Berau. Bawaslu Berau pun telah diperintahkan untuk menindaklanjuti laporan tersebut oleh Bawaslu RI. Kendati begitu, tersiar selebaran surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan oleh Bawaslu Berau. Yang mana, nomor laporan 008/Reg/LP/PB/Kab/23.05/XI/2024 […]

  • Berau Jadi Contoh Nasional, 99 Ribu Hektare Hutan Sosial Dikelola Masyarakat

    Berau Jadi Contoh Nasional, 99 Ribu Hektare Hutan Sosial Dikelola Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 635
    • 0Komentar

    Jakarta — Komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam mendukung program perhutanan sosial mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kabupaten yang dipimpin Bupati Sri Juniarsih Mas itu dinobatkan sebagai salah satu dari tiga daerah terbaik di Indonesia dalam penerapan perhutanan sosial. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kehutanan, Sulaiman Umar, kepada Bupati Berau dalam acara puncak Festival […]

  • Ramai Soal Lahan Zona Hijau, BPN Pastikan Sertifikasi Sesuai Regulasi

    Ramai Soal Lahan Zona Hijau, BPN Pastikan Sertifikasi Sesuai Regulasi

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 325
    • 0Komentar

    BERAU – Kantor Pertanahan (BPN) Berau memberikan penjelasan terkait sorotan publik mengenai penerbitan sertifikat tanah di kawasan zona hijau atau lindung, khususnya di wilayah Kampung Bugis. Klarifikasi ini disampaikan menyusul pernyataan anggota Komisi I DPRD Berau, Tamrin, yang mempertanyakan keberadaan sertifikat di area tersebut. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Berau, Samsul, menjelaskan bahwa […]

expand_less