Bupati Sri Juniarsih Pilih Langkah Bijak Hadapi Ketidakpastian Fiskal Nasional

BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau memilih bersikap hati-hati menyikapi kabar pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan tidak ingin mengambil langkah tergesa sebelum memperoleh kejelasan resmi terkait kebijakan tersebut.

“Kami tidak mau bereaksi berlebihan di tengah informasi yang masih simpang siur. Minggu lalu tim dari Pemkab sudah berangkat ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mencari informasi yang valid,” ujar Sri Juniarsih.

Menurutnya, langkah ini penting agar pemerintah daerah memiliki dasar kuat dalam menyusun langkah keuangan ke depan. Sri tidak ingin harapan besar terhadap dana transfer pusat justru berujung pada kekecewaan karena dasar kebijakannya belum pasti.

“Yang pasti, dana perimbangan dari pusat masih menjadi tumpuan utama daerah dalam menopang pembangunan,” katanya.

Selain berkoordinasi dengan kementerian di tingkat pusat, Pemkab Berau juga menjalin komunikasi intens dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Pasalnya, Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov selama ini turut menjadi penopang penting pembangunan di Bumi Batiwakkal.

Ia mencontohkan, sejumlah proyek infrastruktur di wilayah pesisir Berau pada tahun 2024 lalu dibiayai melalui dana Bankeu dari Pemprov Kaltim. “Kami juga sudah berkoordinasi ke provinsi untuk memastikan dukungan anggaran tetap berlanjut,” ujar Sri.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menyampaikan bahwa informasi terakhir yang diterima pemerintah daerah menunjukkan kemungkinan pemotongan TKD tetap dilakukan, dengan estimasi berkisar antara 50 hingga 70 persen.

Meski demikian, Pemkab Berau telah menyiapkan berbagai skenario jika kebijakan itu benar-benar diberlakukan. “Kami masih menunggu keputusan final dari Kementerian Keuangan. Tapi sejak dini kami sudah memetakan beberapa alternatif agar pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan,” jelasnya.

Menurut Said, proses penyesuaian akan membutuhkan tahapan yang cukup panjang. Pasalnya, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan telah disusun berdasarkan asumsi awal yang mungkin berubah jika TKD berkurang signifikan.

“Kalau pun terjadi pemangkasan, masih ada waktu sampai akhir tahun untuk melakukan penyesuaian struktur belanja daerah,” tambahnya.

Sri Juniarsih menegaskan, apapun hasil koordinasi dengan pemerintah pusat nantinya, Pemkab Berau berkomitmen menjaga stabilitas fiskal dan memastikan pembangunan tidak terhenti. “Kita harus tetap optimistis. Selama kita punya niat baik dan komunikasi yang terbuka dengan pusat maupun provinsi, saya yakin Berau tetap bisa melangkah maju,” tutupnya.(akmal/adv)