DPRD Berau Minta Pengelola Kawasan Kota Tua Teluk Bayur Segera Ditetapkan
- account_circle redaksi Beraunews
- calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
- visibility 332
- comment 0 komentar
- print Cetak
TANJUNG REDEB- Wakil Ketua DPRD Berau, Sumadi, meminta pemerintah daerah segera menetapkan pengelola kawasan Kota Tua Teluk Bayur.
Hal itu dinilai penting agar bangunan yang telah direnovasi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak terbengkalai dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Menurut Sumadi, kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah sekaligus ruang aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun hingga kini, pemanfaatannya dinilai belum maksimal karena belum ada pengelola yang secara resmi bertanggung jawab.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki dan merevitalisasi bangunan di kawasan tersebut. Karena itu, keberlanjutan pengelolaannya harus segera dipastikan.
“Bangunan di kawasan Kota Tua Teluk Bayur sudah direnovasi menggunakan APBD. Jangan sampai setelah diperbaiki justru tidak dimanfaatkan dengan baik karena belum ada pengelolanya,” kata Sumadi, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, jika pengelola belum ditetapkan dalam waktu lama, dikhawatirkan bangunan yang telah direvitalisasi berpotensi kembali terbengkalai.
Sumadi pun mendorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menilai penentuan pengelola perlu dilakukan melalui koordinasi dengan pihak Kecamatan Teluk Bayur.
“Disbudpar bersama pihak Kecamatan Teluk Bayur perlu segera duduk bersama untuk menentukan siapa yang akan mengelola kawasan itu. Jangan sampai terlalu lama menunggu,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan pengelola yang jelas akan memudahkan proses pengembangan kawasan Kota Tua Teluk Bayur ke depan. Dengan pengelolaan yang baik, kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, mulai dari wisata budaya hingga kegiatan ekonomi kreatif masyarakat.
“Kalau sudah ada pengelola yang jelas, tentu program pengembangannya bisa lebih terarah. Kawasan itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan wisata maupun aktivitas ekonomi masyarakat,” tutupnya (*)
- Penulis: redaksi Beraunews
