Kesenjangan Keterampilan Hambat Naker Lokal: BLK Jadi Solusi Peningkatan Daya Saing di Berau

TANJUNG REDEB – Meski Kabupaten Berau menjadi salah satu daerah yang cukup padat dengan aktivitas perusahaan besar, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan, persoalan klasik terkait rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal masih terus terjadi. Kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri menjadi kendala utama yang perlu segera diatasi.

Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi III DPRD Berau, Vitalis Paulus Lette, mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk segera merealisasikan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai solusi konkret peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.

“Di tengah pesatnya pertumbuhan perusahaan di Kabupaten Berau, sudah saatnya pemerintah hadir melalui fasilitas pelatihan kerja. BLK akan menjadi sarana penting bagi pencari kerja lokal agar memiliki bekal keterampilan yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan industri,” ujar Vitalis saat ditemui beberapa waktu lalu.

Menurutnya, selama ini masih banyak tenaga kerja lokal yang kesulitan menembus pasar kerja karena tidak memiliki keahlian khusus yang disyaratkan perusahaan. BLK, kata dia, bisa menjadi jembatan untuk menjawab kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dengan ketersediaan tenaga kerja di daerah.

“Kalau tidak ada pelatihan atau tempat belajar keterampilan, bagaimana masyarakat lokal bisa bersaing di tanah sendiri? Pembangunan BLK ini sangat penting untuk memutus rantai ketergantungan terhadap tenaga kerja dari luar daerah,” tegasnya.

Vitalis juga mengingatkan bahwa upaya perlindungan tenaga kerja lokal sejatinya telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Namun menurutnya, implementasi aturan tersebut masih belum maksimal jika tidak didukung dengan kesiapan SDM yang memadai.

“Perda itu sudah ada, tapi kalau SDM lokal belum memenuhi standar industri, tentu tetap sulit diterapkan. BLK bisa menjawab persoalan ini, sekaligus menjadi langkah nyata untuk menekan angka pengangguran di Berau,” ujarnya.

Ia pun berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah percepatan pembangunan BLK, baik melalui anggaran daerah maupun dengan menggandeng perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Berau untuk turut berpartisipasi dalam penguatan kapasitas tenaga kerja lokal.

“Pemerintah bisa bersinergi dengan pihak swasta, menjadikan program pelatihan ini bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Karena pada akhirnya, perusahaan juga yang akan diuntungkan ketika tenaga kerja lokalnya siap dan kompeten,” tutupnya. (adv/yf)