Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Pendatang Tanpa Identitas Jadi Tantangan Sosial di Berau

Pendatang Tanpa Identitas Jadi Tantangan Sosial di Berau

  • account_circle Redaksi Beraunews
  • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
  • visibility 698
  • print Cetak

TANJUNG REDEB – Jumlah pendatang yang masuk ke Kabupaten Berau semakin banyak. Namun, banyak yang ternyata tidak memiliki identitas valid. Masalah ini pun menimbulkan permasalahan baru khususnya dalam hal sosial.

“Ini juga jadi pekerjaan rumah bagi Dinas Sosial (Dinsos) Berau. Karena pendatang yang masuk tanpa identitas resmi akhirnya terlantar, akan susah dibantu,” terang Kadinsos Berau, Iswahyudi beberapa waktu lalu.

Fenomena ini juga menjadi sorotan karena banyaknya warga luar daerah yang datang dengan harapan ekonomi, namun tanpa persiapan administratif maupun jaminan hidup yang memadai. Dan menangani pendatang dalam kondisi darurat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

“Sebetulnya mereka datang atas keinginan sendiri. Tapi begitu dalam kondisi kritis, pemerintah tetap harus turun tangan, terutama jika menyangkut keselamatan jiwa,” tambahnya.

Meskipun layanan sosial terbuka bagi siapa saja, seluruh proses tetap harus melalui jalur resmi agar pendatang dapat terdata secara legal, dan memperoleh akses yang sah terhadap program-program pemerintah.

“Pintu masuknya adalah RT yang bisa membantu mengurus identitas dan pencatatan administrasi. Tanpa itu, akan sulit untuk menyalurkan bantuan secara tepat. Selain itu, mengurus pindah domisili juga penting, agar data mereka bisa tersinkronisasi dengan layanan publik lainnya, seperti BPJS. Kita bantu prosesnya, tapi semuanya atas dasar kesediaan individu. Tidak bisa dipaksakan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari strategi penanganan, Dinsos Berau juga menggandeng paguyuban dan komunitas khususnya untuk berpartisipasi dalam memberikan dukungan kepada anggota komunitasnya yang membutuhkan.

“Melalui kerja sama ini, beban bantuan bisa terbagi dan respons terhadap situasi darurat menjadi lebih cepat. Kami percaya, dengan melibatkan komunitas, solidaritas bisa tumbuh. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab sosial bersama,” tutupnya.

(MrX)

 

  • Penulis: Redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Berau Soroti SiLPA Rp 893 Miliar, Tuding Lemahnya Perencanaan dan Serapan Anggaran

    DPRD Berau Soroti SiLPA Rp 893 Miliar, Tuding Lemahnya Perencanaan dan Serapan Anggaran

    • calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 545
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Komisi II DPRD Kabupaten Berau menyoroti membengkaknya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp 893 miliar. Angka ini dinilai terlalu besar dan mencerminkan lemahnya koordinasi, perencanaan, serta rendahnya serapan anggaran oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Ketua Komisi II DPRD […]

  • Status Pengelolaan Kakaban Masih Negosiasi, Berau Ingin Tetap Terlibat

    Status Pengelolaan Kakaban Masih Negosiasi, Berau Ingin Tetap Terlibat

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 439
    • 0Komentar

    BERAU — Status pengelolaan destinasi wisata Pulau Kakaban masih dalam tahap pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Negosiasi dilakukan untuk mencari skema pengelolaan yang melibatkan kedua pihak. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Yudha Budisantosa, mengatakan pengelolaan Pulau Kakaban sejak 2023 berada di bawah kewenangan provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. […]

  • Sistem Coretax Disorot, Purbaya Yudhi Sadewa Janji Hapus Ketergantungan Joki Pajak

    Sistem Coretax Disorot, Purbaya Yudhi Sadewa Janji Hapus Ketergantungan Joki Pajak

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 358
    • 0Komentar

    Jakarta – Fenomena “joki pajak” mencuat di tengah keluhan wajib pajak soal rumitnya sistem digital Coretax. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui sistem perpajakan digital Coretax masih memiliki sejumlah kelemahan, yang memicu munculnya fenomena penggunaan jasa “joki” dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang dilansir pada Kompas.com. Isu ini mencuat seiring banyaknya keluhan wajib pajak […]

  • Hak Angket DPRD Kaltim Terancam Gugur, Pengamat Soroti Celah Kuorum Paripurna

    Hak Angket DPRD Kaltim Terancam Gugur, Pengamat Soroti Celah Kuorum Paripurna

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 313
    • 0Komentar

    SAMARINDA — Wacana penggunaan hak angket di DPRD Kalimantan Timur belum sepenuhnya aman meski sudah mendapat dukungan mayoritas fraksi. Pengamat menilai, usulan tersebut masih berpotensi kandas di tahap rapat paripurna apabila syarat kuorum tidak terpenuhi. Sebelumnya, enam dari tujuh fraksi di DPRD Kaltim telah menyatakan setuju menggulirkan hak angket terkait sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan […]

  • SraGam Berkomitmen Kembangkan Pariwisata Pulau Derawan Menuju Destinasi Unggulan

    SraGam Berkomitmen Kembangkan Pariwisata Pulau Derawan Menuju Destinasi Unggulan

    • calendar_month Sabtu, 2 Nov 2024
    • account_circle admin
    • visibility 656
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb, Kaltim (OKEGAS.ID) – Dalam kampanye yang berlangsung di Kampung Pulau Derawan, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Berau nomor urut 2, Sri Juniarsih Mas dan Gamalis (SraGam), mengungkapkan komitmen mereka untuk memajukan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pariwisata di kawasan tersebut. Dalam sambutannya, Sri Juniarsih menegaskan pentingnya potensi wisata Pulau […]

  • Inovasi Perumahan Berkelanjutan: Mewujudkan Hunian Layak di Setiap Sudut Berau

    Inovasi Perumahan Berkelanjutan: Mewujudkan Hunian Layak di Setiap Sudut Berau

    • calendar_month Kamis, 17 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 691
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb  — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Berau. Sebagai bagian dari 18 Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Berau, BSPS dirancang untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap rumah layak huni yang memenuhi standar kualitas dan kenyamanan. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perumahan […]

expand_less