Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Isbat Nikah Terpadu di Berau Sah-kan 18 Perkara, Lima Gugur

Isbat Nikah Terpadu di Berau Sah-kan 18 Perkara, Lima Gugur

  • account_circle beraunews
  • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
  • visibility 88
  • print Cetak

BERAU — Pengadilan Agama Tanjung Redeb mengabulkan 18 dari 32 perkara dalam sidang isbat nikah terpadu yang digelar di Kantor Dinas Sosial Berau, Kamis, 8 Oktober 2026. Sebanyak lima perkara gugur karena pemohon atau para pihak tidak hadir.

Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Fakhruzzaini mengatakan layanan tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. Prosesnya melibatkan Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Pengadilan Agama menyidangkan perkara, kemudian KUA menerbitkan buku nikah, sedangkan Disdukcapil menerbitkan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga,” jelasnya.

Sidang digelar secara keliling di luar gedung Pengadilan Agama. Perkara yang dikabulkan memungkinkan buku nikah diterbitkan pada hari yang sama.

Fakhruzzaini mengatakan tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan. Salah satu penyebabnya ialah penggunaan wali nikah yang tidak sah, sebab wali dalam pernikahan harus berasal dari wali nasab menurut garis keturunan ayah atau wali hakim.

Permohonan juga dapat bermasalah apabila salah satu pihak masih terikat perkawinan yang sah saat melangsungkan pernikahan siri, menikah kembali sebelum masa iddah selesai, atau menggunakan saksi yang tidak memenuhi syarat.

“Karena itu, masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan perlu memastikan seluruh syarat dan ketentuannya terpenuhi sejak awal,” ujarnya.

Melalui Plt Kepala Dinsos Berau Zulkifli Azhari, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan bahwa pemerintah daerah berupaya memberi kepastian hukum dan status kependudukan bagi masyarakat yang telah menikah.

“Pernikahan yang sah secara agama dan tercatat secara administrasi negara menjadi dasar penting bagi kejelasan hukum keluarga, termasuk berkaitan dengan hak waris serta nasab dan silsilah keturunan,” kata Zulkifli.

Menurut Zulkifli, perkawinan yang tidak tercatat dapat menyulitkan pengurusan dokumen dan layanan pemerintahan yang memerlukan bukti status perkawinan. Ia berharap program isbat nikah terpadu digelar berkelanjutan setiap tahun dengan dukungan pemerintah, instansi terkait, pihak swasta, dan lembaga lainnya.

“Dinsos bersama jajaran dan instansi terkait diharapkan terus hadir membantu masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum,” kuncinya. (AFN)

  • Penulis: beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Papa Cookies Resmi Hadir di Berau, Pemkab Dorong UMKM Terus Naik Kelas

    Papa Cookies Resmi Hadir di Berau, Pemkab Dorong UMKM Terus Naik Kelas

    • calendar_month Sabtu, 18 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 2.280
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan sektor ekonomi kreatif (ekraf). Komitmen itu kembali ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, yang meresmikan pembukaan Papa Cookies Cake and Bakery Cabang Berau, Sabtu (18/10/2025) di Jalan Gatot Subroto No. 88, Sei Bedungun, Tanjung […]

  • Dorong Kemandirian Kampung, Pemkab Berau Fokus pada Pertanian dan Ekonomi Lokal

    Dorong Kemandirian Kampung, Pemkab Berau Fokus pada Pertanian dan Ekonomi Lokal

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.536
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus mendorong peningkatan status kampung melalui penguatan sektor pertanian dan pengelolaan ekonomi berbasis potensi lokal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk mendorong transisi dari Kampung Maju menuju Kampung Mandiri.   Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan bahwa setiap kampung di Berau memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. […]

  • Bupati Berau Minta BPH Migas Evaluasi Kuota BBM, Singgung Harga Eceran Tak Masuk Akal

    Bupati Berau Minta BPH Migas Evaluasi Kuota BBM, Singgung Harga Eceran Tak Masuk Akal

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
    • account_circle beraunews
    • visibility 111
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Berau meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengevaluasi kecukupan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayahnya. Persoalan yang disorot bukan hanya kelancaran distribusi, tetapi juga keterbatasan kuota yang dinilai perlu menjadi bagian dari evaluasi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Permintaan itu disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dalam […]

  • Pengadaan Ambulans Laut adalah Investasi untuk Masyarakat

    Pengadaan Ambulans Laut adalah Investasi untuk Masyarakat

    • calendar_month Senin, 3 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.394
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Usulan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Maratua untuk pengadaan ambulans laut mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman. Menurutnya, fasilitas ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua. Sakirman menegaskan bahwa kondisi geografis Berau, yang memiliki banyak pulau berpenghuni, membuat transportasi medis […]

  • Pemprov Kaltim Beri Insentif Rp500 Ribu per Bulan untuk Guru, 1.541 Pendidik di Berau Kebagian

    Pemprov Kaltim Beri Insentif Rp500 Ribu per Bulan untuk Guru, 1.541 Pendidik di Berau Kebagian

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 1.007
    • 0Komentar

    SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan program insentif bagi tenaga pendidik di seluruh daerah, termasuk di Kabupaten Berau. Pada 2026, tercatat sebanyak 1.541 guru dan tenaga pendidik di Berau masuk dalam daftar penerima insentif yang disiapkan pemerintah provinsi. Secara keseluruhan, sebanyak 26.975 guru TK, SD, MI, SMP, MTs, serta ustaz dan ustazah pondok pesantren […]

  • DPRD Berau Dukung Pembatasan Medsos Bagi Anak

    DPRD Berau Dukung Pembatasan Medsos Bagi Anak

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 973
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Pemerintah berencana menerapkan kebijakan penonaktifan akun media sosial bagi pengguna yang belum berusia 16 tahun mulai 28 Maret 2026. Ketentuan ini akan berlaku pada sejumlah platform digital populer yang banyak digunakan masyarakat, di antaranya YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, hingga gim daring Roblox. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi […]

expand_less