Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pariwara Pemkab Berau » Pemkab Berau Perkuat Pelayanan Publik dengan MoU Bersama Ombudsman RI

Pemkab Berau Perkuat Pelayanan Publik dengan MoU Bersama Ombudsman RI

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 3 Sep 2024
  • visibility 664
  • print Cetak

Jakarta — Dalam upaya sinergi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Berau melakukan kerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia. Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dilakukan Wakil Bupati Berau, Gamalis, bersama Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, di Gedung Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Dari Kalimantan Timur, Penandatanganan MoU ini dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Paser, Mahakam Ulu dan Kota Samarinda. Selain itu juga dari Provinsi Jawa Tengah, dilakukan oleh Kota Pekalongan, Tegal dan Kabupaten Wonogiri.

Kerjasama dengan lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik ini bertujuan memperkuat sinergi dalam upaya peningkayanan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari percepatan penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat, pencegahan mal administrasi, serta pertukaran dan atau informasi antar pemerintah daerah dengan lembaga Ombudsman RI.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang telah menjalin kerjasama sebagai komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik komitmen yang harus dijalankan oleh penyelenggara pemerintahan baik di daerah maupun ditingkat pusat. “Saya berharap ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama sebagai bentuk tindaklanjut yang nyata dengan harapan mendapat dukungan langsung dari kepala daerah,” tegasnya.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dikatakannya merupakan isu yang paling penting untuk terus disampaikan kepada masyarakat. Komitmen peningkatan kualitas publik harus menjadi program utama di daerah. Bagaimana kepala daerah bersama perangkatnya memastikan kualitas pelayanan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik. “Ini merupakan satu agenda yang jelas bagaimana strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik harus terus kita lakukan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan komitmen Pemkab Berau yang terus berupaya melakukan perbaikan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat diseluruh sektor. Terutama pelayanan dasar mulai pendidikan, kesehatan maupun pelayanan lain yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. “MoU ini sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ucapnya.

Pada capaian predikat kepatuhan dna hasil penilaian kepatuhan pelayanan penyelenggaraan publik tahun 2023 lalu, disampaikan Gamalis Berau sudah berada di zona hijau kategori kualitas tinggi dengan capaian nilai 70,59. Upaya perbaikan pelayanan terus dilakukan untuk bisa mencapai kategori hijau tua. “Mencapai ini tentu harus ada kerjasama dengan seluruh pihak, untuk terus bersama kita bergeliat melakukan lompatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tandasnya. (RN/Prokopim)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Serapan Anggaran Ditarget 100 Persen

    Serapan Anggaran Ditarget 100 Persen

    • calendar_month Sabtu, 6 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 200
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan penyerapan anggaran tahun ini akan mencapai 100 persen pada akhir periode anggaran. Meski hingga saat ini realisasinya baru berada di kisaran 60 persen, Pemkab menegaskan situasi tersebut bukan disebabkan lambatnya kerja perangkat daerah. Bupati Berau, Sri Juniarsih, menjelaskan bahwa dana yang masih berada di bank bukanlah anggaran […]

  • ‎Fermentasi Jadi Kunci, Petani Kakao Berau Didampingi Tingkatkan Mutu

    ‎Fermentasi Jadi Kunci, Petani Kakao Berau Didampingi Tingkatkan Mutu

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 951
    • 0Komentar

    ‎TANJUNG REDEB – Pendampingan bagi petani kakao perlu diperhatingan agar mampu menghasilkan biji berkualitas ekspor. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong petani melakukan fermentasi secara mandiri. ‎Sekarang masih banyak petani yang memilih menjual biji basah karena dianggap cepat dapat uang. Padahal harga biji fermentasi bisa jauh lebih tinggi. ‎Untuk itu, Kepala Dinas Perkebunan Lita Handini […]

  • Giliran Upah Minimum yang Bakal Dinaikkan Prabowo

    Giliran Upah Minimum yang Bakal Dinaikkan Prabowo

    • calendar_month Sabtu, 30 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 779
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Selain menaikkan gaji dan insentif guru, Presiden Prabowo Subianto juga menetapkan kenaikan upah minimum buruh sebesar 6,5 persen di tahun 2025. Hal ini pun akan segera diterbitkan dalam aturan tertulis minggu depan. Dikutip dari Biro Pers Sekretariat Presiden, untuk kenaikan upah minimum ini termasuk tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan tahun 2024 ini yakni yang […]

  • Proses PAW Berjalan, Nurung Berpeluang Duduki Kursi DPRD Berau Lagi

    Proses PAW Berjalan, Nurung Berpeluang Duduki Kursi DPRD Berau Lagi

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 766
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Mundurnya Madri Pani dari DPRD Berau, memberi peluang terhadap Nurung untuk mengisi kursi kosong melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Pasalnya, dalam perankingan yang dilakukan KPU terhadap hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Nurung menempati posisi kedua setelah Madri Pani, pad daerah pemilihan (dapil) 4, yaitu dengan suara sah sebanyak 1.290. Menanggapi hal […]

  • Operasional Terganggu, BPBD dan KPU Berau Butuh Kantor Terpisah

    Operasional Terganggu, BPBD dan KPU Berau Butuh Kantor Terpisah

    • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
    • account_circle Redaksi Beraunews
    • visibility 618
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Keberadaan beberapa instansi dalam satu gedung kantor ternyata tidak maksimal. Selain pelayanan yang tidak bisa efektif, faktor lainnya juga bisa menjadi pengganggu jalannya operasional suatu instansi. Seperti penggunaan kantor gedung KPU Berau, yang juga dipergunakan bersama dengan BPBD Berau. “Bisa dibilang kantor ini tidak sehat karena saat ini ada dua instansi yang […]

  • DPRD Berau Dukung Pembatasan Medsos Bagi Anak

    DPRD Berau Dukung Pembatasan Medsos Bagi Anak

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 971
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Pemerintah berencana menerapkan kebijakan penonaktifan akun media sosial bagi pengguna yang belum berusia 16 tahun mulai 28 Maret 2026. Ketentuan ini akan berlaku pada sejumlah platform digital populer yang banyak digunakan masyarakat, di antaranya YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, hingga gim daring Roblox. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi […]

expand_less