Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Proyek Air Bersih Jangan Hanya Kejar Keuntungan 

Proyek Air Bersih Jangan Hanya Kejar Keuntungan 

  • account_circle admin
  • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
  • visibility 160
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tanjung Redeb –  Kebutuhan air bersih yang hingga kini belum merata di Kabupaten Berau menjadi sorotan para wakil rakyat. Anggota DPRD Kabupaten Berau Komisi II, Sutami ditemui beberapa waktu lalu menegaskan pentingnya pelayanan publik, khususnya akses air bersih ini. Dirinya menyebut, air bersih ini seharusnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa membebani secara finansial.
“Pelayanan air bersih tidak boleh dikelola hanya demi mengejar keuntungan, melainkan harus mengedepankan kepentingan publik. Jangan sampai masyarakat kita merasa kembali ke zaman dulu, harus ambil air sendiri di sumur atau sungai. Ini pelayanan dasar yang semestinya sudah terpenuhi secara merata,” tegasnya.
Sutami juga mengkritisi adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan ketidakterbukaan pengelolaan air bersih di salah satu kampung. Menurutnya, kepala kampung bersangkutan telah dua kali dipanggil oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan penjelasan, namun terus meminta penundaan.
“Ini justru menimbulkan tanda tanya dan kekhawatiran publik. Ini juga mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan atau ketidakterbukaan anggaran. Padahal sumber air di wilayah tersebut sebenarnya sangat potensial, karena berasal dari sumber alami seperti air pegunungan. Hal ini seharusnya menjadi modal utama dalam mendistribusikan air bersih ke masyarakat secara efisien, bukan justru menjadi persoalan yang berlarut-larut,” bebernya.
Sutami menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menyampaikan keluhan, karena tanpa informasi dari warga, lembaga legislatif tidak akan mengetahui adanya permasalahan di lapangan. Ia pun mendukung langkah APH untuk meminta klarifikasi langsung dari pihak terkait. (Adv)
  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Potensi Wisata dan UMKM Jadi Fokus Pengembangan Talisayan di Era IKN

    Potensi Wisata dan UMKM Jadi Fokus Pengembangan Talisayan di Era IKN

    • calendar_month Minggu, 8 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 284
    • 0Komentar

    Talisayan – Meskipun Kampung Talisayan saat ini berstatus mandiri, yang artinya kampung telah memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75, namun hal itu jangan lantas membuat pemerintah kampung berpuas diri. Meskipun Talisayan ini sudah mandiri, mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum […]

  • Antusias Tinggi, 66 Nelayan Berau Menanti Gerai Perizinan Kapal Dibuka

    Antusias Tinggi, 66 Nelayan Berau Menanti Gerai Perizinan Kapal Dibuka

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 645
    • 0Komentar

    ‎TANJUNG REDEB — Puluhan nelayan di Kabupaten Berau kini hanya tinggal menunggu gerai perizinan kapal benar-benar dibuka. Antusias yang begitu tinggi tercatat 66 nelayan sudah menyiapkan diri mengurus izin, dan jumlah itu masih terus bertambah. ‎ ‎Bagi mereka, legalitas kapal bukan lagi pilihan tetapi kebutuhan mendesak untuk keamanan dan akses bantuan pemerintah. ‎ ‎Namun pelayanan […]

  • KSOP Periksa Kapal dan Manajemen Usai Insiden Maut di Semayang Balikpapan

    KSOP Periksa Kapal dan Manajemen Usai Insiden Maut di Semayang Balikpapan

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 68
    • 0Komentar

    Samarinda — Rentetan kecelakaan maut di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, dalam dua hari berturut-turut, memicu penyelidikan menyeluruh oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan. Otoritas pelabuhan memastikan pemeriksaan tidak hanya berhenti pada aspek teknis kapal, tetapi menembus hingga sistem manajemen perusahaan pelayaran. Dua insiden tersebut menewaskan empat orang. Pada Selasa pagi, 27 Januari […]

  • Peredaran Narkotika 21 Kg, Dua Terdakwa Berau Dijatuhi Hukuman Berat

    Peredaran Narkotika 21 Kg, Dua Terdakwa Berau Dijatuhi Hukuman Berat

    • calendar_month Sabtu, 13 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 662
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb menjatuhkan vonis berat terhadap dua terdakwa kasus peredaran narkotika seberat 21 kilogram. Dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (11/9/2025), Saiful L dijatuhi hukuman mati, sementara Zamzam divonis penjara seumur hidup. Majelis hakim memberikan waktu tujuh hari kepada kedua terdakwa untuk menentukan sikap, apakah menerima […]

  • Pemkab Berau Dorong Ketahanan Pangan Jadi Fondasi Transisi Ekonomi Hijau

    Pemkab Berau Dorong Ketahanan Pangan Jadi Fondasi Transisi Ekonomi Hijau

    • calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.431
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi transisi ekonomi daerah menuju sektor yang lebih berkelanjutan. Komitmen trrsebut disampaikan dalam Lokakarya Menggali Potensi dan Tantangan Ketahanan Pangan Untuk Mendukung Transisi Ekonomi Kabupaten yang digelar oleh Dinas Pangan Berau, Kamis (16/10/2025). Mewakili Bupati Berau, Plt. Asisten Perekonomian dan […]

  • Peraturan Baru Menteri LHK: Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dituntut Hukum

    Peraturan Baru Menteri LHK: Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dituntut Hukum

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 666
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menerbitkan regulasi baru perihal perlindungan terhadap pejuang lingkungan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024. Peraturan ini telah ditandatangani oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada 30 Agustus 2024. Regulasi yang melindungi pejuang lingkungan ini telah resmi diundangkan pada 4 September 2024. Dalam poin pertimbangannya, KLHK menyebut […]

expand_less