Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Distribusi Logistik Pilkada Dimulai H-3 Pencoblosan

Distribusi Logistik Pilkada Dimulai H-3 Pencoblosan

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
  • visibility 563
  • print Cetak

TANJUNG REDEB– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau memastikan kesiapan mereka untuk mendistribusikan logistik Pilkada Serentak tahun 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang.

Proses distribusi logistik akan dimulai pada H-3 atau tiga hari sebelum hari pencoblosan, dengan prioritas utama kepada wilayah-wilayah pedalaman dan kecamatan yang paling terpencil.

Ketua KPU Berau, Budi Harianto menjelaskan bahwa kecamatan-kecamatan seperti Segah, Kelay, dan daerah pesisir akan menjadi fokus utama dalam tahap awal pendistribusian logistik.

“Kami memastikan logistik sampai dengan tepat waktu di wilayah yang lebih sulit dijangkau, seperti kecamatan Segah, Kelay, dan pesisir. Hal ini penting untuk memastikan pemilih di daerah tersebut dapat menyalurkan hak suaranya tanpa hambatan,” ujarnya, Selasa (19/11/2024).

Distribusi logistik tersebut akan dilakukan dengan pendampingan dari aparat keamanan dan tim gabungan dari KPU Berau serta Bawaslu. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kelancaran pendistribusian logistik Pilkada agar tidak terjadi gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kami bekerjasama dengan aparat keamanan untuk mengawal distribusi logistik agar sampai dengan aman di setiap TPS,” tambahnya.

Untuk kecamatan-kecamatan yang lebih dekat, pendistribusian logistik akan dimulai pada H-1 atau sehari sebelum hari pemungutan suara. KPU Berau juga menegaskan bahwa mekanisme dan pola pengamanan yang diterapkan dalam pendistribusian logistik akan mengikuti prosedur yang sudah dijalankan pada pilkada-pilkada sebelumnya, guna menjamin keamanan dan ketertiban.

KPU Berau berharap dengan persiapan dan pengamanan yang matang, proses Pilkada 2024 di Berau dapat berjalan lancar dan demokratis, serta dapat mengakomodasi hak suara seluruh warga dengan baik.

“Semoga proses distribusi nantinya tidak ada kendala berarti, yang pasti kami berkomitmen agar pada hari pemungutan suara nanti berjalan lancar di semua kecamatan,” pungkasnya. (Marta)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kios Pangan Siap Fasilitasi Penjualan Hasil Petani Berau

    Kios Pangan Siap Fasilitasi Penjualan Hasil Petani Berau

    • calendar_month Senin, 25 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 749
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Dinas Pangan Berau terus berupaya menekan inflasi yang masih cukup tinggi, salah satunya dengan mengaktifkan kios pangan. Sudah ada sejak 2018 lalu, kios pangan yang berada di kantor Dinas Pangan Jalan Murjani I Tanjung Redeb, siap memfasilitasi para petani lokal Berau. Diresmikan sejak Oktober 2024 lalu, kios pangan ini menampung hasil petani Berau, […]

  • PSI Dapat Suntikan Kekuatan Baru dari Tokoh Kaltim Mupit Datusahlan

    PSI Dapat Suntikan Kekuatan Baru dari Tokoh Kaltim Mupit Datusahlan

    • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 112
    • 0Komentar

    BERAU – Dalam beberapa tahun terakhir, nama Mupit Datusahlan semakin sering muncul dalam berbagai ruang diskusi publik, mulai dari isu pembangunan desa, kepemudaan, pendidikan, keagamaan hingga politik daerah. Pria yang dikenal sebagai akademisi, aktivis organisasi kepemudaan, mantan kepala kampung, sekaligus pengusaha tersebut dinilai memiliki perjalanan yang berbeda dibanding banyak figur politik muda lainnya di Kabupaten […]

  • Dorong Kemandirian Kampung, Pemkab Berau Fokus pada Pertanian dan Ekonomi Lokal

    Dorong Kemandirian Kampung, Pemkab Berau Fokus pada Pertanian dan Ekonomi Lokal

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.443
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus mendorong peningkatan status kampung melalui penguatan sektor pertanian dan pengelolaan ekonomi berbasis potensi lokal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk mendorong transisi dari Kampung Maju menuju Kampung Mandiri.   Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan bahwa setiap kampung di Berau memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. […]

  • Bupati Berau Instruksikan Poskamling Kembali Aktif, Warga Diminta Gotong Royong Jaga Keamanan

    Bupati Berau Instruksikan Poskamling Kembali Aktif, Warga Diminta Gotong Royong Jaga Keamanan

    • calendar_month Jumat, 12 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.173
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau menginstruksikan agar pos keamanan lingkungan (poskamling) kembali diaktifkan di seluruh wilayah. Instruksi ini tertuang dalam surat edaran Bupati Berau yang mulai berlaku pada Senin, 8 September 2025. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau, Salim, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari edaran Menteri Dalam Negeri yang menekankan […]

  • Diskusi Nasional SMSI akan Mengupas Tuntas Media Baru dan UU ITE

    Diskusi Nasional SMSI akan Mengupas Tuntas Media Baru dan UU ITE

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 2.507
    • 0Komentar

    JAKARTA— Diskusi Nasional yang digelar Selasa (28/10), akan mengupas tuntas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan kehadiran media baru, seperti Podcast, dan Youtube. “Di sini para pemain media baru akan mendapat pemahaman lengkap bagaimana menghadapi ancaman hukuman yang tercantum dalam UU ITE yang baru, yakni No.1 Tahun 2024,” kata Ketua Umum Serikat Media […]

  • 389 Guru Non-ASN di Berau Tak Bisa Ikut PPPK, Disdik Berjuang Carikan Jalan Keluar

    389 Guru Non-ASN di Berau Tak Bisa Ikut PPPK, Disdik Berjuang Carikan Jalan Keluar

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 518
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Dinas Pendidikan Kabupaten Berau memperjuangkan nasib 389 guru non-ASN yang belum memenuhi masa kerja dua tahun dan tidak masuk dalam database pemerintah daerah maupun seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebelumnya. Kelompok guru tersebut tidak dapat mengikuti seleksi PPPK karena tidak terdata dalam sistem resmi pemerintah daerah. Nama mereka juga tidak […]

expand_less