Bupati Minta Kompensasi Pelanggan dan Perbaikan PLTU

BERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mendesak percepatan perbaikan pembangkit listrik menyusul keluhan masyarakat terhadap pasokan listrik yang belum stabil. Pemerintah daerah juga meminta adanya kompensasi bagi pelanggan terdampak dengan besaran mencapai 20 persen.

Desakan itu disampaikan Sri Juniarsih dalam rapat koordinasi yang membahas tuntutan masyarakat atas minimnya pasokan listrik di Kabupaten Berau, Selasa, 27 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah mengajukan tiga tuntutan kepada pihak terkait. Selain kompensasi pelanggan, tuntutan itu mencakup perbaikan pembangkit listrik yang tidak bergantung pada jaringan interkoneksi serta pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Sri Juniarsih mengatakan kompensasi bagi pelanggan terdampak tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Penggantian akan diperhitungkan melalui pemakaian listrik pada periode berikutnya.

“Untuk kompensasi, nanti bukan berupa uang tunai, tetapi listrik yang akan dikonversi ke pemakaian berikutnya. Besarannya bervariasi, ada 10 persen, 15 persen, hingga 20 persen,” ujar Sri Juniarsih dalam rapat tersebut, Selasa (27/10/2026).

Besaran kompensasi tersebut, menurut Sri Juniarsih, bervariasi. Namun, belum dijelaskan secara terperinci mekanisme penentuan persentase maupun waktu penerapannya bagi pelanggan yang mengalami gangguan pasokan listrik.

Selain menuntut kompensasi, Sri Juniarsih meminta percepatan perbaikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang beroperasi di luar sistem interkoneksi.

Perbaikan pembangkit tersebut dinilai perlu menjadi prioritas jangka pendek agar masyarakat tidak harus menunggu penyelesaian pembangunan jaringan interkoneksi untuk memperoleh pasokan listrik yang lebih stabil.

“Kami meminta dalam jangka pendek ini pembangkit yang bukan interkoneksi bisa diperbaiki terlebih dahulu, sambil kita menunggu interkoneksi selesai,” tegasnya.

Menurut Sri Juniarsih, penanganan persoalan kelistrikan membutuhkan langkah yang dapat segera dilaksanakan. Sebab, penyelesaian jaringan interkoneksi masih memerlukan proses pembangunan.

Pengembangan jaringan interkoneksi kelistrikan di Kalimantan Timur sendiri ditargetkan rampung pada 2027. Target tersebut mengemuka dalam pembahasan bersama Gubernur Kalimantan Timur dan PLN, dengan rencana pengembangan jaringan yang menjangkau seluruh wilayah provinsi.

Meski demikian, pemerintah daerah meminta agar penanganan gangguan listrik di Berau tidak sepenuhnya bergantung pada penyelesaian proyek tersebut.

Di sisi lain, Sri Juniarsih turut mendorong perusahaan untuk berkontribusi melalui program CSR. Bantuan tersebut diharapkan dapat diarahkan pada kebutuhan masyarakat di sejumlah lokasi, termasuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

“CSR juga kami minta bisa diarahkan ke titik-titik tertentu, misalnya di ruang terbuka hijau,” ungkapnya.

Persoalan pasokan listrik di Kabupaten Berau menjadi perhatian karena gangguan yang berulang berdampak pada aktivitas masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan usaha.

Pemerintah Kabupaten Berau berharap tiga tuntutan yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti, terutama percepatan perbaikan pembangkit dan kejelasan mekanisme kompensasi bagi pelanggan terdampak.

Sementara itu, realisasi perbaikan pembangkit dan penerapan kompensasi masih membutuhkan kepastian lebih lanjut dari pihak terkait. (adv/afn)