Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Inflasi Berau Tertinggi di Kaltim, Oktavia Minta Pemkab Segera Tekan Lonjakan Harga Kebutuhan

Inflasi Berau Tertinggi di Kaltim, Oktavia Minta Pemkab Segera Tekan Lonjakan Harga Kebutuhan

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 16 Okt 2024
  • visibility 551
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

Tanjung Redeb — Anggota DPRD Berau termuda, Oktavia angkat bicara terkait persoalan inflasi yang mencatat Kabupate Berau sebagai daerah inflasi tertinggi se-Kalimantan Timur (Kaltim).

Pada September tahun 2024, tercatat inflasi Kabupaten Berau mencapai 3,34 persen. Hal itupun menjadi sorotan Okta, yang juga mengimbau agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dapat segera turun tangan mengatasi persoalan tingginya inflasi di Bumi Batiwakkal.

Politisi Partai Nasdem ini mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk menekan lonjakan inflasi tersebut, terutama yang berdampak langsung pada kebutuhan pokok masyarakat.

“Kami sangat prihatin dengan angka inflasi di Berau yang mencapai 3,34 persen. Ini menjadi sinyal bahwa Pemkab perlu segera menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menekan lonjakan harga, terutama di sektor kebutuhan pokok yang paling terpengaruh,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti terkait harga makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami kenaikan signifikan hingga 4,67 persen, serta sektor kesehatan yang melonjak hingga 5,57 persen.

Menurutnya, kenaikan di kedua sektor tersebut memberikan beban berat bagi masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah yang paling terdampak.

“Kenaikan di sektor makanan dan kesehatan sangat dirasakan oleh masyarakat. Ini menjadi beban besar bagi mereka yang memiliki daya beli terbatas, khususnya masyarakat menengah ke bawah,” tandasnya. (Adv)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Berau Dipantau dalam Penilaian Arindama, Kampung Diminta Tunjukkan Pencapaian Pembangunan

    Berau Dipantau dalam Penilaian Arindama, Kampung Diminta Tunjukkan Pencapaian Pembangunan

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.809
    • 0Komentar

    BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau mengikuti proses penilaian Arindama Bidang Pembangunan Wilayah Pedesaan yang digelar secara daring bersama tim penilai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baru-baru ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMK), Tentram Rahayu, menjelaskan bahwa dalam proses verifikasi, pihaknya memaparkan kondisi objektif seluruh kampung di Berau. Penilaian mencakup berbagai indikator, seperti […]

  • Anggaran Porprov Kaltim Disorot, Baplitbang Tegaskan Proses Sesuai Aturan

    Anggaran Porprov Kaltim Disorot, Baplitbang Tegaskan Proses Sesuai Aturan

    • calendar_month Senin, 9 Jun 2025
    • account_circle Redaksi Beraunews
    • visibility 598
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baplitbang) Kabupaten Berau sebagai ujung tombak penganggaran sedang diguncang permasalahan penganggaran event olahraga tingkat provinsi yakni Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim. Setelah melakukan pertemuan mitra kerja bersama DPRD beberapa waktu lalu pun, pembahasan soal anggaran ini juga disorot. DPRD Berau memberikan masukan agar alokasi anggaran bisa dilakukan […]

  • Hadapi Tantangan Anggaran, Bupati Berau Tekankan Kolaborasi dan Kinerja Tepat Sasaran di RKPD 2027

    Hadapi Tantangan Anggaran, Bupati Berau Tekankan Kolaborasi dan Kinerja Tepat Sasaran di RKPD 2027

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Bupati Berau Sri Juniarsih menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Berau Tahun 2027, Selasa, 7 April 2026. Dalam forum tersebut, Sri menyatakan berbagai masukan dari peserta Musrenbang menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama di tengah kondisi yang penuh tantangan. “Di […]

  • Dedy Okto Dorong Kebersihan Sungai Berau: Kapal Pengangkut Sampah Harus Beroperasi Maksimal

    Dedy Okto Dorong Kebersihan Sungai Berau: Kapal Pengangkut Sampah Harus Beroperasi Maksimal

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 381
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Berau untuk lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ia menegaskan bahwa sungai memegang peranan penting sebagai sumber utama air baku yang kemudian diolah oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Dedy menilai bahwa kesadaran […]

  • Lapak UMKM di CFD Sungai Segah: Strategi DPRD Berau untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat

    Lapak UMKM di CFD Sungai Segah: Strategi DPRD Berau untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat

    • calendar_month Rabu, 16 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 505
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Adanya space atau ruang yang diberikan kepada UMKM untuk menjajakan produknya pada gelaran Car Free Day (CFD) di sepanjang tepian Sungai Segah, mendapat apresiasi dari DPRD Berau. Ditemui pada Minggu (13/10/2024) pagi, anggota DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto mengatakan jika lapak berjualan yang disediakan bagi para UMKM sangat bagus. Karena bisa meningkatkan […]

  • PKKPRL Jadi Kunci Penataan dan Kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang Laut, Ada Sanksi Pidana Kalau Melanggar

    PKKPRL Jadi Kunci Penataan dan Kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang Laut, Ada Sanksi Pidana Kalau Melanggar

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 178
    • 0Komentar

    SAMARINDA – Akademisi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman (Unmul), Muchlis Efendi, menegaskan bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) kini menjadi instrumen penting dalam mengatur pemanfaatan wilayah laut di Indonesia. Menurut Muchlis, PKKPRL merupakan bentuk persetujuan dari negara kepada pihak tertentu, baik individu maupun badan usaha, untuk memanfaatkan ruang laut sesuai dengan […]

expand_less