Kemarau Diprediksi Panjang, Berau Laporkan Upaya Mitigasi dan Kendala Lahan Terdampak Intrusi Air Laut
- account_circle admin
- calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
- visibility 291
- print Cetak
JAKARTA — Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyatakan pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi untuk melindungi sektor pertanian dari ancaman musim kemarau panjang tahun ini. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi mitigasi kekeringan lahan yang digelar Kementerian Pertanian, Senin, 20 April 2026.
Dalam forum tersebut, Sri Juniarsih menyampaikan sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Langkah itu antara lain perbaikan jaringan irigasi melalui sistem perpompaan dan perpipaan, pembangunan embung, penyediaan pompa air, serta pembangunan parit dam.
Pemerintah daerah juga melakukan pemeliharaan irigasi tersier di empat kecamatan sentra produksi padi sawah. Selain itu, disiapkan alat panen dan mesin pengering (dryer) berkapasitas 10 ton untuk menjaga produktivitas pertanian.
Meski demikian, Sri Juniarsih mengakui masih terdapat kendala di lapangan. Salah satunya adalah lahan sawah yang terdampak intrusi air laut sehingga tidak dapat dipanen.
“Pemerintah Kabupaten Berau siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan memperkuat mitigasi agar dampak kemarau bisa diminimalkan,” ujarnya, Selasa, 21 April 2026.
Rapat koordinasi tersebut digelar pemerintah pusat sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Mei hingga Oktober. Dalam pertemuan itu, Kementerian Pertanian menekankan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini untuk menekan dampak kekeringan, khususnya pada sektor pertanian.
Sejumlah langkah yang dibahas meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan, optimalisasi sumber daya air, serta percepatan penerapan teknologi pertanian adaptif, termasuk sistem irigasi efisien dan program pompanisasi.
Menanggapi laporan dari daerah, Kementerian Pertanian disebut telah menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung penanganan di lapangan. Pemerintah daerah diminta segera melengkapi administrasi sebagai syarat penyaluran bantuan.
Melalui koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi untuk menjaga ketahanan pangan dan melindungi petani di tengah potensi kemarau panjang. (tnr/adv)
- Penulis: admin
