Komisi II DPRD Berau Soroti Masalah Lahan dan Harga TBS Sawit dalam Rapat Evaluasi

TANJUNG REDEB– Komisi II DPRD Kabupaten Berau menggelar rapat evaluasi dengan Dinas Perkebunan (Disbun) untuk membahas sejumlah permasalahan yang hingga kini belum menemukan solusi konkret dalam dunia pertanian di Kabupaten Berau.

Rapat yang digelar pada Rabu (8/1/2025), ini berfokus pada kondisi objektif di lapangan terkait beberapa sektor perkebunan, termasuk masalah lahan pertanian, distribusi pupuk, harga tandan buah sawit (TBS), serta perizinan yang berkaitan dengan kerja sama antara masyarakat dan perusahaan.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, yang diwakili oleh anggota komisi Agus Uriansyah, menegaskan bahwa rapat tersebut mengungkapkan banyaknya persoalan yang masih mengganggu masyarakat petani.

Menurutnya, dari keterangan yang diberikan oleh pihak Disbun Berau, banyak masalah yang belum terselesaikan, di antaranya adalah banyak warga yang tidak memiliki sertifikat lahan dan masih banyaknya masalah di tingkat perusahaan yang menyangkut kepentingan lokal maupun pribadi.

“Dari rapat tadi ternyata masih banyak masalah-masalah yang timbul. Berdasarkan hasil diskusi kami, banyak warga yang tidak memiliki sertifikat lahan, banyak juga perusahaan yang masih bermasalah, baik dengan persoalan lokal maupun individu. Ini menjadi perhatian besar bagi kami,” ujarnya.

Salah satu masalah serius yang diangkat dalam rapat tersebut adalah pembebasan lahan masyarakat yang terhambat oleh sengketa baik antarperorangan maupun dengan perusahaan. Selain itu, harga yang diterapkan kepada petani sawit oleh pengepul juga menjadi sorotan. Menurut laporan yang diterima Komisi II, terdapat ketidaksinkronan harga TBS yang berdampak pada kesejahteraan petani.

Agus Uriansyah menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap masalah ini. “Dengan beberapa permasalahan yang kami anggap serius, kami akan melakukan sidak. Kami tidak bisa berdiam diri, karena ini sudah menyangkut kehidupan banyak orang. Jika para petani sawit tidak dapat menjual hasil kebunnya kepada perusahaan, itu juga akan menjadi masalah besar,” pungkasnya.

Komisi II DPRD Kabupaten Berau berkomitmen untuk terus memantau perkembangan sektor perkebunan di daerah ini. Mereka juga berencana untuk melakukan inspeksi mendalam guna memastikan bahwa setiap masalah dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan demi kesejahteraan petani dan kelangsungan industri perkebunan di Berau. (Marta)