Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekobis » Komisi II DPRD Berau Soroti Masalah Lahan dan Harga TBS Sawit dalam Rapat Evaluasi

Komisi II DPRD Berau Soroti Masalah Lahan dan Harga TBS Sawit dalam Rapat Evaluasi

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 9 Jan 2025
  • visibility 919
  • print Cetak

TANJUNG REDEB– Komisi II DPRD Kabupaten Berau menggelar rapat evaluasi dengan Dinas Perkebunan (Disbun) untuk membahas sejumlah permasalahan yang hingga kini belum menemukan solusi konkret dalam dunia pertanian di Kabupaten Berau.

Rapat yang digelar pada Rabu (8/1/2025), ini berfokus pada kondisi objektif di lapangan terkait beberapa sektor perkebunan, termasuk masalah lahan pertanian, distribusi pupuk, harga tandan buah sawit (TBS), serta perizinan yang berkaitan dengan kerja sama antara masyarakat dan perusahaan.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, yang diwakili oleh anggota komisi Agus Uriansyah, menegaskan bahwa rapat tersebut mengungkapkan banyaknya persoalan yang masih mengganggu masyarakat petani.

Menurutnya, dari keterangan yang diberikan oleh pihak Disbun Berau, banyak masalah yang belum terselesaikan, di antaranya adalah banyak warga yang tidak memiliki sertifikat lahan dan masih banyaknya masalah di tingkat perusahaan yang menyangkut kepentingan lokal maupun pribadi.

“Dari rapat tadi ternyata masih banyak masalah-masalah yang timbul. Berdasarkan hasil diskusi kami, banyak warga yang tidak memiliki sertifikat lahan, banyak juga perusahaan yang masih bermasalah, baik dengan persoalan lokal maupun individu. Ini menjadi perhatian besar bagi kami,” ujarnya.

Salah satu masalah serius yang diangkat dalam rapat tersebut adalah pembebasan lahan masyarakat yang terhambat oleh sengketa baik antarperorangan maupun dengan perusahaan. Selain itu, harga yang diterapkan kepada petani sawit oleh pengepul juga menjadi sorotan. Menurut laporan yang diterima Komisi II, terdapat ketidaksinkronan harga TBS yang berdampak pada kesejahteraan petani.

Agus Uriansyah menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap masalah ini. “Dengan beberapa permasalahan yang kami anggap serius, kami akan melakukan sidak. Kami tidak bisa berdiam diri, karena ini sudah menyangkut kehidupan banyak orang. Jika para petani sawit tidak dapat menjual hasil kebunnya kepada perusahaan, itu juga akan menjadi masalah besar,” pungkasnya.

Komisi II DPRD Kabupaten Berau berkomitmen untuk terus memantau perkembangan sektor perkebunan di daerah ini. Mereka juga berencana untuk melakukan inspeksi mendalam guna memastikan bahwa setiap masalah dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan demi kesejahteraan petani dan kelangsungan industri perkebunan di Berau. (Marta)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tragis, Pelajar di Samarinda Meninggal Setelah Pakai Sepatu Sempit Bertahun-tahun

    Tragis, Pelajar di Samarinda Meninggal Setelah Pakai Sepatu Sempit Bertahun-tahun

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 261
    • 0Komentar

    SAMARINDA — Seorang pelajar SMK di Samarinda, Mandala (16), meninggal dunia setelah mengalami sakit yang diduga berawal dari penggunaan sepatu sekolah yang tidak sesuai ukuran. Peristiwa ini menyisakan duka mendalam sekaligus menjadi sorotan terkait kondisi ekonomi keluarga dan akses terhadap kebutuhan dasar. Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, mengungkapkan pihaknya menerima laporan pada 25 April […]

  • Kekerasan TNI Masih Berlanjut; Revisi UU TNI Tak Cegah Kekerasan TNI

    Kekerasan TNI Masih Berlanjut; Revisi UU TNI Tak Cegah Kekerasan TNI

    • calendar_month Kamis, 20 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.048
    • 0Komentar

    Beraunews — Pada 17 Maret 2025, seorang prajurit TNI AL Lhokseumawe, Kelasi Dua DI, menembak mati Hasfiani alias Imam, seorang sales mobil yang juga bekerja sebagai perawat di Puskesmas Babah Buloh, Kabupaten Aceh Utara. Di hari yang sama, tiga orang Polisi juga tewas ditembak oleh oknum TNI ketika menggerebek judi sabung ayam di Way Kanan, […]

  • KSBSI Kaltim Imbau Peringatan May Day Digelar Tanpa Aksi

    KSBSI Kaltim Imbau Peringatan May Day Digelar Tanpa Aksi

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 232
    • 0Komentar

    BERAU — Johansyah dari LBH KSBSI Kalimantan Timur menyatakan rencana aksi yang akan dilakukan Federasi Hukatan di Kabupaten Berau tidak melalui koordinasi dengan pihak konfederasi. “Untuk besok, secara umum tidak ada agenda aksi dari KSBSI. Hanya kelihatannya dari Hukatan yang merencanakan aksi,” kata Johansyah saat dikonfirmasi, Kamis, (30/4). Ia menjelaskan, pihaknya baru menerima tembusan surat […]

  • Keluhan Warga Soal Jalan Tak Beraspal, DPRD Berau Desak OPD Terkait

    Keluhan Warga Soal Jalan Tak Beraspal, DPRD Berau Desak OPD Terkait

    • calendar_month Senin, 3 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 562
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Kondisi infrastruktur jalan di beberapa kampung di Kabupaten Berau yang belum memadai menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman. Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) agar segera mengakomodir keluhan masyarakat terkait jalan yang masih belum tersentuh pengaspalan. “Memang ada beberapa kampung yang belum […]

  • Dana Desa Tertahan di Puluhan Kampung Berau, Banyak Perangkat Disebut Belum Bisa Komputer

    Dana Desa Tertahan di Puluhan Kampung Berau, Banyak Perangkat Disebut Belum Bisa Komputer

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 461
    • 0Komentar

    BERAU – Penyaluran Dana Desa tahap pertama di Kabupaten Berau masih terkendala di sejumlah kampung. Hingga awal Mei 2026, masih terdapat 44 kampung yang belum dapat mencairkan dana lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) belum ditetapkan. Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Agus Salim, mengatakan dari total 100 kampung […]

  • Bongkar 665 Kasus BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Negara Capai Rp1,2 Triliun

    Bongkar 665 Kasus BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Negara Capai Rp1,2 Triliun

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 349
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia berhasil mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG bersubsidi dalam kurun waktu 2025 hingga awal 2026. Mengutip CNN Indonesia, total terdapat 665 kasus yang berhasil dibongkar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun. Wakabareskrim Polri, Nunung Syaifudin, menyebut angka kerugian tersebut berasal dari praktik penyalahgunaan subsidi […]

expand_less