Wabup Gamalis: Ini Arahan Penting Jokowi untuk Semua Daerah!

IKN- Hadir dalam rapat bersama kepala daerah se-Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN) pada Selasa (13/8/2024), Wabup Berau Gamalis mengatakan jika sesuai arahan Presiden Jokowi maka kebijakan yang dibuat daerah harus sejalan dengan pemerintah pusat.

Presiden Jokowi saat rapat didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR/Plt. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri ATR/BPN dan Plt. Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Dalam rapat ini, Presiden RI Joko Widodo juga memberikan pengarahan sekaligus pembekalan dan pengenalan kepada seluruh Kepala Daerah mulai dari Gubernur, Walikota, Bupati dan Wakil Bupati se-Indonesia untuk Ibu Kota Nusantara, yang sedang dalam progres pembangunan,” terang Gamalis.

Tujuan dari pertemuan rapat itu juga pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan, untuk membangun IKN sesuai keinginan dan desain pemerintah, meskipun memakan waktu yang cukup lama.

“Kabupaten Berau dengan potensi pariwisatanya dan sebagai mitra Ibu Kota Negara, akan membawa dampak yang baik untuk Kabupaten Berau, baik dari segi ekonomi, pembangunan, serta pengembangan ekonomi kreatif. Dan sebagai mitra harus siap dari segala sisi, baik saran dan prasana maupun insfrastrukturnya,” tutupnya.

Dipimpin langsung Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pertemuan dengan para gubernur dan kepala daerah di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, berlangsung lancar.

Dalam pertemuan tersebut, salah satunya yang ditekankan oleh Presiden Jokowi adalah bagaimana agar kebijakan pemerintah pusat dan daerah bisa selaras. Presiden menegaskan bahwa Kepala Daerah harus memahami skala prioritas sehingga arahnya bisa sejalan dengan pemerintah pusat.

“Kebijakan yang harus sejalan itu, terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan strategis, agar pemerintah pusat dan daerah tidak saling bersinggungan,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden mencontohkan pembuatan waduk dan irigasi priner yang memakan biaya besar, dengan pembiayaan dari pemerintah pusat. Sedangkan untuj irigasi sekunder dan tersiernya seharusnya dikerjakan oleh pemerintah provinsi.

“Saya ingin sampaikan, bahwa Kepala Daerah adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat, juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” tambah Jokowi. (tim)