Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekobis » Prabowo Ambil Alih Kendali Ekspor SDA, Sawit hingga Batu Bara Kini Wajib Lewat BUMN

Prabowo Ambil Alih Kendali Ekspor SDA, Sawit hingga Batu Bara Kini Wajib Lewat BUMN

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
  • visibility 373
  • print Cetak

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Kebijakan tersebut diumumkan langsung dalam rapat paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Melalui aturan baru itu, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

Komoditas yang dimaksud meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi.

“Hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam,” ujar Prabowo.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas nasional sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap arus perdagangan sumber daya alam Indonesia ke luar negeri.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal,” tegasnya.

Prabowo menjelaskan, BUMN nantinya berperan sebagai fasilitas pemasaran atau marketing facility bagi pelaku usaha. Hasil penjualan ekspor selanjutnya tetap diteruskan kepada perusahaan pengelola komoditas tersebut.

Dengan sistem itu, pemerintah menilai pengawasan terhadap nilai ekspor, aliran devisa, hingga tata niaga komoditas SDA dapat dilakukan lebih ketat dan transparan.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring,” katanya.

Pemerintah juga menilai kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam nasional.

Langkah ini menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintahan Prabowo dalam memperkuat kontrol negara terhadap perdagangan komoditas unggulan Indonesia di pasar global. (.tnr)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kerusakan Baterai Jadi Penyebab Utama Padamnya PJUTS di Berau

    Kerusakan Baterai Jadi Penyebab Utama Padamnya PJUTS di Berau

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 205
    • 0Komentar

    BERAU – Persoalan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang kerap padam di sejumlah wilayah Kabupaten Berau masih menjadi keluhan masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan, terutama di ruas jalan yang minim penerangan. Salah seorang warga Sambaliung, RY, mengaku sering menjumpai lampu jalan yang tidak berfungsi, terutama […]

  • Ini Aib! Jalan Rusak Perlu Perbaikan

    Ini Aib! Jalan Rusak Perlu Perbaikan

    • calendar_month Selasa, 13 Agt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 1.149
    • 0Komentar

    Gunung Tabur – Usai melakukan penandatanganan permohonan status tanggap darurat kondisi jalan longsor di ruas simpang 3 Maluang hingga batas Bulungan, Bupati Berau Sri Juniarsih melakukan peninjauan ke beberapa titik jalan longsor. Dari 3 titik yang ditinjau, Bupati dengan tegas meminta DPUPR Provinsi segera melakukan penanganan. Apalagi dengan adanya anggaran yang sudah pasti ada yakni […]

  • Pilkada Berau 2024: MP-AW Resmi Diusung oleh Empat Partai Terkenal

    Pilkada Berau 2024: MP-AW Resmi Diusung oleh Empat Partai Terkenal

    • calendar_month Senin, 26 Agt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 1.139
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Madri Pani (MP) dan Agus Wahyudi (AW) resmi mengantongi empat rekomendasi dari empat partai, yang mengusung kedua pasangan calon tersebut untuk melaku ke Pilkada 2024. Rekomendasi tersebut diantaranya dikeluarkan oleh Partai Nasdem, PKB, Hanura dan PDI-P, yang diambil langsung oleh MP dan AW ke DPP Partai bersangkutan, beberapa hari lalu. Kabar itu dibenarkan […]

  • BMKG Imbau Warga Pesisir Tenang, Tsunami Berpotensi Landa Wilayah Timur Indonesia

    BMKG Imbau Warga Pesisir Tenang, Tsunami Berpotensi Landa Wilayah Timur Indonesia

    • calendar_month Rabu, 30 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 641
    • 0Komentar

    Jakarta – Gempa bumi dahsyat mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia, Rabu (30 Juli) pagi, dengan kekuatan magnitudo 8,7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) langsung mengeluarkan peringatan dini tsunami, menyusul potensi dampak gelombang laut ke sejumlah wilayah Indonesia. “Berdasarkan analisis kami, gempa ini berpotensi memicu tsunami dengan status waspada di beberapa wilayah Indonesia,” kata Direktur […]

  • Korsleting Listrik Diduga Picu Kebakaran Kantor PT Tumbu Surya di Jalan HARM Ayoeb Gunung Tabur

    Korsleting Listrik Diduga Picu Kebakaran Kantor PT Tumbu Surya di Jalan HARM Ayoeb Gunung Tabur

    • calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 389
    • 0Komentar

    BERAU — Kebakaran melanda bangunan kantor milik PT Tumbu Surya di Jalan H.A.R.M Ayoeb, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Sabtu dini hari, (18/4). Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 03.50 WITA dan mengakibatkan bangunan kantor mengalami kerusakan berat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Berau, Rakhmadi, mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat pada pukul 04.05 […]

  • Sengketa Tapal Batas Belum Selesai, DPRD Berau Minta Posko Keamanan Tetap Berjaga

    Sengketa Tapal Batas Belum Selesai, DPRD Berau Minta Posko Keamanan Tetap Berjaga

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 493
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — DPRD Kabupaten Berau meminta agar posko keamanan di wilayah sengketa tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur tetap dipertahankan hingga persoalan batas wilayah tersebut selesai. Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Berau yang membahas perkembangan sengketa batas wilayah yang hingga kini belum menemukan penyelesaian. Wakil Ketua I […]

expand_less