Optimalkan SIPD-RI untuk Pengelolaan Keuangan Daerah

TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau, Gamalis, memaparkan komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dalam kegiatan Validasi Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Ukur 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Kamis, 18 Juni 2026.

Dalam pemaparannya, Gamalis menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurutnya, tata kelola keuangan yang efektif menjadi salah satu fondasi untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Berau yang maju, unggul, berkelanjutan, makmur, dan sejahtera.

Ia menjelaskan, proses penyusunan program pembangunan daerah selalu diawali dengan penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kampung, kecamatan hingga Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setiap usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk dibahas dan diverifikasi sesuai tahapan serta kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Pada kesempatan tersebut, Gamalis memaparkan enam komitmen utama Pemerintah Kabupaten Berau dalam pengelolaan keuangan daerah. Keenam komitmen tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran, keteraturan dan kepastian hukum, kemanfaatan anggaran bagi masyarakat, serta penguatan integritas dan pencegahan korupsi.

Penerapan prinsip transparansi dilakukan melalui publikasi dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, keterbukaan informasi keuangan daerah, serta pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sementara itu, aspek akuntabilitas diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Berau juga menerapkan disiplin anggaran dengan memastikan seluruh belanja daerah sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan dan mengedepankan efisiensi penggunaan anggaran. Pengelolaan keuangan daerah turut didukung melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Terintegrasi (SIPD-RI) guna menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, Gamalis menegaskan bahwa seluruh kebijakan anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan dasar, percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, pembangunan infrastruktur, serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan bertanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Berau berharap setiap program pembangunan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.(ADV/TNR)