Bupati Berau Minta BPH Migas Evaluasi Kuota BBM, Singgung Harga Eceran Tak Masuk Akal
- account_circle beraunews
- calendar_month 40 menit yang lalu
- visibility 14
- print Cetak
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Berau meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengevaluasi kecukupan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayahnya. Persoalan yang disorot bukan hanya kelancaran distribusi, tetapi juga keterbatasan kuota yang dinilai perlu menjadi bagian dari evaluasi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Permintaan itu disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dalam audiensi dengan BPH Migas di Auditorium Cendrawasih, Kantor Pusat BPH Migas, Jakarta, Senin (28/9/2026). Bupati didampingi Ketua DPRD Berau Dedy Okto Noryanto dan diterima Anggota Komite BPH Migas Elman Salman Arief.
Sri Juniarsih menyampaikan masyarakat Berau masih menghadapi kesulitan mendapatkan BBM, baik bersubsidi maupun nonsubsidi. Kondisi itu terlihat dari antrean di sejumlah SPBU serta meningkatnya harga BBM di tingkat pengecer.
” Dengan kewenangan kami yang terbatas, kami terus berupaya agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dan tersalurkan secara merata. Saat ini, harga BBM di tingkat pengecer sudah berada di angka yang tidak masuk akal, dan hal ini harus segera disikapi,” tegas Sri Juniarsih.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga perlu dilihat dari kecukupan kuota dan mekanisme distribusi hingga ke wilayah kecamatan. Berau memiliki wilayah luas dengan jarak antarkecamatan yang cukup jauh, sementara saat ini terdapat 13 SPBU yang melayani kebutuhan masyarakat.
Pemkab Berau sebelumnya telah mengajukan penambahan kuota kepada pemerintah pusat. Pada 29 September 2025, Pemkab Berau mengusulkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar sebesar 37.141 kiloliter (KL) dan Pertalite sebesar 83.201 KL. Usulan kembali disampaikan pada 25 November 2025 melalui surat kepada BPH Migas yang diketahui dan ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Setelah penetapan kuota nasional pada Februari 2026, Berau memperoleh alokasi 44.800 KL. Sementara berdasarkan data kebutuhan yang disampaikan Pemkab Berau, kebutuhan di lapangan mencapai sekitar 25.895 KL untuk Bio Solar dan 47.312 KL untuk Pertalite.
Kondisi itu menjadi dasar Pemkab Berau meminta evaluasi terhadap kecukupan kuota dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan masyarakat, jumlah kendaraan, serta karakteristik wilayah Berau. (afn/adv)
- Penulis: beraunews
