Berau Masih Bergantung Pasokan Pangan dari Luar, Kemarau Panjang Tambah Tekanan

BERAU — Musim kemarau yang lebih panjang pada 2026 mulai memberi tekanan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Berau. Persoalannya tak hanya menyangkut berkurangnya ketersediaan air untuk pertanian, tetapi juga tingginya ketergantungan daerah terhadap pasokan sejumlah komoditas pangan dari luar Berau.

Suwarno, mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang, dalam tulisannya berjudul Strategi Menjaga Stabilitas Ketahanan Pangan pada Musim Kemarau dan Kabut Asap di Kabupaten Berau, menyebut produksi pangan lokal dalam kondisi normal pun belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Data yang dirangkum dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Pangan Kabupaten Berau menunjukkan kebutuhan beras mencapai 21.687,05 ton, sedangkan produksi lokal tercatat 9.710 ton. Artinya, masih terdapat selisih besar yang harus dipenuhi dari sumber lain.

Kondisi serupa terlihat pada sejumlah komoditas pangan. Kebutuhan daging ayam ras tercatat 2.637,22 ton dengan produksi lokal 1.798 ton. Kebutuhan telur ayam ras mencapai 2.105 ton, sementara produksinya 1.637 ton.

Ketergantungan lebih tinggi terjadi pada sejumlah sayuran dan buah. Produksi wortel dan sawi putih atau petsai dalam data tersebut tercatat nihil, sementara kebutuhannya masing-masing mencapai 265,05 ton dan 202,68 ton. Produksi jeruk hanya sekitar 5 ton dari kebutuhan 466,45 ton.

Menurut Suwarno, Berau pada umumnya jarang menghadapi kemarau panjang. Namun perubahan iklim global, termasuk fenomena El Niño, dapat mengubah pola tersebut. Dalam tulisannya, ia menyebut musim kemarau pada 2026 berlangsung lebih panjang dibanding tahun sebelumnya.

Dampak yang paling terasa adalah berkurangnya debit dan sumber air yang dibutuhkan sektor pertanian. Kondisi itu berpotensi menekan produksi sayuran sekaligus mendorong kenaikan harga produk pertanian.

Situasi di lapangan menunjukkan dampak kekeringan telah dirasakan petani. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Berau pada Agustus 2026 melaporkan sejumlah sentra produksi mengalami gagal panen atau puso akibat minimnya pasokan air, antara lain di Buyung-Buyung, Semurut, Merancang, dan Melati Jaya.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika kemarau panjang dibarengi kebakaran hutan dan lahan. Suwarno menilai kabut asap dari kebakaran bukan hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga dapat mengganggu jalur transportasi darat, laut, maupun udara.

Gangguan transportasi tersebut berisiko menghambat masuknya pasokan pangan ke Berau. Kondisi ini menjadi penting karena sebagian kebutuhan pangan masyarakat masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas sebelumnya juga mengatakan perubahan iklim mulai memberikan tekanan terhadap sektor pertanian. Ia menilai kemarau menjadi gambaran betapa produksi pangan masih sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Pernyataan tersebut dimuat Swara Kaltim pada 1 September 2026.

Pemerintah Kabupaten Berau juga mencatat risiko kebakaran meningkat selama kemarau. Dalam peringatan Hari Jadi Berau pada September lalu, pemerintah menyebut jumlah hotspot sempat mencapai 779 titik per 29 Agustus 2026 sebelum turun menjadi 50 titik pada periode 9 September.

Suwarno menawarkan sejumlah strategi untuk memperkuat ketahanan pangan menghadapi situasi tersebut. Salah satunya mengoptimalkan pemanfaatan air melalui jaringan irigasi di wilayah yang memiliki waduk atau bendungan serta memperkuat program pompanisasi di kawasan yang masih memiliki sumber air.

Penggunaan irigasi tetes, pengembangan hidroponik, pembangunan embung, hingga pemberian prioritas air bagi tanaman pangan utama juga dinilai perlu diperluas.

Strategi lain adalah menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi kemarau. Jagung, ubi jalar, singkong, kacang-kacangan, serta varietas padi tahan kekeringan disebut dapat menjadi pilihan. Jadwal tanam juga perlu disesuaikan agar masa panen tidak bertepatan dengan puncak musim kemarau.

Diversifikasi pangan, menurut dia, penting agar ketahanan pangan daerah tidak bergantung pada satu komoditas.

Upaya tersebut perlu dibarengi dengan konservasi tanah dan air, penggunaan bahan organik dan mulsa untuk mempertahankan kelembapan tanah, serta penyampaian informasi perubahan iklim kepada masyarakat secara lebih luas.

Suwarno juga menekankan pentingnya cadangan pangan, baik di tingkat masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat dapat menyimpan bahan pangan strategis untuk mengantisipasi gangguan distribusi, sementara pemerintah melalui Perum Bulog perlu memastikan ketersediaan stok ketika kemarau berkepanjangan terjadi.

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi bagian lain dari strategi tersebut. Sebab, semakin luas kebakaran dan kabut asap, semakin besar pula risiko gangguan terhadap distribusi dan stabilitas pangan di Berau.

Dengan produksi lokal yang masih terbatas, kemarau panjang bukan semata persoalan cuaca bagi Berau. Gangguan pada produksi, sumber air, hingga jalur distribusi dapat bertemu pada satu persoalan yang sama: ketersediaan pangan dan harga yang harus ditanggung masyarakat.(*afn)