KKP Turun Lapangan, Usulan Koperasi Nelayan Merah Putih Berau Masih Menunggu Putusan
- account_circle redaksi Beraunews
- calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
- visibility 750
- print Cetak
Tanjung Redeb – Dinas Perikanan Kabupaten Berau masih menunggu hasil survei dan penilaian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait usulan pembentukan Koperasi Nelayan Merah Putih di sejumlah kampung pesisir.
Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, mengatakan survei lapangan telah dilakukan oleh tim yang ditunjuk KKP dengan melibatkan unsur perguruan tinggi. Tim tersebut berasal dari Institut Pertanian Bogor (IPB) serta beberapa perguruan tinggi lainnya.
“Tim surveilling dari KKP kemarin melibatkan perguruan tinggi, IPB jadi motor penggeraknya. Ada empat orang yang turun langsung ke lapangan,” ujar Abdul Majid. Kamis, (22/01).
Survei dilaksanakan pada 11 Desember lalu dengan menyasar dua lokasi yang diusulkan, yakni Kampung Buyung-Buyung dan Kampung Biduk-Biduk. Selama sekitar satu minggu, tim melakukan peninjauan lapangan dengan pendampingan dari jajaran bidang perikanan tangkap Dinas Perikanan Berau.
“Hasilnya sampai sekarang belum ada konfirmasi lanjutan. Kita masih menunggu penilaian dari KKP, apakah lokasi yang kita usulkan ini dinilai layak atau tidak,” jelasnya.
Abdul Majid menyebutkan, penetapan kampung nelayan Merah Putih sepenuhnya menjadi kewenangan KKP, karena terdapat sejumlah parameter dan indikator yang harus dipenuhi. Pemerintah daerah hanya bertugas mengusulkan lokasi.
“Kita belum tahu apakah nanti yang ditetapkan satu atau dua lokasi. Semua tergantung hasil audit dan penilaian dari KKP,” tambahnya.
Menurutnya, apabila program ini terealisasi, dampaknya akan sangat besar bagi nelayan di Berau. Selain membuka peluang pembangunan fasilitas pendukung seperti pabrik pengolahan ikan, hingga pabrik es, program ini juga diyakini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan kecil.
“Tujuan utamanya tetap meningkatkan pendapatan nelayan. Nelayan kecil ini yang paling membutuhkan dukungan, terutama permodalan, mesin, alat tangkap, hingga kebutuhan BBM,” jelas Abdul Majid.
Ia menambahkan, selama ini nelayan kecil kerap bergantung pada penampung karena keterbatasan modal. Melalui koperasi, diharapkan tata kelola usaha perikanan dan akses permodalan nelayan bisa menjadi lebih baik.
“Fungsi dinas adalah membina nelayan kecil, termasuk memastikan kebutuhan BBM dan pendataan nelayan, tentu dengan tetap berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait,” tutupnya.(Dvn)
- Penulis: redaksi Beraunews
