Derawan hingga Maratua Butuh Pasokan Air Memadai

JAKARTA – Popularitas destinasi wisata Kabupaten Berau membawa konsekuensi terhadap kebutuhan infrastruktur dasar. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung, semakin besar pula kebutuhan air minum bagi masyarakat maupun pelaku usaha pariwisata.

Kondisi itu menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Berau dalam mendorong pengembangan jaringan air minum. Pemerintah daerah ingin memastikan pertumbuhan sektor pariwisata tidak berjalan sendiri, tetapi diikuti peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, membawa kebutuhan tersebut ke tingkat pemerintah pusat. Bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berau, Fendra Firnawan, dia menemui Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Sugeng Paryanto, di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Sri Juniarsih memaparkan kebutuhan peningkatan layanan air minum di sejumlah kawasan strategis. Pulau Derawan dan Maratua yang dikenal sebagai destinasi unggulan Berau, serta kawasan pesisir Biduk Biduk, menjadi beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian.

Bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, ketersediaan air minum merupakan bagian dari kesiapan infrastruktur pendukung. Pertumbuhan kunjungan wisatawan perlu diimbangi dengan kapasitas pelayanan yang memadai agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan dukungan untuk revitalisasi sistem pengelolaan air minum sekaligus perluasan jaringan perpipaan.

“Kami berharap dukungan peningkatan layanan air minum, baik revitalisasi sistem pengelolaan air minum maupun perluasan jaringan perpipaan,” ungkapnya.

Namun, agenda pembangunan tersebut tidak hanya menyasar kawasan wisata. Pemerataan layanan hingga kampung-kampung pedalaman tetap menjadi bagian dari prioritas pemerintah daerah.

Sejumlah kampung masih membutuhkan peningkatan akses air minum. Pemerintah Kabupaten Berau telah melakukan pembangunan melalui pembiayaan APBD, tetapi perluasan cakupan pelayanan membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar.

Dalam konteks tersebut, keberlanjutan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di bawah Ditjen Cipta Karya Kementerian PU diharapkan dapat membantu menjangkau wilayah yang belum terlayani secara optimal.

“Melalui alokasi APBD kami telah merealisasikan di beberapa kampung, dengan keterbatasan anggaran saat ini, dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan,” jelasnya.

Sri Juniarsih menilai percepatan pembangunan infrastruktur air minum membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Terlebih, kebutuhan masyarakat terus berkembang seiring pertumbuhan wilayah dan aktivitas ekonomi.

Pada periode kedua kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Gamalis, pemerataan jaringan air minum diharapkan dapat terus ditingkatkan secara bertahap. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya memperkuat kawasan perkotaan dan destinasi wisata, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat di kampung-kampung.

Bagi Berau, air minum bukan sekadar infrastruktur pelayanan publik. Ketersediaannya menjadi salah satu fondasi untuk menjaga kualitas hidup masyarakat sekaligus menopang masa depan pariwisata dan perekonomian daerah. (afn/adv)