Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pariwara Pemkab Berau » Perjalanan Dinas ASN Berau Kini Harus Seizin Bupati

Perjalanan Dinas ASN Berau Kini Harus Seizin Bupati

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
  • visibility 60
  • print Cetak

BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau memperketat penggunaan anggaran menjelang akhir 2026. Salah satu kebijakan yang diberlakukan adalah membatasi perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN). Pegawai di lingkungan pemerintah daerah kini wajib mengantongi persetujuan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas sebelum melakukan perjalanan dinas.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 900/101BPKAD-A/2026 tentang Kebijakan Pelaksanaan Belanja Triwulan IV Tahun Anggaran 2026. Surat tersebut menjadi pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengendalikan pengeluaran di tengah kondisi kas daerah yang mengalami tekanan akibat keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat.

Pembatasan perjalanan dinas menjadi salah satu langkah penghematan yang ditempuh pemerintah daerah. OPD diminta mengevaluasi kembali kebutuhan belanja dan memastikan setiap pengeluaran benar-benar diperlukan.

Tak hanya perjalanan dinas, pemerintah daerah juga menghentikan sementara proses pengadaan dan paket-paket pekerjaan tertentu. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilarang melakukan adendum kontrak yang mengakibatkan penambahan nilai pekerjaan.

Kebijakan tersebut sejalan dengan penjelasan Bupati Sri Juniarsih pada Selasa, 27 Oktober 2026. Ia mengatakan pemerintah daerah untuk sementara menahan sejumlah kegiatan yang sudah dilelang, tetapi belum mulai dikerjakan.

“Ya, itu memang saat ini keuangan kita memang kita tutup dulu. Karena kita tidak akan melakukan pekerjaan dan tidak bisa membayar. Daripada kita berutang, lebih baik kita yang sudah lelang dan belum dikerjakan kita pending dulu,” ujarnya.

Sri Juniarsih menegaskan, penghentian sementara tidak berlaku bagi seluruh pekerjaan. Kegiatan yang sudah berjalan tetap dilanjutkan, meskipun pemerintah daerah masih memiliki kewajiban pembayaran kepada penyedia jasa.

Dalam kebijakan pengendalian belanja tersebut, pemerintah daerah juga menginstruksikan OPD untuk memprioritaskan pengeluaran wajib dan mengikat. Di antaranya pembayaran gaji, tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta kebutuhan operasional perkantoran seperti listrik, air, telepon, internet, bahan bakar minyak, dan kebutuhan rutin lainnya.

“Karena saya lebih prioritas kepada gaji pegawai, TPP, hal-hal wajib yang kita butuhkan. Seperti misalnya kebutuhan-kebutuhan internal yang memang sangat penting. Karena kalau tidak, pegawai tidak bisa kerja,” jelasnya.

Selain itu, OPD diminta berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebelum menerbitkan surat perintah membayar. Pemerintah daerah juga menghentikan sementara proses pengisian Uang Persediaan (UP), sehingga bendahara pengeluaran diminta mengoptimalkan dana yang masih dikelola.

Tagihan Pekerjaan Meningkat

Kepala BPKAD Berau Sapransyah sebelumnya menjelaskan, pemerintah daerah tidak bisa merealisasikan seluruh belanja apabila pendapatan yang masuk belum mencukupi. Pembayaran harus disesuaikan dengan penerimaan daerah, baik dari transfer pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Uang itu ada, cuma pembayarannya diprioritaskan untuk belanja yang sifatnya wajib mengikat,” kata Sapransyah.

Menurut dia, tekanan terhadap kas daerah mulai terasa ketika tagihan pekerjaan fisik meningkat pada September hingga Oktober. Seiring bertambahnya progres pekerjaan, nilai tagihan dari penyedia barang dan jasa ikut membesar. Namun, kondisi tersebut tidak selalu sejalan dengan penerimaan pendapatan daerah.

Pemerintah daerah, kata Sapransyah, masih berupaya mengejar target pendapatan sekaligus mendorong percepatan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.

“Kami pun masih berupaya mengejar target pendapatan dan mendorong realisasi dana transfer dari pemerintah pusat,” imbuhnya.

Di tengah kondisi tersebut, Pemkab Berau memilih menahan pengeluaran yang belum mendesak. Perjalanan dinas yang sebelumnya menjadi bagian dari aktivitas OPD pun kini harus melalui persetujuan kepala daerah. Langkah ini diharapkan menjaga ketersediaan kas agar kebutuhan wajib pemerintahan dan kewajiban pembayaran yang telah berjalan tetap dapat dipenuhi. (afn/adv)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Strategi Berau Hadapi Transisi Ekonomi Non-Tambang

    Strategi Berau Hadapi Transisi Ekonomi Non-Tambang

    • calendar_month Jumat, 5 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 651
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau resmi mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menjadi peraturan daerah. Penetapan dilakukan melalui rapat paripurna, Kamis, 4 September 2025, ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dan Ketua DPRD Dedy Okto. Seluruh fraksi di DPRD menyatakan sepakat. Namun, masing-masing […]

  • Berau Masuk Wilayah Rawan Karhutla, BPBD Kaltim Tingkatkan Kewaspadaan Jelang Puncak Kemarau

    Berau Masuk Wilayah Rawan Karhutla, BPBD Kaltim Tingkatkan Kewaspadaan Jelang Puncak Kemarau

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 173
    • 0Komentar

    SAMARINDA – Kabupaten Berau masuk dalam daftar wilayah dengan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tertinggi di Kalimantan Timur. Menjelang puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur memperkuat langkah mitigasi di sejumlah daerah yang dinilai rawan. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur Buyung Budi Purnomo mengatakan musim kemarau tahun ini belum berlangsung sepenuhnya […]

  • Perkuat Ekonomi Berkelanjutan, Bupati Berau Dorong Disbun Genjot Sektor Perkebunan

    Perkuat Ekonomi Berkelanjutan, Bupati Berau Dorong Disbun Genjot Sektor Perkebunan

    • calendar_month Minggu, 20 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 569
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau mulai menggeser orientasi ekonominya dari sektor tambang menuju perkebunan sebagai tumpuan baru. Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyebutkan bahwa wilayahnya memiliki potensi agraria yang besar, terutama dengan tanah yang subur dan iklim yang mendukung pengembangan komoditas seperti kelapa sawit dan kakao. “Kita harus memperkuat komitmen bahwa sektor perkebunan adalah tumpuan […]

  • Jokowi: RSUD Abdul Rivai Segera Dapat Pembaruan Alkes dari Pemerintah Pusat

    Jokowi: RSUD Abdul Rivai Segera Dapat Pembaruan Alkes dari Pemerintah Pusat

    • calendar_month Kamis, 26 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 613
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Pasca kunjungan Presiden RI Joko Widodo di RSUD Abdul Rivai pada Kamis (26/9/2024) siang, kabar gembira pun langsung disampaikan di hadapan masyarakat. “Jadi kita sudah lihat tadi beberapa Alkes, misalnya CT Scan itu sudah berusia 14 tahun, sehingga perlu pembaruan. Kita usahakan tahun ini, tapi kalau tidak bisa, kita usahakan di tahun […]

  • Karhutla Tak Kunjung Usai, Swasta Ikut Kerahkan Puluhan Personel di Berau

    Karhutla Tak Kunjung Usai, Swasta Ikut Kerahkan Puluhan Personel di Berau

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 222
    • 0Komentar

    BERAU – Sejumlah perusahaan swasta bersama TNI, Polri dan tim pemadam kebakaran berjibaku menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang muncul di sejumlah titik di Kabupaten Berau sepanjang akhir Agustus 2026. PT Hutan Sanggam Berau (HSB) menjadi salah satu perusahaan yang terlibat dalam sejumlah operasi pemadaman bersama perusahaan lain, aparat keamanan hingga petugas pemadam. […]

  • Nyaris Satu Ons Sabu Digagalkan di Berau, Dua Pria Terancam Hukuman Mati

    Nyaris Satu Ons Sabu Digagalkan di Berau, Dua Pria Terancam Hukuman Mati

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 84
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Satuan Reserse Narkoba Polres Berau menggagalkan dugaan peredaran hampir satu ons sabu di Tanjung Redeb. Polisi menyita 99,67 gram sabu dari dua pria berinisial IS, 44 tahun, dan MJ, 35 tahun. Keduanya ditangkap pada Minggu dini hari, 13 September 2026. Pengungkapan perkara bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkoba di kawasan […]

expand_less