RPH Gunung Tabur Kian Karat, Ketua Komisi II DPRD Berau Soroti Kualitas Daging Jelang Iduladha
- account_circle admin
- calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
- visibility 440
- print Cetak
RPH Gunung Tabur Kian Karat, Ketua Komisi II DPRD Berau Soroti Kualitas Daging Jelang Iduladha
TANJUNG REDEB – Kondisi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) satu-satunya di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, kian memprihatinkan. Bangunan yang menjadi fasilitas vital penyedia daging segar bagi masyarakat itu kini tampak mulai keropos dan dipenuhi karat. Menjelang Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, kondisi ini menuai sorotan dari Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong.
Rudi menyebut, pemerintah harus segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur RPH agar tidak berdampak pada kualitas daging, terlebih pada momen meningkatnya konsumsi daging saat Iduladha. Menurutnya, selain menjadi fasilitas pemotongan, RPH juga berperan penting dalam menjamin higienitas dan keamanan pangan.
“Bangunan RPH yang memprihatinkan ini perlu segera diperbaiki. Jangan sampai kondisinya mempengaruhi kualitas daging, terutama hewan kurban yang akan dikonsumsi masyarakat,” kata Rudi saat ditemui beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, kualitas daging yang diproduksi di RPH harus memenuhi standar kesehatan, mengingat distribusinya langsung menuju konsumen. Oleh karena itu, menurutnya, langkah-langkah konkret dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus segera diambil guna memastikan RPH berfungsi maksimal.
“Mulai dari pencatatan kedatangan hewan, pemeriksaan sanitasi pada tandon kotoran, hingga pemberian pakan yang layak bagi hewan yang akan dipotong. Semuanya harus dilakukan dengan baik. Pelayanan di RPH harus ditingkatkan,” ujar Rudi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang matang dan terukur untuk perbaikan sarana dan prasarana RPH. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang tepat tidak hanya akan meningkatkan layanan, tetapi juga memberi dampak positif bagi kesehatan masyarakat secara luas.
“Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, Komisi II siap memberikan dukungan penuh. RPH ini menyangkut kepentingan publik, menyangkut hajat hidup masyarakat, khususnya soal keamanan daging yang dikonsumsi,” tutupnya. (yf/adv)
- Penulis: admin
