Investasi SDM, Berau Perjuangkan Pembangunan Sekolah Rakyat

TANJUNG REDEB – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Berau harus kembali bergeser dari target awal. Proposal tahun anggaran 2025 belum dapat diproses oleh pemerintah pusat karena lahan yang diajukan di Kecamatan Gunung Tabur belum memenuhi syarat teknis sebagai lahan “siap bangun”.

Program nasional ini mewajibkan daerah menyiapkan lahan datar seluas 5–10 hektare yang telah siap untuk konstruksi. Namun lahan Gunung Tabur baru mencapai tahap cut and fill atau land clearing, sehingga belum dapat memenuhi standar tersebut.

Kepala Dinas Sosial Berau, Iswahyudi, membenarkan bahwa kondisi lahan menjadi faktor utama penundaan.

“Kita baru sampai cut and fill atau land clearing. Itu pun biayanya sangat terbatas, sehingga cakupan lahan yang diratakan belum bisa kami pastikan,” jelasnya, beberapa waktu lalu.

Ia menekankan bahwa penolakan proposal oleh pemerintah pusat bukan disebabkan kurangnya komitmen daerah, melainkan karena standar teknis yang memang harus dipenuhi.

“Pusat mintanya lahan benar-benar flat dan siap bangun. Kita saat itu belum siap,” ujarnya.

Iswahyudi juga menegaskan bahwa Berau bukan satu-satunya daerah yang mengalami tantangan serupa.

“Aceh, Kutai Timur, dan beberapa wilayah di Kaltim juga kesulitan. Mencari tanah rata 5–10 hektare itu bukan hal mudah,” tambahnya.

Kendati demikian, Dinas Sosial terus mempercepat persiapan agar Berau tidak tertinggal dalam program pendidikan strategis tersebut. Pemerintah daerah tetap melakukan penataan lahan sambil menunggu peluang baru dari pemerintah pusat.

“Kita tetap siapkan semampunya. Kalau nanti pusat memberi lampu hijau untuk dilanjutkan, mudah-mudahan kita sudah siap,” ungkapnya.

Saat ini, lokasi di Gunung Tabur belum dapat digunakan, sehingga opsi pencarian lahan alternatif juga masih terbuka.

“Belum masuk kategori siap bangun. Untuk lahan mana yang nantinya dipakai, kita masih melihat mana yang paling cocok,” tutup Iswahyudi.

Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Berau memastikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tetap menjadi prioritas, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan membuka akses belajar yang lebih merata bagi seluruh masyarakat. (Adv/yf)