Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemeritahan » Badai PHK Menghantam, Honorer Berau Justru Dapat Kado Istimewa!

Badai PHK Menghantam, Honorer Berau Justru Dapat Kado Istimewa!

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 7 Agt 2024
  • visibility 711
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau konsisten menutup pintu untuk menambah tenaga honorer atau kontrak  ditahun 2024 ini. Kebijakan ini sejalan dengan aturan pemerintah pusat yang bertujuan untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih teratur dan profesional.

Untuk mengakomodasi ribuan tenaga honorer yang sudah mengabdi, Pemkab Berau membuka peluang bagi mereka untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Proses seleksi ini akan dilakukan dalam dua tahap dan kuota yang diterima Berau masih menunggu penetapan dari pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa tenaga honorer sudah tidak ada lagi pada instansi pemerintah, maka pengangkatan tenaga honorer atau PTT menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sedang diupayakan.

“Jadi saat ini kita mengatur PTT yang sudah ada datanya sejak 2021 lalu. Dan data itu sudah masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB),” terang Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau, Sri Eka Takariyati, dikutip dari a-news.id Rabu (7/8/2024).

Untuk formula pengangkatan itu, dikatakannya dilakukan melalui dua kali tahapan seleksi. Dimana untuk usulan yang diajukan sekitar 1.900 lebih itu, akan diakomodir sesuai dengan data yang ditetapkan dari pusat.

“Formasinya nanti menunggu penetapan jumlah nama PTT dari pusat. Berau dapat berapa jatahnya barulah bisa ditentukan formasinya,” tambahnya.

Dikatakan Eka, nama yang diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK itu adalah mereka yang di OPDnya memang sudah tidak melakukan pengangkatan PTT lagi. Namun, dari BKPSDM sendiri ditegaskannya tidak pernah memberi regulasi atau izin khusus tidak boleh mengangkat tenaga honorer, melainkan memang aturan dari pusat.

“Di tempat saya saja, penjaga malam itu dari tahun yang lalu sudah pensiun, dan posisinya kosong. Ini juga karena kita konsisten dengan aturan yang ada bahwa tidak boleh ada pengangkatan tenaga honorer, apapun alasannya,” tutupnya. (Amel)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • SPHP Dihentikan, Bulog Berau Jual Beras Premium

    SPHP Dihentikan, Bulog Berau Jual Beras Premium

    • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
    • account_circle Redaksi Beraunews
    • visibility 828
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Hingga kini, program stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan jenis beras SPHP masih belum berlanjut. Namun, mitra Bulog yang menjadi agen penjualan salah satu kebutuhan pokok ini, masih bisa terus berjalan dengan menjual beras jenis premium. Kepala Perum Bulog Cabang Berau, Lucky Ali Akbar menyampaikan, untuk sementara waktu memang pihaknya menggantikan SPHP […]

  • Turap Indah dan Jalan Mulus di Gunung Tabur: Warga Apresiasi Komitmen Pemimpin Berau

    Turap Indah dan Jalan Mulus di Gunung Tabur: Warga Apresiasi Komitmen Pemimpin Berau

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
    • account_circle admin
    • visibility 1.054
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Di bawah kepemimpinan Bupati Sri Juniarsih Mas dan Wakil Bupati Gamalis, pembangunan di Kabupaten Berau terus menunjukkan kemajuan yang signifikan, khususnya di Kecamatan Gunung Tabur. Salah satu bukti nyata dari kesuksesan pembangunan ini adalah realisasi proyek-proyek besar yang kini tengah dijalankan di berbagai sektor. Keberhasilan pembangunan ini menunjukkan adanya pemerataan yang memberikan […]

  • Asap Kebakaran Lahan Mengancam Kualitas Udara di Kota Berau

    Asap Kebakaran Lahan Mengancam Kualitas Udara di Kota Berau

    • calendar_month Kamis, 19 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 1.131
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Beberapa hari terakhir, cuaca panas yang melanda Kabupaten Berau memicu terjadinya kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sistem informasi Sipongi yang dikembangkan oleh Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi acuan utama dalam pemantauan titik api di Indonesia. Sipongi berfungsi […]

  • Antusias Warga Meningkat, KPU Jelaskan Pilihan Lokasi Debat di TV Nasional

    Antusias Warga Meningkat, KPU Jelaskan Pilihan Lokasi Debat di TV Nasional

    • calendar_month Senin, 28 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 653
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Debat publik perdana calon bupati dan calon wakil bupati Berau periode 2024-2029, sukses digelar KPU Berau pada Sabtu malam (26/10/2024) di studio Trans7, Jakarta. Debat publik antarpaslon rencananya akan digelar sebanyak dua kali, yaitu pada 26 Oktober dan 16 November mendatang. Usai gelaran acara debat semalam, sejumlah usulan dari masyarakat Berau pun […]

  • Pembayaran Air Sementara Hanya Dilayani di Kantor KM 5

    Pembayaran Air Sementara Hanya Dilayani di Kantor KM 5

    • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 895
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Batiwakkal Kabupaten Berau mengonfirmasi bahwa saat ini tarif air untuk masyarakat masih dalam status penundaan. Hal ini menyusul belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) resmi dari Bagian Hukum Pemkab Berau terkait tarif baru. Dikatakan Direktur PDAM Batiwakkal, Saipul Rahman, pihaknya masih menunggu terbitnya SK tersebut untuk dapat […]

  • Perkuat UMKM Pesisir: Hilirisasi Perikanan Jadi Mesin Baru

    Perkuat UMKM Pesisir: Hilirisasi Perikanan Jadi Mesin Baru

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.510
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus memperluas strategi hilirisasi sebagai upaya meningkatkan nilai jual produk UMKM. Dari sekian banyak sektor, perikanan menjadi salah satu yang paling diprioritaskan mengingat besarnya potensi hasil tangkap dan budidaya di wilayah pesisir. Melalui Dinas Perikanan, berbagai program dirumuskan untuk memastikan nelayan dan pelaku usaha kecil tidak hanya menjual bahan […]

expand_less