Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Pengangkatan ASN di Berau Bergantung Kekuatan APBD

Pengangkatan ASN di Berau Bergantung Kekuatan APBD

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 15 Feb 2025
  • visibility 856
  • print Cetak

TANJUNG REDEB – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Salah satunya yakni tenaga guru SMA, SMK agar bisa segera menyandang status sebagai ASN atau PPPK.

Ditemui usai memberikan pengarahan PPPK guru di aula SMA N 4 Berau, Jumat (14/2/2025) siang, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyebut jika saat ini semuanya masih berproses, agar semua tenaga pendidik bisa terakomodir.

“Kalau untuk Kabupaten Berau itu kan sekitar 2.000 lebih. Nah kita berharap, sekali lagi, ini proses ya. Karena jujur, bebannya kepada APBD kabupaten. Tentunya harus dihitung dulu berapa kekuatan APBDnya. Tapi bagi saya, prioritaskan dulu untuk pendidikan dan kesehatan, karena itu pelayanan dasar,” beber Akmal Malik.

Dirinya juga yakin, jika kedua sektor itu mendapat perhatian khusus dari Pemkab Berau. Namun, tidak dapat dipungkiri jika semuanya tergantung kekuatan fiskal dari Kabupaten Berau.

“Saya tentunya mendukung Berau meningkatkan PAD-nya, meningkat pendapatannya. Mudah-mudahan nanti bisa mengangkat teman-teman yang selama ini masih belum menjadi ASN,” harapnya.

Tak hanya itu, untuk proses pengurusan administrasi kelengkapan pengangkatan PPPK, juga akan dibantu oleh Pemprov Kaltim. Karena untuk tingkat Provinsi Kaltim sendiri sudah masuk semua. Dengan total 9.9456 orang. Dimana dari angka yang ada rata-rata adalah tenaga guru, kesehatan, administrasi, dan teknis.

Semua yang diusulkan Alhamdulillah disetujui oleh pemerintah pusat. Kita minta teman-teman dari Kabupaten Kota melakukan perencanaan dulu. Pastikan berapa komposisi anggaran kita, berapa kebutuhannya. Dan kami prioritaskan kepada pendidikan dan kesehatan. Kita berharap itu juga dicontoh oleh semua Kabupaten Kota, tidak hanya Berau,” tutupnya. (*)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nelayan Tak Perlu ke Jakarta, Pemkab Berau Siapkan GREI

    Nelayan Tak Perlu ke Jakarta, Pemkab Berau Siapkan GREI

    • calendar_month Kamis, 9 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 778
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengungkapkan upaya Pemerintah Kabupaten Berau bersama berbagai pihak untuk mengatasi kendala yang selama ini dihadapi nelayan dalam mengurus surat kapal. Permasalahan administratif tersebut dinilai berdampak pada menurunnya pasokan ikan di sejumlah daerah Berau. “Kurangnya pasokan ikan itu karena banyak kapal pengantar dan kapal penangkap yang belum memiliki surat […]

  • Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat, DPRD Berau Dorong Peran Keluarga dan Lembaga Pendidikan

    Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat, DPRD Berau Dorong Peran Keluarga dan Lembaga Pendidikan

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 300
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Lonjakan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Berau mulai memantik perhatian serius dari kalangan legislatif. Fenomena ini dinilai sebagai tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan, mengingat anak-anak masih menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban di lingkungan tempat mereka tumbuh. Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menilai meningkatnya kasus tersebut tidak […]

  • Aset Kopdes Jadi Milik Desa, Diskoperindag dan DPMK Berau Siap Tindak Lanjuti

    Aset Kopdes Jadi Milik Desa, Diskoperindag dan DPMK Berau Siap Tindak Lanjuti

    • calendar_month Senin, 20 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 767
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Seluruh aset Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dipastikan akan menjadi milik pemerintah desa setelah proses pembangunannya rampung. Hal ini sejalan dengan arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Ia juga menegaskan bahwa sebagian pendapatan Kopdes nantinya juga akan disetorkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Senin, (20/10). Kebijakan […]

  • BKPSDM Berau Awasi Kinerja ASN Melalui Sistem Validasi Kehadiran dan Aktivitas

    BKPSDM Berau Awasi Kinerja ASN Melalui Sistem Validasi Kehadiran dan Aktivitas

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 158
    • 0Komentar

    BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah yang diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski sebagian pegawai tidak bekerja dari kantor, pemerintah daerah memastikan pengawasan terhadap kinerja dan kedisiplinan ASN tetap berjalan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya […]

  • Sekolah Kayu Masih Bertahan, DPRD Berau Minta Infrastruktur Pendidikan Dibenahi

    Sekolah Kayu Masih Bertahan, DPRD Berau Minta Infrastruktur Pendidikan Dibenahi

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 399
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Ketua DPRD Kabupaten Berau Dedy Okto Nooryanto menyoroti masih adanya bangunan sekolah yang menggunakan material kayu di sejumlah wilayah di daerah tersebut. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan. Menurut Dedy, di wilayah perkotaan maupun kecamatan yang memiliki akses pembangunan cukup baik, penggunaan bangunan […]

  • Program MBG Tak Lagi Saat Libur Sekolah, Pemerintah Klaim Bisa Hemat Anggaran Rp20 Triliun

    Program MBG Tak Lagi Saat Libur Sekolah, Pemerintah Klaim Bisa Hemat Anggaran Rp20 Triliun

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 365
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemerintah resmi mengubah skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membatasi distribusi hanya pada hari sekolah, setelah evaluasi menunjukkan penyaluran saat hari libur kurang efektif. Meski demikian, bantuan tetap diberikan penuh kepada kelompok rentan, wilayah 3T, dan daerah dengan tingkat stunting tinggi, dengan potensi penghematan anggaran hingga Rp 20 triliun per tahun. […]

expand_less