Tanjung Redeb – Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, yang juga diterapkan di Kabupaten Berau, mendapat dukungan dari Waka II DPRD Berau Sumadi.

Dikatakannya, instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia ini, merupakan kewajiban yang harus dijalankan, sehingga anggaran yang tersedia harus digunakan seefisien dan seefektif mungkin, terutama untuk program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

“Setiap program yang dijalankan harus efektif dan benar-benar bersentuhan dengan masyarakat,” tegasnya.

Politisi PKS tersebut mengakui bahwa kebijakan ini kemungkinan akan berdampak pada sumber dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Namun, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran agar program-program prioritas tetap berjalan tanpa hambatan.

“Kerja sama antara eksekutif dan legislatif harus solid. Salah satu sektor yang terdampak adalah perjalanan dinas, saya rasa juga cukup bagus. Karena kegiatan ini bisa dikurangi tanpa mengganggu kinerja pemerintahan,” tambahnya.

Menurut Sumadi, di era digital saat ini, komunikasi dan koordinasi bisa dilakukan dengan cara lain yang lebih efisien, baik melalui zoom atau memanfaatkan WhatsApp grup.

Sumadi berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menyukseskan kebijakan efisiensi anggaran ini. Karena dengan dukungan penuh dari berbagai elemen, kebijakan ini dapat berjalan lancar tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Adv/*)