Tenaga Guru Terbatas, SLB Berau Kewalahan Hadapi Kelebihan Murid

TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyoroti persoalan kelebihan jumlah siswa di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di wilayahnya. Kondisi ini dinilai cukup mendesak dan perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah.

Informasi mengenai kondisi SLB tersebut, menurut Gamalis, diterima langsung dari pihak sekolah. Ia mengakui belum melakukan koordinasi menyeluruh dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, namun memastikan penanganan akan segera dilakukan.

“Kami sudah menerima laporan dari SLB yang mengalami kelebihan siswa. Saya memang belum mengonfirmasi lebih lanjut ke OPD terkait, tapi ini menjadi perhatian serius dan perlu penanganan cepat,” ujar Gamalis usai mengikuti agenda pemerintahan di Tanjung Redeb, Senin (11/8/2025).

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa tinggal diam menghadapi situasi tersebut, mengingat SLB memiliki peran penting dalam menyediakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Jika diperlukan, kata dia, Pemkab Berau siap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mencari solusi.

“Kalau memang situasinya mendesak, tentu kami tidak akan menunggu lama. Koordinasi dengan Pemprov akan kami tempuh agar bisa segera diatasi,” katanya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi SLB di Berau, lanjut Gamalis, adalah terbatasnya jumlah tenaga pendidik. Ketidakseimbangan antara jumlah siswa dan guru dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas proses belajar mengajar.

“Tenaga pengajar juga menjadi fokus kami. Kalau jumlah siswa terlalu banyak sementara gurunya terbatas, tentu pembelajaran tidak akan optimal,” ujar dia.

Ia menambahkan, kondisi kelebihan kapasitas di SLB berpotensi menurunkan kenyamanan siswa dalam belajar serta meningkatkan beban kerja guru. Oleh karena itu, langkah cepat dinilai perlu untuk memastikan hak pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus tetap terpenuhi.

“Kita tidak bicara soal jumlah saja, tapi ini menyangkut kualitas pendidikan anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah harus hadir untuk menjamin hak mereka,” ucap Gamalis.

Pemkab Berau juga mempertimbangkan penambahan fasilitas penunjang seperti ruang kelas, serta menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga sosial dan organisasi masyarakat, guna mendukung operasional SLB.

“Kami akan melihat kemungkinan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dalam bentuk bantuan fasilitas, pelatihan guru, maupun dukungan tenaga relawan,” tuturnya.

Gamalis berharap penanganan permasalahan ini dapat dilakukan secepatnya agar tidak berlarut-larut dan menghambat proses pendidikan di SLB Berau. (adv/yf)