Rp 20 Miliar untuk Perbaikan Jalan ke Kampung Buyung-Buyung

TANJUNG REDEB- Pemkab Berau kembali mengalokasikan anggaran signifikan untuk pembangunan infrastruktur desa. Pada tahun anggaran 2025, dana sebesar Rp20 miliar digelontorkan untuk memperbaiki jalan sepanjang 2,4 kilometer dari depan gapura menuju Kampung Buyung-Buyung.

Proyek ini tidak berhenti di sana. Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyatakan bahwa pembangunan jalan akan berlanjut hingga 2026, dengan tambahan anggaran sekitar Rp10 miliar. Ia menekankan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan merupakan bagian dari prioritas pembangunan daerah, terutama di wilayah kampung yang masih mengalami ketimpangan akses.

“Perbaikan jalan ini memang belum sepenuhnya tuntas. Tahun depan, kami siapkan tambahan anggaran agar seluruh jalur kampung bisa selesai diperbaiki,” ujar Sri, Jumat (29/8/2025).

Sri menambahkan, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal konektivitas fisik, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Jalan yang layak, menurutnya, akan mempermudah distribusi hasil tani dan memperlancar mobilitas warga sehari-hari.

“Dalam beberapa tahun terakhir, Buyung-Buyung sudah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Kini kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur jalan di kampung ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” imbuhnya.

Ia juga berharap peningkatan infrastruktur ini dapat mendorong perubahan status administratif kampung. Saat ini, Buyung-Buyung berstatus Kampung Maju. Dengan perbaikan infrastruktur yang memadai, Pemkab Berau menargetkan kampung ini dapat naik status menjadi Kampung Mandiri.

Di sisi lain, Kepala Kampung Buyung-Buyung, Mustafa, menyebutkan bahwa akses jalan yang buruk selama ini menjadi hambatan utama bagi warganya, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.

“Selama ini memang warga kesulitan, apalagi saat musim hujan. Jadi, adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan ini kami sambut baik,” kata Mustafa.

Ia berharap pembangunan bisa berjalan sesuai jadwal dan berdampak langsung pada aktivitas warga.

Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan di kawasan pedesaan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas distribusi pembangunan.

Pemerataan ini, menurut pengamat kebijakan publik, juga menjadi bagian dari upaya mengurangi ketimpangan desa-kota yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Timur. (adv/yf)