Puskesmas Gunung Tabur Resmi Beroperasi 24 Jam, Frans Lewi: Pemerintah Hadir untuk Rakyat
- account_circle admin
- calendar_month Senin, 1 Des 2025
- visibility 408
- print Cetak
BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal itu ditandai dengan diresmikannya Puskesmas Non-Rawat Inap dan Layanan Persalinan 24 Jam di Kecamatan Gunung Tabur, yang disebut sebagai langkah nyata mewujudkan pemerataan layanan kesehatan di Bumi Batiwakkal.
Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, menilai kehadiran fasilitas baru tersebut bukan sekadar penambahan bangunan pelayanan publik. Menurutnya, keberadaan puskesmas ini menjadi indikator keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki akses kesehatan masyarakat hingga wilayah kecamatan.
“Langkah seperti ini tentu kami apresiasi. Layanan 24 jam menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk masyarakat,” ujar Frans.
Meski begitu, Frans mengingatkan agar pembangunan fisik tidak menjadi fokus tunggal. Ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan yang optimal ditentukan oleh keberadaan dan kesiapan tenaga profesional. “Soal SDM juga harus menjadi perhatian. Kapasitas dan kualitasnya mesti ditingkatkan terus menerus,” kata dia.
Peresmian puskesmas 24 jam di wilayah perkotaan Gunung Tabur dipimpin langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas. Dengan fasilitas yang lebih representatif, pemerintah daerah berharap kualitas pelayanan kesehatan meningkat dan berdampak pada membaiknya derajat kesehatan masyarakat.
Sri Juniarsih menambahkan, keberadaan layanan kesehatan bukan hanya untuk memberikan kemudahan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah. Ia meminta agar tenaga kesehatan menjaga mutu layanan tanpa diskriminasi. “Pelayanan tidak boleh membeda-bedakan masyarakat dari latar belakang sosial ekonomi apa pun,” ujarnya.
Dengan beroperasinya layanan kesehatan 24 jam di Gunung Tabur, Pemkab Berau berharap tidak ada lagi warga yang kesulitan memperoleh akses medis dasar, terutama pada kondisi darurat maupun persalinan. Pemerataan pelayanan kesehatan, bagi pemerintah daerah, bukan janji dalam dokumen perencanaan—melainkan kerja nyata yang terus diwujudkan. (adv)
- Penulis: admin
