SDM Terbatas, Pemkab Berau Pertimbangkan Pihak Ketiga Kelola Parkir
- account_circle redaksi Beraunews
- calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
- visibility 125
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau mulai mengkaji opsi penambahan tenaga kerja di sektor perparkiran menyusul keterbatasan personel yang saat ini dialami Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada belum optimalnya penerimaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menyebut keterbatasan SDM menjadi tantangan utama setelah kebijakan penghapusan tenaga honorer diberlakukan di lingkungan pemerintahan. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah mempertimbangkan penggunaan tenaga dari pihak ketiga.
“Pilihan yang paling memungkinkan saat ini adalah melalui mekanisme outsourcing,” ujarnya, rabu (21/01/2025)
Ia menjelaskan, sistem pengelolaan parkir di Berau saat ini terbagi dalam dua skema. Pertama, retribusi parkir yang dikelola langsung oleh pemerintah, seperti yang diterapkan di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Teluk Bayur. Kedua, pajak parkir yang dikenakan kepada pelaku usaha swasta dan dibayarkan secara tahunan.
Menurut Said, pemungutan pajak parkir sejauh ini berjalan cukup baik, khususnya dari rumah sakit, pusat hiburan, restoran, hingga jaringan ritel modern.
Kendati demikian, optimalisasi parkir masih terkendala keterbatasan lahan parkir resmi milik pemerintah. Minimnya area parkir khusus membuat penataan kendaraan di sejumlah ruas jalan belum dapat dilakukan secara maksimal.
Sebagai upaya sementara, pemerintah tetap memanfaatkan titik-titik parkir di bahu jalan pada kawasan tertentu yang dinilai potensial, selama masih sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.
Said menambahkan, pelibatan pihak ketiga secara lebih luas tidak bisa dilakukan sembarangan. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya relevan pada kondisi tertentu, seperti saat penyelenggaraan kegiatan berskala besar.
“Belajar dari pengalaman daerah lain, pemerintah memilih bersikap hati-hati agar pengelolaan parkir tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari”. tandasnya
Ia memastikan kajian masih terus dilakukan untuk menemukan skema yang paling tepat dan aman bagi daerah.
- Penulis: redaksi Beraunews
Saat ini belum ada komentar