Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemeritahan » Rekrutmen Terbatas, Pensiunnya 109 ASN Jadi PR Besar Pemkab Bulungan

Rekrutmen Terbatas, Pensiunnya 109 ASN Jadi PR Besar Pemkab Bulungan

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
  • visibility 400
  • print Cetak

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menghadapi kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebanyak 109 ASN resmi memasuki masa purna tugas atau pensiun pada Kamis (22/1/2026).

Para ASN tersebut menerima Surat Keputusan (SK) pensiun yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bulungan di ruang pertemuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan.

Bertambahnya ASN yang pensiun ini membuat kekurangan pegawai semakin terasa. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan para ASN yang pensiun merupakan aset penting daerah. Menurutnya, pemerintah tidak hanya kehilangan jumlah pegawai, tetapi juga pengalaman dan keahlian yang selama ini mendukung jalannya pemerintahan.

“ASN yang purna tugas ini adalah aset pemerintah daerah. Kita kehilangan sumber daya manusia yang sudah lama mengabdi. Sementara rekrutmen ASN sangat terbatas karena hanya melalui formasi CPNS dari pemerintah pusat,” ujar Syarwani.

Ia menambahkan, keterbatasan rekrutmen membuat pemerintah daerah harus memaksimalkan ASN yang masih ada, meski beban kerja semakin meningkat.

Dari 109 ASN yang pensiun, sebagian besar berasal dari tenaga pendidik, termasuk guru dan pejabat di Dinas Pendidikan. Selain itu, terdapat ASN PPPK gelombang pertama yang masa kontraknya berakhir setelah lima tahun.

Syarwani menegaskan, meski secara aturan para ASN telah pensiun, mereka tetap menjadi bagian dari masyarakat Bulungan.

“Secara administrasi memang pensiun, tapi secara sosial mereka tetap memiliki kepedulian untuk membangun daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Bulungan, Nurdiana, menyebut jumlah ASN yang pensiun masih akan terus bertambah.

Hingga Agustus 2026 tercatat 45 ASN telah purna tugas. Jika dihitung sampai 2027, total ASN yang pensiun diperkirakan mencapai 142 orang.

Kekurangan ASN ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemkab Bulungan. Tanpa penambahan pegawai dari pemerintah pusat, kualitas pelayanan publik dikhawatirkan akan menurun.

(Lia)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Maksimalkan Program Ketahanan Pangan

    Maksimalkan Program Ketahanan Pangan

    • calendar_month Rabu, 11 Okt 2023
    • account_circle admin
    • visibility 331
    • 0Komentar

    (11/10/2023)  Beraunews.id, Tanjung Redeb — Anggota Komisi II DPRD Berau menekankan perlunya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mengambil pendekatan yang lebih serius terhadap program ketahanan pangan, mengingat program ini merupakan fokus dari pemerintah pusat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Wendy Lie Jaya, menyerukan kepada Pemkab Berau agar memberikan prioritas pada program yang langsung […]

  • DPRD Dorong Promosi Digital dan Kolaborasi Besar-Besaran Antar-OPD

    DPRD Dorong Promosi Digital dan Kolaborasi Besar-Besaran Antar-OPD

    • calendar_month Sabtu, 15 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 364
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Kabupaten Berau memiliki laut biru, pulau-pulau eksotis, budaya yang hidup, serta desa wisata yang mulai tumbuh. Namun semua keindahan itu tak akan berarti bila hanya tersimpan menjadi cerita. Menjelang akhir tahun 2025, Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto kembali menegaskan satu pesan penting: Berau harus bergerak, memperkenalkan diri, dan mempromosikan pariwisata dengan […]

  • Anggaran Porprov Kaltim Disorot, Baplitbang Tegaskan Proses Sesuai Aturan

    Anggaran Porprov Kaltim Disorot, Baplitbang Tegaskan Proses Sesuai Aturan

    • calendar_month Senin, 9 Jun 2025
    • account_circle Redaksi Beraunews
    • visibility 736
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baplitbang) Kabupaten Berau sebagai ujung tombak penganggaran sedang diguncang permasalahan penganggaran event olahraga tingkat provinsi yakni Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim. Setelah melakukan pertemuan mitra kerja bersama DPRD beberapa waktu lalu pun, pembahasan soal anggaran ini juga disorot. DPRD Berau memberikan masukan agar alokasi anggaran bisa dilakukan […]

  • Ratusan Emak-Emak Sambut Antusias Kampanye Sri Juniarsih-Gamalis di Labanan Makarti

    Ratusan Emak-Emak Sambut Antusias Kampanye Sri Juniarsih-Gamalis di Labanan Makarti

    • calendar_month Senin, 30 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 521
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Sri Juniarsih-Gamalis (SraGam) melanjutkan kampanye tatap muka di Kampung Labanan Makarti Senin (30/9/2024). Kampanye ini dihadiri ratusan warga, dengan antusiasme tinggi yang ditunjukkan oleh kelompok emak-emak yang memadati lokasi. Dalam orasinya, calon bupati Berau Sri Juniarsih menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen penuh untuk […]

  • DPRD Berau Berpeluang Tambah Kursi, KPU Ingatkan Acuannya UU Pemilu

    DPRD Berau Berpeluang Tambah Kursi, KPU Ingatkan Acuannya UU Pemilu

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 5.621
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, Budi Harianto, menegaskan penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. Hal ini sekaligus menjawab wacana perubahan daerah pemilihan (dapil) pasca pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Budi, mekanisme penentuan kursi DPRD sudah diatur secara rinci: hingga 100 ribu jiwa mendapat 20 kursi, […]

  • Sumber foto: Vectorfair.com via Shutterstock;

    Asuransi Kendaraan Bakal Jadi Wajib, Ini Manfaatnya untuk Kamu!

    • calendar_month Jumat, 19 Jul 2024
    • account_circle admin
    • visibility 456
    • 0Komentar

    Beraunews.id, Tanjung Redeb — Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Program ini meliputi ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan yang akan diatur lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan […]

expand_less