Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Asuransi Kendaraan Bakal Jadi Wajib, Ini Manfaatnya untuk Kamu!

Asuransi Kendaraan Bakal Jadi Wajib, Ini Manfaatnya untuk Kamu!

  • account_circle admin
  • calendar_month Jumat, 19 Jul 2024
  • visibility 461
  • print Cetak

Beraunews.id, Tanjung Redeb — Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Program ini meliputi ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan yang akan diatur lebih lanjut.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai kebutuhan. Program ini mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability – TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. Dalam proses persiapannya, diperlukan kajian mendalam mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR. UU P2SK menetapkan bahwa setiap amanat UU tersebut harus diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang harus ditetapkan paling lama dua tahun sejak UU P2SK diundangkan.

“Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut,” ungkapnya.

Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan dan juga diharapkan dapat membentuk perilaku berkendara yang lebih baik. Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, Aman Santosa, melalui nomor telepon 021-29600000 atau email humas@ojk.go.id. (yf)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Workshop Smart Network dan Cloud Router, Pemkab Berau Genjot SDM Melek Teknologi

    Workshop Smart Network dan Cloud Router, Pemkab Berau Genjot SDM Melek Teknologi

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 147
    • 0Komentar

    BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau kembali menggenjot penguatan kompetensi aparatur di bidang teknologi informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau menggandeng PT Lintas Maya menggelar workshop dan sertifikasi teknologi Ruijie pada Selasa, 12 Mei 2026, sebagai salah satu langkah menjawab derasnya arus transformasi digital. Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk […]

  • Gula Aren Dumaring Menembus Pasar Nasional

    Gula Aren Dumaring Menembus Pasar Nasional

    • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 359
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Gula aren kini menjadi komoditas unggulan Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, yang terus menunjukkan daya saing di pasar nasional. Untuk meningkatkan nilai jual sekaligus memudahkan wisatawan dan konsumen, produk ini diolah dalam berbagai bentuk yang variatif dan modern. Gula Aren Dumaring berasal dari sadapan nira pohon aren (Arenga pinnata) yang tumbuh liar dan […]

  • 389 Guru Non-ASN di Berau Tak Bisa Ikut PPPK, Disdik Berjuang Carikan Jalan Keluar

    389 Guru Non-ASN di Berau Tak Bisa Ikut PPPK, Disdik Berjuang Carikan Jalan Keluar

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 475
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Dinas Pendidikan Kabupaten Berau memperjuangkan nasib 389 guru non-ASN yang belum memenuhi masa kerja dua tahun dan tidak masuk dalam database pemerintah daerah maupun seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebelumnya. Kelompok guru tersebut tidak dapat mengikuti seleksi PPPK karena tidak terdata dalam sistem resmi pemerintah daerah. Nama mereka juga tidak […]

  • Perlu Ada Program Pendidikan Khusus untuk WBP

    Perlu Ada Program Pendidikan Khusus untuk WBP

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 478
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb –  Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Berau, Frans Lewi, mengatakan pendidikan menjadi salah satu akses yang harus dirasakan secara merata oleh warga negara Indonesia, tak terkecuali bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Kabupaten Berau. Menurutnya, Pemerintah Daerah seharusnya menyediakan program pendidikan khusus bagi mereka. “Kan ada pendidikan seperti Paket A, B, dan C […]

  • Jejak Karya Berau di Panggung INACRAFT 2025

    Jejak Karya Berau di Panggung INACRAFT 2025

    • calendar_month Jumat, 7 Feb 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.038
    • 0Komentar

    JAKARTA- Sorotan lampu-lampu pameran memantulkan kilau keemasan dari anyaman rotan yang tersusun rapi di salah satu stan di Jakarta Convention Center (JCC). Di balik meja pajangan, Sri Aslinda Gamalis, Ketua Dekranasda Kabupaten Berau, menyapa pengunjung dengan senyum hangat. Hari itu, Berau hadir dalam perhelatan akbar industri kerajinan, INACRAFT 2025, dengan harapan besar, membawa warisan budaya […]

  • Spanduk Larangan Terpasang, Dokumentasi di Masjid Agung Resmi Dilarang

    Spanduk Larangan Terpasang, Dokumentasi di Masjid Agung Resmi Dilarang

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle Redaksi Beraunews
    • visibility 823
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pengurus Masjid Agung Baitul Hikmah Tanjung Redeb resmi mengeluarkan larangan pengambilan dokumentasi berupa foto maupun video di area masjid. Keputusan ini diambil menyusul berbagai insiden yang dinilai mencoreng kesucian dan citra masjid sebagai tempat ibadah. Ketua Pengurus Masjid Agung Baitul Hikmah, M. Kafrawi, menyebut larangan tersebut sebagai bentuk respons atas kejadian tak […]

expand_less