Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pembangunan » Tanpa Data Valid, Pembangunan Desa Bisa Melenceng

Tanpa Data Valid, Pembangunan Desa Bisa Melenceng

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
  • visibility 306
  • print Cetak

BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau menekankan pentingnya akurasi data dalam pengolahan Indeks Desa (ID) 2026. Hal itu disampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Ruang Sangalaki, Selasa,(21/4), dengan melibatkan sekitar 100 kepala seksi pemerintahan kampung.

Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengatakan data yang diinput harus mencerminkan kondisi riil di lapangan. Menurut dia, ketepatan data akan berpengaruh langsung terhadap arah kebijakan pembangunan.

“Data harus valid dan bisa dipertanggungjawabkan, karena akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan,” kata Said.

Penekanan itu sejalan dengan penerapan Indeks Desa sebagai indikator tunggal pembangunan desa sejak 2025, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Berau, Tentram Rahayu, menjelaskan indeks tersebut mencakup enam dimensi utama, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan.

Menurut Tentram, seluruh data akan dikumpulkan ke Kementerian Desa melalui tahapan pengukuran, verifikasi, dan validasi hingga 30 Juli 2026.

Pemerintah daerah menilai penerapan indeks berbasis data terintegrasi ini dapat membuat pembangunan kampung lebih terarah. Sejumlah indikator juga menunjukkan perkembangan, di antaranya penurunan jumlah desa berkembang dari 39 menjadi 30, peningkatan desa maju dari 42 menjadi 47, serta desa mandiri dari 19 menjadi 22. Sejak 2024, tidak ada lagi desa berstatus tertinggal di Berau.

Ke depan, pemerintah menargetkan peningkatan status sejumlah kampung, di antaranya Kampung Suaran dan Giring-Giring menjadi desa mandiri, serta Kampung Merancang Ilir, Samburakat, dan Teluk Sumbang naik menjadi desa maju.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyoroti tantangan berkurangnya alokasi dana kampung. Pemerintah kampung didorong untuk mengoptimalkan potensi lokal guna menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayah masing-masing. (tnr)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • ‎Inovasi Digital di Berau: QR Code dan Gelang Tangan Jadi Alat Baru Pantau Wisatawan

    ‎Inovasi Digital di Berau: QR Code dan Gelang Tangan Jadi Alat Baru Pantau Wisatawan

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 859
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Penerapan teknologi kini mulai merambah dunia pariwisata Berau. Melalui sistem QR Code dan gelang tangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau memperkenalkan cara baru mencatat jumlah pengunjung secara akurat di setiap kegiatan musik dan budaya. ‎Langkah ini pertama kali diuji coba dalam ajang Maratua Musik Festival (MMF), yang digelar di salah […]

  • Banjir Masih Mengepung Tanjung Selor, Akses Lalu Lintas Terganggu

    Banjir Masih Mengepung Tanjung Selor, Akses Lalu Lintas Terganggu

    • calendar_month Senin, 19 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 883
    • 0Komentar

    Tanjung Selor – Hujan deras yang mengguyur wilayah hulu Sungai Kayan sejak beberapa hari terakhir menyebabkan banjir kiriman yang masih mengepung sebagian besar wilayah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Hingga Senin siang, 19 Mei 2025, genangan air setinggi lutut orang dewasa masih merendam sejumlah ruas jalan utama, menghambat aktivitas warga. Pantauan IT-News.id pada pukul […]

  • Pemkab Berau Genjot Legalitas Lahan Eks Transmigrasi, Warga Bisa Bernapas Lega

    Pemkab Berau Genjot Legalitas Lahan Eks Transmigrasi, Warga Bisa Bernapas Lega

    • calendar_month Kamis, 17 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 541
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus mendorong penyelesaian legalitas lahan di kawasan eks transmigrasi. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Pemkab Berau menggelar Rapat Koordinasi Ketransmigrasian di Aula Disnakertrans Berau, Rabu, 16 Juli 2025. Rakor tersebut mengangkat tema “Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Legalitas Lahan Infrastruktur Fasum dan Fasos di Wilayah Eks Transmigrasi Kabupaten […]

  • Ventilasi Canggih Hemat Energi, Pasar Sanggam Siap Lebih Nyaman bagi Pedagang dan Pembeli

    Ventilasi Canggih Hemat Energi, Pasar Sanggam Siap Lebih Nyaman bagi Pedagang dan Pembeli

    • calendar_month Kamis, 17 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 809
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Kondisi Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD) yang panas, menjadi keluhan baik dari pedagang maupun pembeli. Hal ini pun mendapat perhatian dari Pemkab Berau. Dalam kunjungannya Rabu (16/10/2024) siang, Pjs Bupati Berau Sufian Agus pun menerima keluhan yang disampaikan para pedagang itu. “Saya mendengar langsung keluhan dari pedagang tadi, dan rencananya nanti kita […]

  • "Elon Musk" Bantu Warga Berau, Internet Gratis Seumur Hidup?

    “Elon Musk” Bantu Warga Berau, Internet Gratis Seumur Hidup?

    • calendar_month Rabu, 31 Jul 2024
    • account_circle admin
    • visibility 874
    • 0Komentar

    Beraunews.id, Tanjung Redeb – Kabar gembira bagi warga Berau! Kabupaten yang terletak di Kalimantan Timur ini siap menjadi pelopor internet cepat di wilayahnya. Pemkab Berau akan menggunakan internet Starlink, yakni perusahaan teknologi satelit milik Elon Musk, untuk menghadirkan jaringan internet super cepat hingga ke pelosok desa. Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengungkapkan bahwa pihaknya akan memasang […]

  • Bawaslu Kaltim Dorong Kemandirian, Ingin Bisa Eksekusi Langsung Pelanggaran Pemilu

    Bawaslu Kaltim Dorong Kemandirian, Ingin Bisa Eksekusi Langsung Pelanggaran Pemilu

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 725
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Anggota Bawaslu Provinsi Kalimatan Timur, Galeh Akbar, mendorong penguatan kewenangan Bawaslu agar lebih mandiri dalam menangani pelanggaran pemilu. Ia menilai, Bawaslu harus mengeksekusi langsung pelanggaran administrasi tanpa menunggu keputusan KPU. “Kalau sebelumnya hanya bersifat rekomendatif, kini Bawaslu bisa langsung memutus pelanggaran administrasi. Ini langkah besar bagi penegakan integritas pemilu,” ujarnya dalam kegiatan […]

expand_less