Dana Desa Tertahan di Puluhan Kampung Berau, Banyak Perangkat Disebut Belum Bisa Komputer

BERAU – Penyaluran Dana Desa tahap pertama di Kabupaten Berau masih terkendala di sejumlah kampung. Hingga awal Mei 2026, masih terdapat 44 kampung yang belum dapat mencairkan dana lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) belum ditetapkan.

Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Agus Salim, mengatakan dari total 100 kampung di Berau, baru 50 kampung yang telah melakukan penyaluran tahap pertama. Sementara enam kampung lainnya masih menjalani proses verifikasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD).

“Sisanya ada 44 kampung yang masih berproses di tingkat kampung masing-masing. Kendala terbesarnya adalah penetapan APBK yang belum tuntas. Jika APBK belum ditetapkan, maka dana dari APBN (Dana Desa) maupun APBD (Alokasi Dana Kampung) belum bisa disalurkan,” ujar Agus Salim kepada awak media, Selasa, 5 Mei 2026.

Menurut dia, lambatnya penetapan APBK dipengaruhi keterbatasan sumber daya manusia di tingkat perangkat kampung. Persoalan tersebut banyak ditemukan di wilayah hulu, termasuk Kecamatan Kelai.

Dari hasil monitoring DPMK di lima kampung di Kecamatan Kelai, ditemukan masih banyak perangkat kampung hingga anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang belum mampu mengoperasikan komputer.

“Bayangkan, ada perangkat yang jumlahnya 5 sampai 7 orang, tapi tidak ada satu pun yang bisa komputer. Ini menjadi hambatan besar dalam penginputan data perencanaan dan penyusunan administrasi APBK,” jelasnya.

Selain kemampuan teknis, rendahnya minat generasi muda berpendidikan untuk bergabung sebagai perangkat kampung turut menjadi persoalan.

“Ada yang sarjana, tapi tidak tertarik bergabung menjadi perangkat. Akhirnya, kepala kampung terpaksa menggunakan ‘admin bayangan’ dari luar untuk membantu, meski secara administratif mereka bukan bagian dari perangkat kampung,” tambah Agus.

Di sisi lain, DPMK juga menyoroti penurunan signifikan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun ini. Jika pada tahun lalu anggaran mencapai Rp320 miliar, tahun ini jumlahnya turun menjadi sekitar Rp145 miliar.

Menurut Agus, penurunan tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi nasional dan tertahannya sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat yang berdampak pada transfer keuangan daerah.

Sebagai langkah jangka pendek, DPMK Berau mendorong peningkatan kemampuan aparatur kampung melalui pelatihan komputer dasar yang dibiayai menggunakan dana kampung.

“Kami sudah menawarkan solusi agar mereka ikut kursus, terutama untuk pengoperasian dasar seperti Microsoft Word dan Excel. Kami berencana memfasilitasi pertemuan dengan penyedia jasa kursus agar mereka bisa datang langsung ke kampung-kampung untuk melatih perangkat di sana,” pungkasnya.

Keterlambatan penetapan APBK tersebut tidak hanya berdampak pada pembangunan kampung, tetapi juga memengaruhi pembayaran gaji dan tunjangan perangkat kampung yang bergantung pada pengesahan anggaran. (tnr)