Anggaran Pegawai Tembus Rp1,3 Triliun
- account_circle admin
- calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
- visibility 108
- print Cetak
Anggaran Pegawai Tembus Rp1,3 Triliun
Tanjung Redeb – Bupati Berau Sri Juniarsih memastikan tidak ada rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah. Ia menyatakan hingga kini belum ada informasi maupun kebijakan yang mengarah pada langkah tersebut.
“Sampai saat ini kami belum mendengar informasi terkait PHK massal PPPK. Semua kebijakan tetap disesuaikan dengan kemampuan daerah,” ujarnya beberapa waku lalu.
Isu mengenai kemungkinan PHK massal PPPK sebelumnya sempat beredar di tingkat nasional dan memicu perhatian publik. Namun, Sri menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau tidak pernah menerima ataupun membahas wacana tersebut.
Menurut dia, kebijakan kepegawaian daerah tetap mempertimbangkan kondisi keuangan, tanpa mengabaikan kebutuhan tenaga kerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Status PPPK, kata dia, juga sudah jelas karena telah melalui proses seleksi dan pelantikan resmi.
“Kalau PPPK, saya rasa tidak ada isu seperti itu. Mereka sudah dilantik, sehingga tidak mungkin kita berhentikan,” kata Sri.
Ia menambahkan, keberadaan PPPK justru menjadi bagian penting dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Pengurangan tenaga tersebut dinilai akan berdampak langsung pada kinerja OPD.
“Mereka bekerja dan kita membutuhkan mereka. Kalau mereka tidak ada, tentu akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujarnya.
Di sisi lain, Sri mengungkapkan beban belanja pegawai di Kabupaten Berau mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Angka tersebut mencakup aparatur sipil negara (ASN), PPPK, hingga tenaga paruh waktu, termasuk tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Meski beban anggaran cukup besar, pemerintah daerah memastikan tidak akan mengurangi hak pegawai. Upaya efisiensi, kata dia, justru dilakukan pada sektor lain, seperti kegiatan pembangunan dan operasional OPD.
“Belanja pegawai tidak kami kurangi, termasuk TPP. Penyesuaian dilakukan pada beberapa kegiatan, seperti di sektor PUPR dan operasional OPD,” tuturnya. (tnr)
- Penulis: admin
