Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DISKOMINFO BERAU » BLT Dikebut Demi Pemerataan, Tahap Tiga Tuntas dan Tahap Empat Menyusul Desember

BLT Dikebut Demi Pemerataan, Tahap Tiga Tuntas dan Tahap Empat Menyusul Desember

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
  • visibility 1.148
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TANJUNG REDEB – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) non-tunai terus dipercepat agar tidak ada warga rentan yang tertinggal menerima haknya. Setelah sempat terhambat akibat belum turunnya pengesahan anggaran perubahan APBD, proses distribusi kini kembali digenjot.

‎Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau, Iswahyudi, mengungkapkan bahwa saat ini penyaluran BLT telah memasuki tahap ketiga, mencakup 10 kelurahan, sementara tahap keempat dijadwalkan dimulai pertengahan Desember.

‎“Kalau anggaran belum disahkan, kita tidak bisa bergerak. Begitu disahkan, baru bisa diproses dan disalurkan,” jelas Iswahyudi.

‎Ia tidak menampik munculnya gelombang keluhan dari masyarakat selama keterlambatan berlangsung, baik melalui media sosial maupun laporan langsung.

‎Namun, seluruh aduan tetap ditindaklanjuti agar penyaluran tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

‎“Yang hampir tidak mampu boleh bergantian, tapi yang tidak mampu sama sekali (miskin) jangan sampai terlewat,” tegasnya.

‎Selain penyaluran BLT, pemerintah daerah juga memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

‎Tahun ini, sebanyak 95 warga kurang mampu menerima bantuan modal sekitar Rp3 juta per penerima untuk mendorong usaha kecil mandiri.

‎ “UEP ini khusus untuk warga yang sudah punya dasar usaha. Kalau tidak punya pengalaman usaha, biasanya tidak berhasil,” tambahnya.

‎Dengan percepatan tahap tiga dan persiapan tahap empat, Dinsos menargetkan seluruh penerima bantuan dapat memperoleh haknya sebelum tutup tahun.

‎Langkah ini diharapkan tidak hanya menjamin perlindungan sosial jangka pendek, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat rentan.

‎(Adv/Akm)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Banjir Berulang di Kota, Dedy Okto Tekankan Penanganan Menyeluruh: Warga Tak Boleh Cemas Setiap Hujan Turun

    Banjir Berulang di Kota, Dedy Okto Tekankan Penanganan Menyeluruh: Warga Tak Boleh Cemas Setiap Hujan Turun

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 36
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Hujan deras yang beberapa kali mengguyur Kabupaten Berau kembali memicu banjir di sejumlah titik perkotaan. Warga yang tinggal di kawasan langganan genangan pun mengeluhkan kondisi tersebut, hingga akhirnya mendapat perhatian dari DPRD. Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai bahwa persoalan banjir ini mestinya sudah ditangani lebih serius oleh pemerintah daerah. Menurut Dedy, […]

  • Antusias Tinggi, 66 Nelayan Berau Menanti Gerai Perizinan Kapal Dibuka

    Antusias Tinggi, 66 Nelayan Berau Menanti Gerai Perizinan Kapal Dibuka

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 535
    • 0Komentar

    ‎TANJUNG REDEB — Puluhan nelayan di Kabupaten Berau kini hanya tinggal menunggu gerai perizinan kapal benar-benar dibuka. Antusias yang begitu tinggi tercatat 66 nelayan sudah menyiapkan diri mengurus izin, dan jumlah itu masih terus bertambah. ‎ ‎Bagi mereka, legalitas kapal bukan lagi pilihan tetapi kebutuhan mendesak untuk keamanan dan akses bantuan pemerintah. ‎ ‎Namun pelayanan […]

  • Soal WFA ASN, Pemkab Berau Tunggu Juknis

    Soal WFA ASN, Pemkab Berau Tunggu Juknis

    • calendar_month Senin, 23 Jun 2025
    • account_circle Redaksi Beraunews
    • visibility 302
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membuat surat panduan terkait kebijakan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, panduan dari Kemendagri ini nantinya akan menjadi acuan bagi ASN di pemerintah daerah (pemda). “Ya nanti akan bisa dibuatkan surat panduan, […]

  • Pelatihan SDM adalah Kunci untuk Membangun Berau

    Pelatihan SDM adalah Kunci untuk Membangun Berau

    • calendar_month Selasa, 27 Agt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan. Pengembangan SDM pun menjadi hal krusial yang bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata melainkan juga lintas sektor salah satunya perusahaan. “Seluruh pihak harus berkolaborasi dalam peningkatan kapasitas SDM di Berau. Hal ini pun menjadi keuntungan bagi perusahaan-perusahaan karena tidak perlu mendatangkan […]

  • Terhalang Regulasi Baru, DPRD Tetap Jalankan Pengawasan Penggunaan APBD

    Terhalang Regulasi Baru, DPRD Tetap Jalankan Pengawasan Penggunaan APBD

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle admin
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb–  Meskipun terhalang adanya regulasi baru dalam hal keterbatasan kewenangan pengawasan, DPRD Berau tetap melakukan tugas dan kewajibannya, yakni mengawasi jalannya pelaksanaan penggunaan APBD. “DPRD memiliki tiga fungsi utama, salah satunya adalah fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan anggaran daerah. Jadi pelaksanaan APBD tetap menjadi bagian dari pengawasan DPRD. Kita memiliki hak untuk […]

  • Berau Perkuat Pendidikan Lewat Sekolah Baru dan Seragam Gratis

    Berau Perkuat Pendidikan Lewat Sekolah Baru dan Seragam Gratis

    • calendar_month Selasa, 12 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 259
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Mardiatul Idalisa, memastikan sejumlah agenda strategis sektor pendidikan akan menjadi prioritas pemerintah daerah. Hal itu ia sampaikan usai rapat bersama Komisi I DPRD Berau, Senin siang, yang membahas berbagai persoalan dan rencana pembangunan pendidikan di Bumi Batiwakkal. Menurut Mardiatul, pihaknya akan tetap memperjuangkan mandatory spending minimal 20 […]

expand_less