Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemeritahan » Ruang Publik Tercemar, Penanganan Pengemis di Berau Belum Tuntas

Ruang Publik Tercemar, Penanganan Pengemis di Berau Belum Tuntas

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
  • visibility 646
  • print Cetak

TANJUNG REDEB – Fenomena pengemis yang kerap mangkal di trotoar kembali menjadi sorotan (19/2). Kehadiran mereka di area publik tersebut dinilai mencerminkan masih adanya masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Berau yang perlu segera ditangani secara tuntas oleh pihak terkait.

Masyarakat berharap pemerintah daerah cepat tanggap dalam melakukan penanganan. Intervensi yang tepat diharapkan mampu memberikan bantuan yang nyata bagi keluarga pengemis tersebut, sehingga mereka tidak lagi menggantungkan hidup di jalanan.

Kepala Dinas Sosial Berau, Iswahyudi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berulang kali menangani perihal tersebut. Berbagai upaya telah dicoba, mulai dari pendampingan hingga pemberian fasilitas di rumah masing-masing. Namun, persoalan klasik muncul ketika para pengemis tersebut tetap kembali ke jalanan hanya beberapa hari setelah penanganan dilakukan.

“Kita sudah mendatangi rumahnya, sudah kami fasilitasi dan sebagainya. Sekarang tinggal (peran) Satpol PP,” ucap Iswahyudi, Kamis (19/2).

Ke depannya, diharapkan para pengemis ini mendapatkan tempat yang layak serta pembinaan yang berkelanjutan agar tidak lagi mengganggu ketertiban umum dengan menggunakan trotoar sebagai tempat mencari uang. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk bijak dalam memberi agar tidak secara tidak langsung membuat para pengemis betah beroperasi di area tersebut.

Persoalan semacam ini menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Kabupaten Berau untuk memastikan ruang publik tidak disalahgunakan. Dinas terkait diharapkan tidak hanya terjun langsung ke lapangan, tetapi juga konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat serta bimbingan mental kepada para pengemis agar mereka bisa beralih ke mata pencaharian yang lebih layak.

Harapan besar tertuju pada Pemerintah Kabupaten Berau agar mampu mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik guna menyejahterakan masyarakat secara menyeluruh. Dengan menekan angka kemiskinan lebih jauh, persoalan pengemis diyakini akan lebih mudah teratasi secara fundamental oleh pemerintah. (akti)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Koperasi Desa di Berau Diingatkan, Gagal Bayar Bisa Potong Dana Desa

    Koperasi Desa di Berau Diingatkan, Gagal Bayar Bisa Potong Dana Desa

    • calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 609
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau memastikan seluruh desa dan kelurahan telah memiliki Koperasi Merah Putih (KMP). Sebanyak 99 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan 10 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) kini resmi terbentuk. Dua kampung, Batu Rajang dan Siduung Indah, sepakat bergabung dalam satu wadah. “Dengan demikian, 100 persen kampung dan kelurahan di Berau […]

  • ‎Dokter Berau Ancam Lepas Status, Protes TPP Tak Sesuai Aturan

    ‎Dokter Berau Ancam Lepas Status, Protes TPP Tak Sesuai Aturan

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.278
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Aroma ketidakadilan tercium dari rumah sakit daerah di Kabupaten Berau. Ratusan tenaga kesehatan, termasuk dokter, resah. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dijanjikan tak kunjung dibayarkan sesuai dasar hukum. ‎ ‎”Sudah berbulan-bulan kami menunggu kepastian. Kami bekerja penuh, tapi hak kami dipangkas,” kata dr. Putri, salah satu CPNS jabatan fungsional. ‎ ‎Mereka, para […]

  • APBD Berau 2025 Disahkan, Bupati Janji Tindak Lanjuti Temuan dan Koreksi

    APBD Berau 2025 Disahkan, Bupati Janji Tindak Lanjuti Temuan dan Koreksi

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 128
    • 0Komentar

    BERAU – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Berau menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Berau yang berlangsung di ruang rapat paripurna pada Senin siang, 20 Juli 2026. Agenda tersebut merupakan […]

  • Gebyar Pajak Tahun 2024, Diharap Dapat mendukung Ekonomi Keuangan di Berau

    Gebyar Pajak Tahun 2024, Diharap Dapat mendukung Ekonomi Keuangan di Berau

    • calendar_month Senin, 2 Des 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 853
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau bekerja sama oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam memberikan apresiasi bagi wajib pajak yang membayar pajak dengan taat. Apresiasi di berikan pada acara Gebyar Pajak Tahun 2024 di Balai Mufakat. Senin, (2/12/2024). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Djupiansyah Ganie, menyampaikan kegiatan Gebyar Pajak Daerah 2024 ini bertujuan untuk memberikan […]

  • Pemkab Berau dan YKAN Tandatangani Kesepakatan Pengelolaan SDA dan Pembangunan Berkelanjutan

    Pemkab Berau dan YKAN Tandatangani Kesepakatan Pengelolaan SDA dan Pembangunan Berkelanjutan

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.436
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan pentingnya kerja sama strategis antara Pemerintah Kabupaten Berau dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) serta pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui penandatanganan nota kesepakatan menuju visi “Berau Maju, Berkelanjutan, Makmur, dan Sejahtera” periode 2025–2030, pada Senin (13/10). Bupati Berau menjelaskan, kerja sama […]

  • Polemik BPHTB Berau Kembali Mencuat, Warga Desak Pemkab Buka Data Nilai Tanah

    Polemik BPHTB Berau Kembali Mencuat, Warga Desak Pemkab Buka Data Nilai Tanah

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 313
    • 0Komentar

    BERAU — Polemik pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Berau kembali mencuat. Forum BPHTB Bersama Untuk Negeri (BUN) menilai sistem penetapan pajak tanah yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau justru memberatkan masyarakat dan tidak dilakukan secara terbuka. Sorotan itu muncul karena warga mengaku tetap dibebani nilai BPHTB tinggi, meski […]

expand_less