Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Dinas Kesehatan dan Perusahaan Harus Bersinergi dalam Menyediakan Klinik Mandiri

Dinas Kesehatan dan Perusahaan Harus Bersinergi dalam Menyediakan Klinik Mandiri

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 5 Okt 2024
  • visibility 405
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Anggota DPRD Berau, Rudi P Mangunsong mendorong pihak perusahaan di daerah perkampungan untuk memiliki klinik mandiri. Pasalnya, keberadaan klinik sangat dibutuhkan khususnya bagi masyarakat di sekitar lokasi perkebunan.

“Perusahaan harus punya klinik sendiri. Supaya kalau ada pekerja yang sakit bisa segera mendapat penanganan di klinik, tanpa menunggu atau turun ke kota yang jarak tempuhnya lumayan jauh,” jelasnya.

Lanjutnya, sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) di perkampungan, juga perlu mendapat perhatian khusus dari dinas terkait.

Ia menyebut hal itu penting guna memenuhi hak masyarakat kampung atas pelayanan kesehatan yang baik dan merata.

“Jangan cuma di perkotaan saja, pelayanan dan fasilias kesehatan di perkampungan juga harus jadi perhatian. Karena apa? Jarak tempuh ke kota itu cukup jauh kalau hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Makanya faskes yang ada di kampung harus dimaksimalkan dan diberi perhatian lebih,” ujarnya.

Menurutnya, perhatian yang diberikan untuk fasilitas kesehatan di Berau harus seimbang, khususnya faskes di daerah perkebunan yang kerap kali kehabisan stok obat-obatan.

“Karena masih banyak perusahaan yang tidak memfasilitasi pekerja dengan klinik mandiri. Jadi obat-obatan di faskes selalu habis sebelum waktunya. Hal seperti ini yang perlu diperhatikan oleh dinas terkait,” ucapnya.

Untuk itu, ia mengatakan mestinya Dinas Kesehatan sebagai instansi berwenang bisa mengambil langkah antisipasi guna menstabilkan antara ketersediaan obat dan warganya.

“Tanggungjawab kesehatan ini adalah tanggungjawab bersama antara dinas kesehatan dan juga perusahaan. Wajib bagi perusahaan menyiapkan fasilitas kesehatan di daerah lingkar perusahaan. Begitu juga dengan dinas kesehatan, semua faskes yang ada di perkampungan wajib diberi fasilitas yang sama dengan perkotaan,” pungkasnya. (Adv/mar)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • MPAW Tekankan Pendidikan Gratis dan Pemulihan Ekonomi, Warga Maluang Berikan Dukungan

    MPAW Tekankan Pendidikan Gratis dan Pemulihan Ekonomi, Warga Maluang Berikan Dukungan

    • calendar_month Kamis, 10 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 882
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Ribuan masyarakat memadati lapangan sepak bola Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, untuk bertatap muka langsung dengan pasangan calon (paslon) nomor 1, Madri Pani-Agus Wahyudi. “Menyala abangku” terus menggema saat sosok bakal calon bupati dan wakil bupati itu menyapa warga. Masyarakat antusias ingin mengobrol dan mendengarkan program-program unggulan yang disampaikan oleh Madri Pani […]

  • Baturunan Parau: Warisan Maritim Kesultanan Gunung Tabur yang Terus Dijaga Pemerintah Daerah

    Baturunan Parau: Warisan Maritim Kesultanan Gunung Tabur yang Terus Dijaga Pemerintah Daerah

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 308
    • 0Komentar

    GUNUNG TABUR – Di tengah arus modernisasi yang berjalan cepat, Kabupaten Berau tetap memberi ruang luas bagi tradisi turun-temurun yang menjadi identitas masyarakatnya. Salah satu yang kembali dihidupkan adalah Baturunan Parau, ritual adat Kesultanan Gunung Tabur yang sejak dulu merekam jejak hubungan antara pemimpin dan rakyatnya melalui simbol sebuah perahu panjang berhias kepala naga. Baturunan […]

  • 325 Visa Petugas Haji 2026 Tertahan, Menteri Ungkap Kendala Teknis

    325 Visa Petugas Haji 2026 Tertahan, Menteri Ungkap Kendala Teknis

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 119
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sebanyak 325 petugas haji dilaporkan belum menerima visa keberangkatan untuk musim haji 2026. Kondisi ini membuat sebagian dari mereka terancam batal berangkat menjelang jadwal akhir April. Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, menyebut keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala teknis dalam proses pengajuan visa. Ia mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan penelusuran dan […]

  • Viral Video Asusila di Berau, Polisi Jerat Pelaku dengan UU Perlindungan Anak

    Viral Video Asusila di Berau, Polisi Jerat Pelaku dengan UU Perlindungan Anak

    • calendar_month Sabtu, 22 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 834
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Warganet di Kabupaten Berau digegerkan dengan beredarnya sebuah video asusila yang diduga melibatkan seorang pelajar dan seorang pria dewasa. Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Jody Rahman melalui Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mengungkapkan bahwa pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait video viral tersebut. “Sudah ada laporan masuk ke kami, dan saat […]

  • Penguatan Pajak Daerah Digital, Senjata Baru Tingkatkan PAD

    Penguatan Pajak Daerah Digital, Senjata Baru Tingkatkan PAD

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 337
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat strategi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak. Salah satu langkah kunci yang tengah dijalankan adalah penerapan Transaction Monitoring Device (TMD), sistem digital yang memungkinkan pemerintah memantau transaksi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) secara real-time. TMD diterapkan pada sektor dengan perputaran ekonomi tinggi […]

  • Anak Bantu Orang Tua Jualan di Jalan, Masalah atau Pembelajaran? Ini Kata DPPKBP3A Berau

    Anak Bantu Orang Tua Jualan di Jalan, Masalah atau Pembelajaran? Ini Kata DPPKBP3A Berau

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 346
    • 0Komentar

    BERAU — Fenomena anak-anak yang berjualan di jalanan di Kabupaten Berau belakangan menjadi sorotan masyarakat. Sebagian pihak menilai kondisi tersebut mengganggu ketertiban dan dikhawatirkan mengurangi hak anak yang seharusnya masih menikmati masa bermain serta pendidikan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau, Rabiatul Islamiah, mengatakan masyarakat perlu memahami terlebih […]

expand_less