Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pariwisata » Disbudpar Dorong Penerapan Perkam untuk Normalisasi Harga Kuliner di Tempat Wisata

Disbudpar Dorong Penerapan Perkam untuk Normalisasi Harga Kuliner di Tempat Wisata

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
  • visibility 1.308
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Kepala Bidang Pengembangan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Syamsiah Nawir, menanggapi keluhan wisatawan terkait tingginya harga kuliner di kawasan wisata Pulau Derawan. Ia menyebut, permasalahan ini perlu menjadi perhatian pemerintah setempat agar tidak berdampak buruk terhadap citra destinasi wisata.

Menurutnya, banyak wisatawan yang menilai bahwa potensi sumber daya alam seperti ikan dan hasil laut yang melimpah di kawasan pesisir, termasuk Pulau Derawan, seharusnya membuat harga kuliner lebih terjangkau dibandingkan dengan daerah lain yang tidak

memiliki kekayaan serupa. Namun, kenyataannya, beberapa wisatawan merasa harga kuliner di Derawan lebih mahal, yang justru menimbulkan kesan negatif.

“Harus ada aturan yang dibuat di tingkat pemerintah kampung untuk menyamakan harga agar tidak terlalu jomplang. Jangan sampai harga di Derawan lebih mahal dibandingkan dengan daerah lain yang sebenarnya tidak memiliki potensi sumber daya laut seperti kita,” katanya, Senin (20/1/2025).

Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait hal ini. Edukasi mengenai pentingnya menjaga harga yang wajar dinilai perlu dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah kampung dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Syamsiah mencontohkan kasus serupa yang pernah terjadi di kawasan wisata Biduk-Biduk. Kala itu, harga kuliner seperti nasi kuning sempat mencapai Rp40.000 per porsi, yang dianggap terlalu tinggi oleh wisatawan. Namun, berkat penerapan aturan kampung, permasalahan tersebut kini dapat diatasi.

“Dulu di Biduk-Biduk sempat ada keluhan harga kuliner yang mencekik, tapi setelah diatur oleh pemerintah kampung, sekarang tidak ada komplain lagi. Hal ini bisa menjadi contoh yang baik bagi kawasan wisata lain,” tambahnya.

Ia berharap, penerapan aturan kampung untuk normalisasi harga kuliner di Derawan dapat segera diwujudkan. Hal ini bertujuan agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang baik dan tidak terhambat oleh harga yang dinilai terlalu mahal.

“Kalau harga terlalu tinggi, itu berdampak buruk bagi destinasi. Bisa menjadi promosi negatif bagi kawasan wisata itu sendiri,” pungkas Syamsiah.

Dengan langkah ini, diharapkan wisatawan dapat menikmati keindahan Pulau Derawan tanpa khawatir terhadap biaya yang tidak wajar, sehingga mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Berau. (Marta)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Selisih 696 Suara, Petahana Menangkan Pilkada Berau 2024

    Selisih 696 Suara, Petahana Menangkan Pilkada Berau 2024

    • calendar_month Rabu, 4 Des 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.133
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau menggelar rapat pleno terbuka untuk menetapkan hasil rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, serta bupati dan wakil bupati Berau, pada hari Selasa (3/12/2024). Rapat yang dihadiri oleh perwakilan pasangan calon (paslon), saksi, serta sejumlah pihak terkait ini berhasil menyimpulkan hasil akhir dari proses pemilihan […]

  • Sempat Dicari 31 Kapal, Nelayan Batu Putih yang Hilang Sejak Melaut Ditemukan Hidup

    Sempat Dicari 31 Kapal, Nelayan Batu Putih yang Hilang Sejak Melaut Ditemukan Hidup

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 216
    • 0Komentar

    BERAU — Warga Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, sempat digegerkan dengan hilangnya seorang nelayan bernama Suriansyah, 47 tahun, yang dilaporkan tak kunjung pulang setelah melaut sejak Sabtu, 23 Mei 2026. Korban akhirnya ditemukan selamat pada Senin siang, 25 Mei 2026, setelah sekitar 36 jam dinyatakan hilang di perairan Batu Putih. Informasi hilangnya […]

  • Ratna Kalalembang Dorong Inovasi Kader Posyandu untuk Memerangi Stunting di Kabupaten Berau

    Ratna Kalalembang Dorong Inovasi Kader Posyandu untuk Memerangi Stunting di Kabupaten Berau

    • calendar_month Rabu, 2 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 579
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Anggota DPRD Berau, Ratna Kalalembang terus memberi perhatiannya terhadap dunia kesehatan. Salah satunya terkait dengan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Berau. Dikatakan Ratna, kader posyandu perlu diberi peningkatan kapasitas ilmu kesehatan anak, baik melalui pelatihan maupun workshop yang melibatkan kader posyandu di setiap kecamatan. Hal itu wajib dilakukan karena kader […]

  • Belajar dari Sumatera, DPRD Berau Tekankan Mitigasi Risiko Sebagai Investasi Perlindungan Ekonomi & Masyarakat

    Belajar dari Sumatera, DPRD Berau Tekankan Mitigasi Risiko Sebagai Investasi Perlindungan Ekonomi & Masyarakat

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 423
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Cuaca kini tak lagi mudah ditebak. Banjir bandang, longsor, hingga hujan ekstrem datang tanpa meminta izin. Mengamati berbagai bencana yang terjadi di wilayah Sumatera akhir-akhir ini, Ketua Komisi I DPRD Berau Elita Herlina mengingatkan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya kewajiban—melainkan investasi keselamatan dan keberlanjutan pembangunan daerah. Menurut Elita, bencana bukan hanya persoalan alam, […]

  • Program Percepatan Pembangunan Lewat Dana RT

    Program Percepatan Pembangunan Lewat Dana RT

    • calendar_month Jumat, 6 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 762
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Sebagai salah satu program prioritas yakni percepatan pembangunan melalui dana RT, program ini terealisasi optimal di Kabupaten Berau. Total sudah 197 RT di 10 Kelurahan di 4 Kecamatan terdekat, yang sudah memanfaatkan program ini. “Program Percepatan Pembangunan Melalui Dana RT sebesar Rp 50 juta per RT, realisasinya telah dilaksanakan di 197 RT […]

  • Pemprov Kaltim Kucurkan Rp25 Miliar untuk Renovasi Rumah Jabatan, Klaim Transparan dan Sesuai Aturan

    Pemprov Kaltim Kucurkan Rp25 Miliar untuk Renovasi Rumah Jabatan, Klaim Transparan dan Sesuai Aturan

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 389
    • 0Komentar

    SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur. Kebijakan ini menuai perhatian publik karena nilainya yang dinilai cukup besar. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengatakan renovasi dilakukan karena kondisi bangunan yang sudah lama tidak ditempati dan membutuhkan perbaikan menyeluruh. “Rumah jabatan ini sudah puluhan […]

expand_less