Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » IPKL GOR Pemuda Tanjung Redeb Deklarasi Damai Pasca Pilkada 2024

IPKL GOR Pemuda Tanjung Redeb Deklarasi Damai Pasca Pilkada 2024

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 21 Des 2024
  • visibility 1.009
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Ikatan Pedagang Kaki Lima (IPKL) Berau, khususnya yang tergabung dalam IPKL Lapangan Pemuda Tanjung Redeb, menggelar deklarasi damai pasca Pilkada 2024. Deklarasi ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-10 IPKL, yang berlangsung pada Jumat (20/12/2024) malam.

Deklarasi tersebut menyerukan masyarakat untuk mempererat silaturahmi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif, serta saling mendukung demi kesejahteraan bersama, khususnya bagi pedagang kaki lima.

“Pilkada sudah selesai, mari kita jaga silaturahmi. Kalau kemarin ada perbedaan atau gesekan, saatnya kita lupakan. Fokus kita sekarang adalah membangkitkan kembali perekonomian masyarakat Berau,” ujar Kepala IPKL GOR Pemuda Tanjung Redeb, Supriyono, usai deklarasi.

Supriyono menegaskan bahwa deklarasi ini juga menjadi wujud komitmen bersama, khususnya para pedagang di GOR Pemuda, untuk menjaga persatuan dan mengutamakan keharmonisan.

Deklarasi damai ini difasilitasi oleh Polres Berau, sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana pasca Pilkada yang damai dan sejuk di Kabupaten Berau.

Kapolres Berau juga mengapresiasi inisiatif IPKL yang dinilai mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat usai pesta demokrasi.

“Kami harap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi elemen masyarakat lainnya untuk terus menjaga persatuan dan keamanan, agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis,” ujar perwakilan Polres Berau.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum refleksi 10 tahun perjalanan IPKL, yang selama ini berperan aktif dalam mendukung perekonomian lokal melalui penguatan sektor UMKM, khususnya pedagang kaki lima. (*)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aset Kopdes Jadi Milik Desa, Diskoperindag dan DPMK Berau Siap Tindak Lanjuti

    Aset Kopdes Jadi Milik Desa, Diskoperindag dan DPMK Berau Siap Tindak Lanjuti

    • calendar_month Senin, 20 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 754
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Seluruh aset Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dipastikan akan menjadi milik pemerintah desa setelah proses pembangunannya rampung. Hal ini sejalan dengan arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Ia juga menegaskan bahwa sebagian pendapatan Kopdes nantinya juga akan disetorkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Senin, (20/10). Kebijakan […]

  • DPRD Berau Dorong Pemerintah Bangun Rumah Restorative Justice di Setiap Kecamatan

    DPRD Berau Dorong Pemerintah Bangun Rumah Restorative Justice di Setiap Kecamatan

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 373
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk memperluas pembangunan Rumah Restorative Justice (RRJ) ke seluruh kecamatan, tidak hanya terbatas di Kecamatan Tanjung Redeb. Menurutnya, langkah ini krusial guna memastikan pemerataan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah tersebut. Dedy menilai bahwa keberadaan RRJ di setiap kecamatan tidak […]

  • Berau Diguncang 21 Gempa Susulan, BMKG: Sesar Mangkalihat Jadi Pemicu

    Berau Diguncang 21 Gempa Susulan, BMKG: Sesar Mangkalihat Jadi Pemicu

    • calendar_month Selasa, 17 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 571
    • 0Komentar

    A-news.id, Tanjung Redeb – Gempa berkekuatan 5,6 SR yang mengguncang Kabupaten Berau pada Minggu malam hingga hari ini, Selasa (17/9/2024), merupakan dampak dari pergeseran sesar Mangkalihat yang terbentang dari Kecamatan Bidukbiduk hingga Tanjung Redeb, serta sesar Maratua yang membentang hingga ke Tanjung Selor – Bulungan. Pergerakan sesar Mangkalihat ini membuat warga di sejumlah wilayah panik, […]

  • Penjualan Miras Ilegal di Berau Tak Masuk PAD, Bupati Sri Juniarsih Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Izin

    Penjualan Miras Ilegal di Berau Tak Masuk PAD, Bupati Sri Juniarsih Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Izin

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 184
    • 0Komentar

    BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan tak pernah mengeluarkan izin penjualan minuman keras (miras) di Hotel Palmy Exclusive maupun tempat usaha lain di luar ketentuan. Penegasan itu disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, di tengah sorotan publik atas dugaan peredaran miras di sejumlah lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Sri Juniarsih mengingatkan, tata niaga minuman beralkohol […]

  • Perjuangkan Kenaikan Insentif Guru PAUD Sejak Awal Diberi Amanah Jadi Kepala Daerah

    Perjuangkan Kenaikan Insentif Guru PAUD Sejak Awal Diberi Amanah Jadi Kepala Daerah

    • calendar_month Rabu, 20 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 711
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Memiliki background sebagai lulusan pendidikan, Sri Juniarsih paham betul bagaimana para tenaga pendidik menjalankan tugasnya. Sehingga, kesejahteraan pendidik pun menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan. Sejak menjabat pada masa pandemi COVID-19, peningkatan insentif khususnya guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah masuk dalam misi meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sejahtera, dan berbudi luhur. […]

  • Polemik BPHTB Berau Kembali Mencuat, Warga Desak Pemkab Buka Data Nilai Tanah

    Polemik BPHTB Berau Kembali Mencuat, Warga Desak Pemkab Buka Data Nilai Tanah

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 232
    • 0Komentar

    BERAU — Polemik pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Berau kembali mencuat. Forum BPHTB Bersama Untuk Negeri (BUN) menilai sistem penetapan pajak tanah yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau justru memberatkan masyarakat dan tidak dilakukan secara terbuka. Sorotan itu muncul karena warga mengaku tetap dibebani nilai BPHTB tinggi, meski […]

expand_less