Legislatif Dorong Pemkab Berau Berpihak pada Sektor Pariwisata dengan Alokasi Anggaran Nyata

TANJUNG REDEB – Alokasi anggaran minim untuk sektor pariwisata di Kabupaten Berau menuai kritik tajam dari kalangan legislatif. Dengan jumlah kegiatan dan program yang cukup banyak, namun hanya didukung dana terbatas, efektivitas pengembangan pariwisata daerah pun dipertanyakan.

Anggota DPRD Berau, Sutami, secara tegas menyuarakan kekecewaannya terhadap rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor yang sejatinya menjadi salah satu andalan dalam visi pembangunan Berau.

“Kalau cuma Rp5 miliar, apa yang diharapkan? OPD dituntut membuat pariwisata Berau jadi luar biasa, tapi bagaimana caranya kalau dananya sangat terbatas? Apalagi untuk promosi besar-besaran yang dibutuhkan di era sekarang,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sutami menilai alokasi anggaran yang tidak proporsional ini justru menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana strategis dengan realisasi anggaran di lapangan. Padahal, salah satu misi pemerintah daerah adalah mengembangkan potensi wisata sebagai penopang ekonomi baru.

“Kita bicara pengembangan pariwisata, tapi justru anggaran terbesar dikuasai Dinas PUPR. Sementara Dinas Pariwisata malah tidak mendapat cukup ruang untuk bergerak. Bagaimana mau promosi, bangun kerja sama luar negeri, atau branding daerah kalau seperti ini?” katanya.

Ia membandingkan dengan sejumlah daerah yang sukses menjadikan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi lokal, seperti Mentawai, Bali, dan Raja Ampat. Menurutnya, kunci keberhasilan mereka terletak pada keberanian investasi promosi secara digital dan global.

“Lihat saja, ada yang sampai buat website promosi khusus di Jerman dan Amerika. Sementara kita, promosi hanya di Bandara Kalimarau atau lewat videotron lokal. Itu tidak cukup. Digital marketing sangat penting dan itu semua butuh anggaran,” tegasnya.

Sutami menyebut bahwa dengan strategi yang tepat dan dukungan anggaran yang memadai, sektor pariwisata bisa menjadi penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mencontohkan daerah-daerah yang mampu meraih hingga ratusan miliar dari sektor ini.

“Pariwisata ini seharusnya bisa menjadi mesin PAD baru. Ada daerah yang mampu meraup Rp600 miliar dari wisata. Jadi ini bukan soal gaya-gayaan, tapi investasi jangka panjang yang perlu dirancang serius,” pungkasnya.

Ia berharap ke depan Pemkab Berau dapat lebih berpihak pada sektor ini, tidak hanya dalam narasi, tetapi juga dalam bentuk alokasi anggaran yang mencerminkan komitmen nyata. (yf)