Berau Belum Punya Cold Storage

BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau hingga pertengahan 2026 masih belum memiliki fasilitas gudang pendingin (cold storage) maupun pabrik es yang dapat digunakan secara mandiri untuk mendukung aktivitas nelayan. Kondisi tersebut diakui menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor perikanan daerah.

Sekretaris Dinas Perikanan Berau, Yunda, mengatakan program yang dijalankan instansinya saat ini masih berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta dukungan bagi kelompok nelayan dan pembudidaya.

“Program kami itu tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, lebih kepada peningkatan kapasitas nelayan dengan melakukan pelatihan atau semacam bimtek. Semua kegiatan ini fokus kepada wilayah atau kewenangan pemerintah Kabupaten Berau, yakni untuk nelayan dan pembudidaya di perairan umum seperti sungai, danau, dan rawa,” ujar Yunda saat dikonfirmasi, Senin (22/6/2026).

Menurut dia, keterbatasan ruang gerak pemerintah kabupaten juga dipengaruhi pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Untuk sektor perikanan tangkap di wilayah pesisir dan laut, sebagian besar kewenangan berada di tingkat provinsi maupun kementerian.

Karena itu, Dinas Perikanan Berau lebih banyak berperan dalam fasilitasi administrasi, seperti pencatatan kapal, penerbitan pas kecil, serta pemberian rekomendasi terhadap berbagai usulan yang diajukan nelayan.

Yunda menjelaskan, fasilitas cold storage yang berada di Sambaliung merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun fasilitas tersebut saat ini tidak beroperasi karena mengalami kerusakan.

Sementara itu, rencana pembangunan pabrik es dan gudang pendingin di kawasan Tanjung Batu hingga kini belum terealisasi. Usulan tersebut masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Menurut Yunda, kebijakan efisiensi anggaran turut mempengaruhi kemampuan daerah dalam mengusulkan pembangunan fasilitas pendukung sektor perikanan.

“Dengan adanya efisiensi anggaran ini membuat kami kurang bersemangat untuk mengajukan. Tapi kita berharap ada investor yang masuk melirik peluang ini untuk mengadakan alat cold storage tersebut,” akunya.

Meski demikian, ia menilai distribusi hasil tangkapan nelayan sejauh ini masih berjalan cukup baik. Sebagian besar hasil tangkapan dari kapal-kapal besar langsung dipasarkan ke sejumlah daerah seperti Bontang, Samarinda, Balikpapan, hingga Tarakan.

Untuk mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus membantu pengendalian inflasi dan stunting, Dinas Perikanan Berau juga terus memfasilitasi pelaksanaan Pasar Ikan Murah yang digelar bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

“Kami enggak ada anggaran. Jadi ini kerja sama Dinas Perikanan dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Kami hanya memfasilitasi saja, mereka sendiri yang menyiapkan ikan dan langsung menjualnya, jadi kita tidak sama sekali menggunakan anggaran pemerintahan,” pungkasnya. (tnr)