Masalah Pengelolaan Tenaga Honorer di Berau: Banyak Non-Teknis dan Kurangnya Koordinasi
- account_circle redaksi Beraunews
- calendar_month Rabu, 8 Jan 2025
- visibility 649
- comment 0 komentar
- print Cetak
TANJUNG REDEB- Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna, mengungkapkan bahwa jumlah tenaga honorer di Kabupaten Berau sangat tinggi meskipun sebagian besar tenaga tersebut hanya memiliki peran non teknis.
Menurutnya, banyak tenaga honorer yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berperan dalam pekerjaan seperti administrasi, satpam, cleaning service, dan sejumlah pekerjaan lainnya yang tidak bersifat teknis.
“Yang banyak dibutuhkan di OPD-OPD itu kan tenaga teknis,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masalah dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menjelaskan bahwa banyak kepala sekolah yang selama ini merekrut tenaga honorer tanpa koordinasi dengan pihak kepegawaian, sehingga jumlah tenaga honorer di bidang pendidikan pun melonjak.
“Banyak kepala sekolah mengangkat tenaga honorer tanpa koordinasi dengan bidang kepegawaian, ini yang membuat jumlahnya sangat banyak,” tambahnya.
Dalam hal pendidikan, masalah terjadi di beberapa sekolah, seperti di SD Talisayan, di mana hanya kepala sekolah yang berstatus PNS dan tenaga pengajar lainnya adalah PPPK. Namun, ketika mereka tidak lulus seleksi, proses belajar mengajar terganggu.
“Ada salah satu sekolah kemarin itu, muridnya turun ke sekolah tapi hanya main-main, karena gurunya sudah tidak ada,” bebernya.
Terkait langkah perbaikan, Ratna menyarankan agar ke depan tenaga non-teknis lebih baik dioutsourcing-kan, sementara tenaga yang sudah berpengalaman lebih dari dua tahun tetap diangkat menjadi PPPK.
“Tenaga yang sudah dua tahun ke atas tetap diangkat PPPK, sedangkan yang baru bisa dioutsourcing,” katanya.
Ratna juga menegaskan bahwa Pemkab Berau berkomitmen untuk mengatasi masalah ini, agar kualitas pelayanan di sektor kesehatan dan pendidikan tetap optimal.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah tenaga honorer yang ada dapat dikelola dengan lebih baik, mengurangi ketimpangan antara tenaga teknis dan non-teknis, serta memastikan keberlanjutan pelayanan publik di Kabupaten Berau. (Marta)
- Penulis: redaksi Beraunews
