Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » DPRD Berau Desak Penertiban Miras Ilegal di Hotel Nonbintang

DPRD Berau Desak Penertiban Miras Ilegal di Hotel Nonbintang

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
  • visibility 346
  • print Cetak

BERAU — Peredaran minuman keras ilegal di sejumlah penginapan kembali memantik sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berau. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menilai praktik penjualan miras yang marak di hotel-hotel nonbintang lima jelas bertentangan dengan aturan daerah yang berlaku.

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 masih menjadi rujukan utama dalam pengendalian minuman beralkohol. Regulasi itu secara tegas melarang peredaran dan penjualan miras, kecuali di tempat-tempat tertentu, salah satunya hotel berbintang lima. Namun, di lapangan, miras justru mudah ditemukan di penginapan yang belum memenuhi klasifikasi tersebut.

Kondisi ini, menurut Sumadi, mengindikasikan lemahnya pengawasan sekaligus adanya celah yang dimanfaatkan sebagian pelaku usaha. Ia menuding ada oknum pengusaha yang sengaja bermain di area abu-abu demi keuntungan, tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan bagi masyarakat.

Politikus yang duduk di kursi pimpinan dewan itu mendesak pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum tidak tinggal diam. Ia meminta eksekutif mengambil langkah konkret untuk menghentikan praktik penjualan miras ilegal dan memastikan penegakan perda berjalan menyeluruh.

“​Klo terkait miras yang beredar tinggal bupati kordinasi dengan satpol PP, nanti kordinasi dengan pihak keamanan baik kepolisan maupun kejaksaan,” ungkap Sumadi, Wakil Ketua II DPRD Berau, pada Senin (18/05/2026).

Sumadi menilai, komando kepala daerah menjadi kunci untuk menggerakkan organisasi perangkat daerah, Satpol PP, hingga aparat penegak hukum agar pengawasan dan penertiban bisa dilakukan secara terpadu. DPRD Berau berharap kolaborasi erat antara pemerintah daerah, Satpol PP, kepolisian, dan kejaksaan dapat memutus rantai distribusi miras ilegal, sekaligus menguatkan wibawa hukum dan menjaga ketertiban lingkungan.

Di sisi lain, dari aspek perizinan, pemerintah daerah memastikan belum ada satu pun izin resmi penjualan miras yang terbit di Berau. Fungsional Penata Perizinan DPMPTSP Berau, Dody, mengungkapkan bahwa sampai saat ini tidak ada permohonan maupun penerbitan izin penjualan minuman beralkohol melalui sistem perizinan yang berlaku.

“​Kewenangan perizinan berada di tingkat provinsi melalui sistem Online Single Submission (OSS), ditambah adanya ketentuan larangan dalam peraturan daerah. Jadi sampai sekarang, izin penjualan miras di Berau memang belum ada yang terbit,” ujar Dody, Fungsional Penata Perizinan DPMPTSP Berau, dilansir dari It-news.id, Rabu (06/05/2026).

Dody menjelaskan, seluruh proses perizinan usaha kini terintegrasi dalam sistem OSS berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Melalui sistem tersebut, penentuan jenis usaha, persyaratan, hingga kewenangan penerbitan izin mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Untuk usaha yang berkaitan dengan minuman beralkohol, sebagian besar kewenangan berada di tangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Dengan belum adanya izin resmi dan masih berlakunya perda pelarangan miras, setiap aktivitas penjualan minuman keras di luar ketentuan, terutama di hotel yang tidak memenuhi klasifikasi, secara otomatis berhadapan dengan aturan hukum yang berlaku di Kabupaten Berau. (tnr)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sempat Pincang, Puskesmas Tepian Buah Akhirnya Punya Dokter Lagi

    Sempat Pincang, Puskesmas Tepian Buah Akhirnya Punya Dokter Lagi

    • calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 6.547
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Setelah lebih dari tiga bulan mengalami kekosongan tenaga medis, Puskesmas Kampung Tepian Buah di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, akhirnya akan kembali memiliki layanan dasar kesehatan. Mulai awal Agustus 2025, dua tenaga kesehatan resmi ditempatkan di fasilitas tersebut, seorang dokter umum dan seorang ahli gizi. Kedua tenaga medis ini merupakan bagian dari program Nusantara […]

  • DPRD Berau Dorong Pemkab Perkuat Mitigasi Bencana

    DPRD Berau Dorong Pemkab Perkuat Mitigasi Bencana

    • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 327
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Potensi peningkatan curah hujan dalam beberapa waktu mendatang kembali memunculkan kekhawatiran terhadap ancaman banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Berau. Kondisi ini membuat upaya kesiapsiagaan pemerintah daerah menjadi sorotan, tidak hanya dalam penanganan darurat, tetapi juga dalam memperkuat langkah mitigasi sejak dini. Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menilai bahwa penanganan banjir […]

  • HGU Mangkrak dan Batas Kabur: RDP DPRD Berau Bedah Masalah Perbatasan Gunung Tabur

    HGU Mangkrak dan Batas Kabur: RDP DPRD Berau Bedah Masalah Perbatasan Gunung Tabur

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 343
    • 0Komentar

    BERAU — Persoalan lama di garis batas Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dengan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, kembali mengemuka di ruang rapat DPRD Berau, Senin, 18 Mei 2026. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu, RT 17 Kelurahan Gunung Tabur—wilayah yang bersisian dengan eks permukiman Kelompok Adat Terpencil (KAT) Kampung Birang—dipotret sebagai contoh nyata bagaimana sengketa tapal […]

  • Dorong Reforma Agraria, Pemkab Berau Siapkan ASN Profesional di Bidang Pertanahan

    Dorong Reforma Agraria, Pemkab Berau Siapkan ASN Profesional di Bidang Pertanahan

    • calendar_month Kamis, 3 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 707
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di bidang pertanahan, Pemerintah Kabupaten Berau melalui BKPSDM bekerja sama dengan Pusat Pengembangan SDM ATR/BPN Bogor menggelar pelatihan khusus. Acara yang berlangsung di Ruang Sangalaki pada Rabu, 2 Oktober 2024, ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Setda Berau, Hendratno. Hendratno menyampaikan apresiasi kepada […]

  • Kebutuhan BBM Nelayan Maratua Dinilai Masih Stabil, Rencana SPBN Belum Diputuskan

    Kebutuhan BBM Nelayan Maratua Dinilai Masih Stabil, Rencana SPBN Belum Diputuskan

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 345
    • 0Komentar

    BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau masih mengkaji rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah Kepulauan Maratua. Realisasi fasilitas tersebut disebut bergantung pada kebutuhan riil nelayan di lapangan. Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Majid, mengatakan pembangunan SPBN harus didasarkan pada pemetaan jumlah nelayan aktif dan kebutuhan bahan bakar di wilayah tersebut. “Pendirian SPBN […]

  • Bupati Berau: Kepercayaan Publik Hanya Bisa Diraih dengan Bukti Nyata

    Bupati Berau: Kepercayaan Publik Hanya Bisa Diraih dengan Bukti Nyata

    • calendar_month Kamis, 4 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 626
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Penegasan itu disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat membuka Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dan Rapat Koordinasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) di ruang rapat Bapelitbang, Kamis, 4 September 2025. Dalam sambutannya, Sri Juniarsih […]

expand_less